Jakarta, CNN Indonesia – Gelombang perlawanan rakyat di Indonesia kembali memanas. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa dikabarkan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR pada Rabu, 17 September mendatang. Mereka membawa ultimatum serius bagi pemerintah, mengingatkan potensi gelombang anarkis yang bisa terjadi seperti unjuk rasa di Nepal jika tuntutan mereka tak kunjung didengar.
Peringatan Keras dari Garda Indonesia
Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, organisasi yang menjadi inisiator utama aksi ini, menegaskan bahwa eskalasi perlawanan rakyat di berbagai negara, termasuk Nepal, adalah cerminan dari titik jenuh masyarakat. Menurutnya, tragedi semacam itu bisa terjadi ketika rakyat sudah muak dengan perilaku pejabat atau pemerintahan yang dinilai korup, jahat, dan tidak pro-rakyat.
"Api dalam sekam" yang berpotensi membesar dan meledak mengancam pemerintahan serta para pejabat yang dianggap korup dan pro-pengusaha, kata Igun. Ia menekankan bahwa gelombang perlawanan Garda terhadap pemerintah yang pro-kapitalis tidak akan surut. Para pejabat negara dinilai gagal mendengarkan keluhan rakyat, khususnya para pengemudi ojol.
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi Jadi Target Utama
Atas dasar kekecewaan tersebut, Garda bersama mahasiswa bertekad untuk melawan para pejabat korup dan pemerintahan yang dianggap pro-kapitalis. Igun secara tegas mengingatkan, "Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia." Ia meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot semua menteri yang tidak pro-rakyat.
Secara spesifik, Garda secara resmi menuntut Presiden Prabowo agar segera mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi. Menurut Igun, selama Dudy masih menjabat, tuntutan utama para pengemudi ojol akan terus dihalangi dan diabaikan. Ini menunjukkan betapa krusialnya posisi Dudy dalam pandangan para demonstran.
Massa Ribuan Siap Turun ke Jalan
Igun menambahkan bahwa unjuk rasa yang akan digelar pada Rabu nanti bukan main-main. Pihaknya memperkirakan akan ada 2.000 hingga 5.000 jiwa yang terdiri dari pengemudi ojol, kurir, hingga mahasiswa, siap memadati area Gedung DPR. Angka ini menunjukkan skala aksi yang cukup besar dan berpotensi menarik perhatian publik luas.
Solidaritas antara ojol dan mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam aksi ini. Mahasiswa sendiri membawa tuntutan terkait isu "17+8" yang kerap menjadi simbol perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, tuntutan utama ojol adalah pencopotan Dudy Purwaghandi, yang mereka anggap sebagai penghalang utama perjuangan mereka.
Tuntutan Krusial Ojol untuk Pemerintah
Ada tujuh poin tuntutan utama yang akan disuarakan oleh para pengemudi ojol dalam aksi demonstrasi tersebut. Tuntutan ini mencerminkan akar permasalahan yang selama ini mereka hadapi dan menjadi pemicu utama kemarahan mereka.
Pertama, mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini adalah langkah fundamental untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pengemudi.
Kedua, potongan aplikator sebesar 10 persen tidak bisa ditawar lagi. Angka ini dianggap sebagai batas maksimal yang wajar, mengingat beban operasional yang harus ditanggung pengemudi. Potongan yang lebih besar hanya akan semakin mencekik pendapatan mereka.
Ketiga, ojol menuntut adanya regulasi tarif antaran barang dan makanan. Selama ini, penetapan tarif seringkali tidak adil dan merugikan pengemudi, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menciptakan skema yang lebih berpihak.
Keempat, mereka meminta audit investigatif terhadap potongan 5 persen hak ojol yang telah diambil oleh aplikator. Tuntutan ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana yang seharusnya menjadi hak pengemudi.
Kelima, ojol mendesak penghapusan semua program aplikator yang merugikan mereka, seperti "aceng," "slot," "multi order," dan "member berbayar." Program-program ini seringkali dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang mengurangi pendapatan atau membebani pengemudi.
Keenam, tuntutan yang paling vokal adalah penggantian Menteri Perhubungan yang dinilai tidak pro-rakyat. Ini adalah bentuk mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dudy Purwaghandi yang dianggap tidak mampu mengakomodasi aspirasi para pengemudi.
Terakhir, mereka menuntut Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang telah menyebabkan jatuhnya dua korban jiwa dari pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansah (26) di Makassar. Keadilan bagi rekan-rekan mereka yang meninggal dunia adalah harga mati.
Tragedi 28 Agustus: Luka yang Belum Terobati
Insiden tragis pada 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan dan Rusdamdiyansah, menjadi salah satu pemicu utama kemarahan kolektif. Kasus ini bukan sekadar angka, melainkan kehilangan nyawa rekan seperjuangan yang menuntut keadilan. Para pengemudi ojol merasa bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum belum memberikan respons yang memadai terhadap insiden tersebut.
Kematian Affan dan Rusdamdiyansah telah menyisakan luka mendalam di kalangan komunitas ojol. Mereka melihatnya sebagai simbol dari rentannya profesi mereka dan kurangnya perlindungan dari negara. Tuntutan agar Kapolri mengusut tuntas kasus ini adalah seruan untuk keadilan dan jaminan keamanan bagi seluruh pengemudi.
Ancaman ‘Nepal’ dan Tekanan untuk Presiden Prabowo
Peringatan Igun Wicaksono tentang potensi "tragedi Nepal" di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Ini adalah metafora untuk menggambarkan eskalasi protes yang bisa berubah menjadi anarkis jika pemerintah terus abai terhadap keluhan rakyat. Di Nepal, gelombang protes seringkali berujung pada kerusuhan massal ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak diakomodasi.
Tekanan kini ada di pundak Presiden Prabowo. Dengan tuntutan pencopotan menteri dan ancaman gelombang perlawanan yang lebih besar, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah akan mendengarkan suara rakyat ataukah berisiko memicu ketidakpuasan yang lebih luas? Aksi 17 September ini akan menjadi ujian serius bagi responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat bawah.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Aksi demonstrasi pada 17 September nanti diprediksi akan menjadi sorotan utama. Dengan jumlah massa yang tidak sedikit dan tuntutan yang spesifik serta keras, dampaknya bisa sangat signifikan. Publik akan menanti bagaimana pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, akan menanggapi ultimatum ini.
Apakah tuntutan para pengemudi ojol dan mahasiswa akan dipenuhi? Atau justru pemerintah akan bersikukuh dengan kebijakannya? Yang jelas, aksi ini adalah penanda bahwa kesabaran rakyat sudah menipis. Jika tidak ada respons konkret, ancaman "api dalam sekam" yang bisa meledak menjadi "tragedi Nepal" di Indonesia mungkin bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang harus dihadapi.
