Sidang Umum PBB ke-80 mendadak memanas setelah Presiden Kolombia Gustavo Petro melontarkan tudingan serius. Dengan suara lantang, ia menyerukan penghentian ‘genosida’ militer Israel di Gaza dan tak segan menyeret Amerika Serikat serta mantan Presiden Donald Trump dalam kecaman pedasnya. Pidato yang mengguncang ini tak hanya menyoroti konflik di Gaza, tetapi juga menyeret nama Amerika Serikat dan mantan Presiden Donald Trump dalam tudingan serius.
Suara Lantang dari Kolombia untuk Gaza
Presiden Kolombia Gustavo Petro tak main-main dengan pernyataannya di Sidang Umum PBB ke-80, Selasa (23/9) lalu. Dengan suara lantang, ia menyerukan penghentian segera ‘genosida’ militer Israel di Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Petro menegaskan bahwa kemanusiaan tidak bisa lagi membiarkan satu hari pun kekejaman ini berlanjut.
Pernyataan tegasnya ini, yang terekam dalam cuplikan pidato yang diunggah AlJazeera, segera menyita perhatian dunia dan memicu perdebatan sengit. Ia menekankan bahwa situasi di Gaza adalah noda hitam bagi sejarah kemanusiaan yang harus segera diakhiri.
Kecaman Keras untuk Israel dan Sekutunya
Kecaman Petro tak hanya berhenti pada Israel. Ia secara gamblang menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat serta negara-negara Eropa, turut bertanggung jawab atas genosida ini. Aksi brutal tersebut, menurut Petro, telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tewas.
Angka korban jiwa yang terus bertambah di Gaza menjadi bukti nyata dari apa yang ia sebut sebagai ‘genosida’. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tak termaafkan, di mana hak asasi manusia diinjak-injak tanpa belas kasihan.
PBB Diminta Bertindak Tegas
Petro mendesak PBB untuk segera turun tangan mengakhiri situasi mengerikan di Palestina. Ia menekankan pentingnya PBB menegakkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pada Juli 2024, ICJ telah memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri.
Keputusan ICJ ini, yang menggarisbawahi ilegalitas pendudukan Israel, adalah landasan hukum yang kuat. Petro menekankan bahwa PBB memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan putusan tersebut diimplementasikan demi keadilan bagi rakyat Palestina.
Analogi Pedas: Gaza dan Karibia
Dalam pidatonya, Petro tak segan menggunakan analogi yang pedas untuk menggambarkan tindakan Israel dan sekutunya. Ia membandingkan serangan ke Gaza dengan serangan rudal mematikan AS terhadap belasan anak muda tak bersenjata di kapal-kapal di Karibia. Serangan di Karibia itu dituding Gedung Putih mengangkut narkoba, namun Petro melihat ada pola yang sama.
Petro menyoroti kesamaan pola dalam kedua insiden tersebut: tindakan rasis yang dilakukan oleh kelompok kaya yang merasa superior. Mereka menganggap nyawa orang lain, terutama mereka yang rentan, tak berharga dan bisa dihilangkan begitu saja.
Donald Trump Ikut Terseret Kasus Karibia
Tak hanya Israel, Presiden Kolombia itu juga menyerukan penyelidikan kriminal terhadap mantan Presiden AS Donald Trump. Trump dan pejabat lain dituding terlibat dalam serangan berdarah terhadap kapal-kapal di Karibia. Petro menuduh Trump telah mengkriminalisasi kemiskinan dan migrasi, sebuah tindakan yang ia anggap tak bisa dibiarkan.
Tudingan ini bukan main-main, mengingat posisinya sebagai mantan kepala negara adidaya. Petro secara eksplisit menyebut bahwa proses pidana harus dibuka terhadap para pejabat tersebut, bahkan jika itu melibatkan "pejabat tertinggi yang memberi perintah: Presiden Trump."
Indonesia Juga Bersuara: Solusi Dua Negara Harga Mati
Seruan Petro untuk menghentikan genosida di Gaza rupanya senada dengan komitmen Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi antara Palestina dan Israel. Dalam pidatonya di KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Senin (22/9) lalu, Prabowo mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak bersalah.
Indonesia, kata Prabowo, kembali menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi ini menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mendesak negara-negara anggota PBB agar segera mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan keadilan dan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.
Pidato Gustavo Petro di Sidang Umum PBB ke-80 menjadi pengingat keras bagi dunia akan urgensi krisis di Gaza. Suara lantang dari Kolombia ini menambah daftar panjang desakan global agar keadilan ditegakkan dan genosida segera dihentikan. Dunia menanti tindakan nyata dari PBB dan komunitas internasional untuk mengakhiri penderitaan di Palestina dan memastikan pertanggungjawaban bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.
