Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali menyuarakan pandangannya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa jika RUU Pemilu ini diusulkan langsung oleh pemerintah, proses pembahasannya bisa berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Namun, ada satu syarat penting yang mereka ajukan: pembentukan tim khusus yang bersifat independen. Tim ini tidak hanya bertugas mempercepat, tetapi juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi fondasi RUU tersebut.
Direktur Eksekutif Perludem menekankan pentingnya independensi tim ini. Menurutnya, tim khusus yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu akan mampu bekerja secara lebih objektif. Ini adalah poin krusial, mengingat Undang-Undang Pemilu sangat erat kaitannya dengan kompetisi politik yang sengit. Setiap pasal, setiap ayat, berpotensi memengaruhi peta kekuatan politik dan hasil akhir dari setiap kontestasi.
Mengapa Tim Independen Begitu Penting?
Undang-Undang Pemilu bukanlah sekadar kumpulan aturan teknis. Ia adalah jantung dari sistem demokrasi, yang menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dialihkan. Oleh karena itu, penyusunannya harus bebas dari bias dan kepentingan jangka pendek. Tim independen, yang terdiri dari para ahli hukum, akademisi, dan praktisi pemilu yang tidak memiliki afiliasi politik langsung, dapat menjamin hal ini.
Mereka bisa fokus pada prinsip-prinsip demokrasi universal, keadilan, dan efisiensi, tanpa tekanan dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Proses ini akan meminimalkan risiko adanya pasal-pasal titipan atau aturan yang dirancang untuk menguntungkan satu pihak saja. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses legislasi ini pun akan meningkat.
Naskah Akademik: Fondasi RUU yang Kokoh
Salah satu tugas utama tim independen ini adalah menyiapkan naskah akademik. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan dokumen ilmiah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari RUU. Naskah akademik yang kuat dan komprehensif akan memastikan bahwa setiap ketentuan dalam RUU Pemilu memiliki dasar pemikiran yang matang dan relevan dengan konteks Indonesia.
Tanpa naskah akademik yang objektif, RUU bisa menjadi tambal sulam kepentingan, rentan terhadap kritik, dan bahkan bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Tim independen akan memastikan bahwa naskah akademik ini disusun berdasarkan kajian mendalam, perbandingan praktik terbaik di negara lain, serta analisis terhadap tantangan dan peluang dalam sistem pemilu Indonesia. Ini adalah langkah awal untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan berkelanjutan.
Partisipasi Publik: Bukan Sekadar Pelengkap
Selain tim independen, Perludem juga menyoroti aspek yang tidak kalah penting: partisipasi publik yang seluas-luasnya. Mereka menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak boleh menjadi diskusi tertutup di antara elite politik. Tujuan akhir dari RUU ini adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik semata.
Warga negara memiliki hak fundamental untuk mengetahui dan terlibat dalam proses perumusan undang-undang yang akan mengatur hak-hak politik mereka. Partisipasi publik memastikan bahwa suara rakyat didengar, kekhawatiran mereka diakomodasi, dan aspirasi mereka tercermin dalam regulasi. Ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi yang esensial dalam negara demokrasi.
Demokrasi Berkualitas atau Kepentingan Partai?
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam setiap pembahasan RUU Pemilu adalah: untuk siapa undang-undang ini dibuat? Apakah untuk memperkuat fondasi demokrasi yang adil dan inklusif, ataukah untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir partai politik? Perludem dengan tegas menyatakan bahwa fokus harus pada peningkatan kualitas demokrasi.
Ketika partisipasi publik diabaikan, risiko RUU hanya menjadi alat kepentingan partai politik sangat besar. Partai-partai mungkin akan cenderung merumuskan aturan yang menguntungkan posisi mereka, seperti ambang batas parlemen yang tinggi, sistem pemilu yang kompleks, atau aturan kampanye yang bias. Hal ini pada akhirnya akan merugikan pemilih, membatasi pilihan politik, dan melemahkan representasi yang sesungguhnya.
Suara Warga Adalah Kunci
Direktur Eksekutif Perludem menegaskan, "Warga berhak tahu apa yang kemudian diusulkan dalam desain Pemilu ke depannya." Kalimat ini bukan sekadar retorika, melainkan seruan untuk keterbukaan dan inklusivitas. Desain pemilu yang baik harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak partai. Ini berarti melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, hingga pemilih biasa dalam setiap tahapan pembahasan.
Mekanisme partisipasi publik bisa beragam, mulai dari forum dengar pendapat, survei, konsultasi publik daring, hingga penyediaan platform untuk menyampaikan masukan secara tertulis. Semakin banyak suara yang didengar, semakin kaya perspektif yang dipertimbangkan, dan semakin legitimasi RUU Pemilu di mata masyarakat. Ini akan menghasilkan undang-undang yang lebih kokoh, diterima luas, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Menuju Pemilu yang Lebih Baik
Pembentukan RUU Pemilu yang berkualitas adalah investasi jangka panjang untuk masa depan demokrasi Indonesia. Dengan adanya tim khusus yang independen, proses penyusunan naskah akademik akan lebih objektif dan berbasis bukti. Ditambah dengan partisipasi publik yang luas, RUU ini tidak hanya akan menjadi produk hukum, tetapi juga cerminan dari aspirasi dan kehendak seluruh rakyat.
Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem pemilu sebelumnya, mengatasi tantangan yang muncul, dan merancang kerangka kerja yang lebih adil, transparan, dan efisien. Perludem mengingatkan bahwa taruhannya adalah kualitas demokrasi itu sendiri. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan visi jangka panjang untuk pemilu yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih representatif.
