Jakarta siap-siap kembali memanas! Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bersama mahasiswa mengancam akan menggelar demo besar-besaran di depan Gedung DPR pada Rabu, 17 September mendatang. Mereka tak main-main, bahkan melontarkan peringatan keras tentang potensi gelombang anarkis yang bisa meniru tragedi di Nepal jika tuntutan mereka diabaikan.
Peringatan ini bukan sekadar gertakan kosong. Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia yang menjadi inisiator aksi, menegaskan bahwa eskalasi perlawanan rakyat di berbagai negara, termasuk Nepal, adalah cerminan kejenuhan publik. Ini terjadi ketika rakyat sudah mencapai titik jenuh atas perilaku pejabat dan pemerintahan yang dinilai korup, jahat, serta tidak pro kepada rakyat.
Menurut Igun, situasi serupa dapat saja terjadi di Indonesia. Ada "api dalam sekam" yang suatu saat bisa membesar, bahkan meledak, mengancam pemerintahan dan para pejabat yang dianggap korup serta tidak berpihak pada rakyat, terutama dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan pengusaha atau kapitalis.
Ancaman ‘Tragedi Nepal’ di Depan Mata?
Garda Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahwa eskalasi gelombang perlawanan mereka kepada pemerintah tidak akan surut. Mereka merasa pemerintah saat ini terlalu pro-kapitalis dan abai terhadap keluhan rakyat kecil, khususnya para pengemudi ojol. Suara-suara mereka seolah tak pernah didengar.
Igun menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya mendengarkan keluhan rakyat yang berprofesi sebagai ojol. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, mereka merasa diabaikan dan bahkan dirugikan oleh kebijakan yang ada. Kondisi inilah yang memicu kemarahan dan tekad untuk melakukan perlawanan.
Atas dasar itulah Garda bersama mahasiswa bertekad melakukan perlawanan kepada para pejabat korup dan pemerintahan yang mereka sebut pro-kapitalis. Mereka tidak ingin Indonesia bernasib sama dengan Nepal, di mana perlawanan rakyat meletus akibat akumulasi kekecewaan.
"Garda ingatkan jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia," ucap Igun dengan nada serius. Ia meminta Presiden Prabowo untuk segera bertindak sebelum terlambat, mencopot semua menteri yang tidak pro kepada rakyat, atau rakyat akan melawan.
Menteri Perhubungan Jadi Sasaran Utama?
Salah satu tuntutan paling vokal dari Garda adalah pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi. Igun secara resmi menuntut Presiden Prabowo agar segera mencopot Dudy dari jabatannya. Mengapa Dudy menjadi target utama?
Menurut Garda, selama Dudy Purwaghandi masih dipercaya sebagai Menteri Perhubungan, tuntutan utama para pengemudi ojol akan terus dihalangi. Mereka menilai Dudy tidak pro-rakyat dan menjadi batu sandungan bagi perbaikan nasib para pekerja transportasi online. Ini adalah sinyal jelas ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Dudy di Kemenhub.
Daftar Tuntutan Ojol dan Mahasiswa yang Mendesak
Pada unjuk rasa yang direncanakan Rabu nanti, Garda bersama mahasiswa akan membawa sejumlah tuntutan penting di depan Gedung DPR. Demo ini diperkirakan akan melibatkan massa antara 2.000 hingga 5.000 jiwa, terdiri dari pengemudi ojol, kurir, hingga mahasiswa yang memiliki agenda perjuangan masing-masing.
Tuntutan mahasiswa, yang disebut "17+8", belum dijelaskan secara rinci namun menjadi bagian dari agenda besar. Sementara itu, ojol memiliki daftar tuntutan yang sangat spesifik dan mendesak, mencerminkan masalah-masalah krusial yang mereka hadapi sehari-hari.
Berikut adalah daftar tuntutan utama dari para pengemudi ojol kepada pemerintah:
- RUU Transportasi Online Segera Masuk Prolegnas: Mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang Transportasi Online segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di sektor ini.
- Potongan Aplikator 10 Persen Tidak Bisa Ditawar Lagi: Tuntutan ini menjadi krusial. Para ojol menginginkan potongan yang diambil oleh aplikator maksimal 10 persen, tidak lebih. Mereka merasa potongan saat ini terlalu besar dan memberatkan, mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan.
- Regulasi Tarif Antaran Barang dan Makanan: Mereka menuntut adanya regulasi yang jelas mengenai tarif antaran barang dan makanan. Ini bertujuan untuk mencegah perang harga yang merugikan pengemudi dan memastikan adanya standar tarif yang adil dan layak.
- Audit Investigatif Potongan 5 Persen Hak Ojol: Garda meminta audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang diklaim sebagai hak ojol namun telah diambil oleh aplikator. Mereka ingin transparansi dan kejelasan mengenai dana tersebut, serta pertanggungjawaban jika ada penyalahgunaan.
- Hapuskan Semua Program Aplikator yang Merugikan Ojol: Berbagai program seperti "aceng", "slot", "multi order", dan "member berbayar" dinilai merugikan pengemudi. Mereka menuntut penghapusan program-program ini karena dianggap eksploitatif dan mengurangi kesejahteraan ojol.
- Ganti Menteri Perhubungan yang Pro kepada Rakyat: Tuntutan ini kembali menegaskan desakan agar Menteri Perhubungan yang saat ini menjabat diganti dengan sosok yang lebih pro-rakyat dan memahami aspirasi para pekerja transportasi online.
- Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025: Ini adalah tuntutan yang paling menyentuh hati. Mereka mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi yang terjadi pada 28 Agustus 2025, yang telah menyebabkan jatuhnya dua korban jiwa dari pengemudi ojol, yaitu Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansah (26) di Makassar.
Tragedi 28 Agustus yang Tak Terlupakan
Kasus kematian dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan dan Rusdamdiyansah, pada 28 Agustus 2025 menjadi luka mendalam bagi komunitas ojol. Mereka menuntut keadilan dan pengusutan tuntas atas insiden yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Tuntutan ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak hanya soal kesejahteraan, tetapi juga soal keamanan dan keadilan.
Kehilangan dua nyawa ini menjadi pemicu kemarahan yang tak terbendung. Para pengemudi ojol merasa bahwa nyawa mereka seolah tidak berharga dan keadilan sulit didapatkan. Inilah yang mendorong mereka untuk bersatu dan menuntut perhatian serius dari pihak berwenang.
Ribuan Massa Siap Turun ke Jalan
Dengan estimasi massa mencapai 5.000 jiwa, unjuk rasa ini dipastikan akan menjadi sorotan publik. Kehadiran ribuan pengemudi ojol, kurir, dan mahasiswa di depan Gedung DPR akan mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah. Mereka datang bukan untuk main-main, melainkan untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini mereka rasa terabaikan.
Persatuan antara ojol dan mahasiswa menunjukkan adanya kesamaan visi dalam menuntut keadilan dan perubahan. Mereka berharap, dengan kekuatan massa yang besar, suara mereka tidak lagi bisa diabaikan. Bola kini ada di tangan pemerintah: akankah mereka mendengarkan atau justru membiarkan "api dalam sekam" ini membesar?
(ryh/mik)
