Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggodok skema insentif kendaraan listrik (EV) yang revolusioner. Kabarnya, insentif ini akan lebih besar bagi mobil listrik yang menggunakan baterai nikel (NCM/NCA) dibandingkan dengan lithium ferro phosphate (LFP). Kebijakan ini dinilai para pengamat sebagai langkah cerdas untuk membangkitkan industri otomotif nasional.
Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menyebutkan bahwa usulan ini memiliki logika ekonomi makro yang sangat kuat. Tujuannya adalah nasionalisme industri, memastikan integrasi hulu nikel Indonesia yang masif dengan industri hilir (sel baterai dan EV), serta menciptakan ekosistem yang terintegrasi secara vertikal demi nilai tambah sebesar-besarnya bagi negara. Diberitakan Antara, belum lama ini, langkah ini diharapkan bisa menjadi game changer bagi masa depan EV di Tanah Air.
Strategi ‘Sultan’ untuk Mobil Listrik Lokal
Usulan insentif yang lebih besar untuk baterai nikel ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah raksasa nikel dunia, dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, atau sekitar 45 persen dari cadangan global pada 2023-2024, menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Selain itu, Indonesia juga produsen nikel terbesar dunia dengan porsi mencapai 50 persen dari total produksi global.
Potensi nikel yang melimpah ini menjadi modal utama Indonesia untuk tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga pemimpin dalam rantai pasok EV global. Dengan mendorong penggunaan baterai nikel, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan industri dalam negeri. Ini adalah strategi jangka panjang yang ambisius.
Mengapa Nikel Jadi Kunci? Potensi Indonesia yang Menggila
Baterai merupakan komponen paling krusial dan termahal pada kendaraan listrik, menyumbang 40-50 persen dari total biaya produksi. Baterai nikel, seperti NCM atau NCA, memiliki densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan LFP. Artinya, mobil listrik dengan baterai nikel bisa menempuh jarak yang lebih jauh dalam sekali pengisian daya.
Namun, ada satu tantangan besar: harga baterai nikel saat ini masih lebih mahal, sekitar 35-40 persen dibandingkan LFP. Di sinilah peran insentif pemerintah menjadi sangat vital. Insentif ini diharapkan dapat menutup kesenjangan biaya produksi tersebut.
Perang Baterai: Nikel vs. LFP, Siapa Unggul?
"Agar baterai NCM-NCA bisa bersaing dengan LFP, pemerintah tentunya harus menutup gap biaya produksi NCM/NCA yang sekitar 35-40 persen lebih mahal dari LFP per KwH-nya," jelas Yannes. Dengan adanya insentif ini, mobil listrik berbasis baterai nikel bisa dijual dengan harga yang lebih kompetitif, bahkan lebih murah dari mobil berbasis baterai LFP di pasar Indonesia. Ini akan menjadi daya tarik besar bagi konsumen.
Strategi ini tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga konsumen yang mendambakan mobil listrik dengan performa tinggi dan harga terjangkau. Pilihan yang lebih beragam dan harga yang bersaing akan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Ini adalah win-win solution bagi semua pihak yang terlibat.
Bukan Sekadar Diskon, Ini Soal Kedaulatan Industri!
Lebih dari sekadar potongan harga, usulan insentif ini memiliki tujuan strategis yang lebih luas. Yannes Martinus Pasaribu menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi sekaligus "memaksa" produsen EV membangun pabrik perakitan di dalam negeri. Dengan demikian, industri otomotatis Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi.
Jika diterapkan, kebijakan ini juga dinilai dapat menyetop ketergantungan pada impor baterai LFP. Sebaliknya, Indonesia akan mulai beralih ke ekosistem domestik yang mandiri. Pemakaian baterai nikel secara signifikan akan mempercepat produsen mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen yang telah ditetapkan pemerintah.
Bocoran Detail dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sendiri pada awal Januari lalu telah menjelaskan bahwa skema insentif baru untuk EV berdasarkan material baterai sedang dalam kajian mendalam. Ia menegaskan bahwa insentif untuk baterai nikel memang akan lebih besar dari LFP. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan kekayaan nikelnya.
Selain itu, usulan insentif baru ini juga akan terkait dengan TKDN dan batas emisi. Ada pula skema rentang harga di tiap segmen sebagai syarat penerimaan insentif. Ini berarti kebijakan akan sangat detail dan terukur, tidak sekadar pukul rata.
"Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah, ada perbedaan. Di sini kita akan kenakan, di sini yang kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibandingkan dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu," ujar Agus. Ia menambahkan bahwa detail akan mencakup segmen, teknologi, sisi TKDN, bobot TKDN, dan sebagainya.
Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan insentif yang terarah dan terukur, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain kunci di pasar EV global, sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kesejahteraan bangsa. Siap-siap, era mobil listrik "Made in Indonesia" semakin dekat!
