Manila, Filipina, tengah dilanda gelombang kemarahan publik yang memuncak. Ribuan warga tumpah ruah ke jalanan utama ibu kota pada Minggu (21/9) untuk menyuarakan protes keras atas skandal proyek pengendali banjir fiktif. Skandal ini diyakini telah merugikan negara hingga miliaran dolar, memicu amarah yang membara di seluruh negeri.
Kemarahan publik terhadap proyek infrastruktur "hantu" ini semakin meningkat sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu. Pidato tersebut disampaikan tak lama setelah serangkaian banjir mematikan melanda Filipina, memperparah rasa frustrasi warga.
Gelombang Kemarahan Rakyat: Dari Jalanan hingga Istana
Aksi protes besar-besaran ini berpusat di Taman Luneta yang bersejarah, diperkirakan menjadi saksi bisu kehadiran 13 ribu massa yang menuntut keadilan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, bersatu dalam satu suara menuntut pertanggungjawaban atas dana publik yang lenyap.
Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila, turut hadir dalam aksi tersebut. Ia menyuarakan kekecewaannya yang mendalam, "Kalau ada anggaran untuk proyek hantu, kenapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan? Ini benar-benar memalukan!"
Ketua aliansi sayap kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino (56), menegaskan tuntutan mereka tidak hanya sebatas pengembalian dana publik. Pihaknya juga mendesak hukuman penjara bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi keji ini.
"Korupsi harus memaksa rakyat turun ke jalan dan menyatakan kemarahan, dengan harapan pemerintah benar-benar bekerja," tegas Casino. Massa yang lebih besar bahkan diperkirakan akan bergabung dalam pawai di sepanjang EDSA, lokasi bersejarah gerakan People Power yang menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos Sr. pada 1986.
Proyek ‘Hantu’ yang Merugikan Negara Miliaran Dolar
Istilah "proyek hantu" merujuk pada proyek-proyek infrastruktur yang anggarannya dicairkan, namun fisiknya tidak pernah ada atau tidak sesuai spesifikasi. Dalam kasus ini, proyek pengendali banjir yang seharusnya melindungi warga dari bencana, justru menjadi ladang korupsi.
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan ekonomi negara kehilangan hingga 118,5 miliar peso (sekitar US$2 miliar) akibat praktik korupsi proyek banjir sepanjang 2023-2025. Namun, angka ini bisa jadi hanya puncak gunung es.
Organisasi lingkungan Greenpeace bahkan menyebut angka sebenarnya bisa mencapai US$18 miliar, atau setara dengan lebih dari Rp300 triliun. Bayangkan, jumlah fantastis ini seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur vital atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jaringan Korupsi yang Mengguncang Politik Filipina
Skandal proyek pengendali banjir ini telah mengguncang panggung politik Filipina hingga ke akarnya. Ketua DPR Martin Romualdez, yang juga sepupu Presiden Marcos, terpaksa mundur dari jabatannya pekan lalu setelah penyelidikan resmi dimulai. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak skandal ini.
Awal bulan ini, pemilik salah satu perusahaan konstruksi yang terlibat membuat pengakuan mengejutkan. Ia menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum serta Jalan Raya (DPWH) menerima suap. Tuduhan ini mengindikasikan adanya jaringan korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak berkuasa.
Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejarah mencatat banyak politikus tinggi yang terbukti korupsi sering kali lolos dari hukuman penjara berat, menciptakan siklus impunitas yang meresahkan rakyat. Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis.
Respons Pemerintah dan Tuntutan Rakyat
Menanggapi gelombang protes ini, pada Senin (22/9), Presiden Marcos Jr. mengatakan dirinya "sama sekali tidak menyalahkan" rakyat yang turun ke jalan. Namun, ia mengimbau agar unjuk rasa tetap berlangsung damai, sebuah pernyataan yang mencoba meredakan ketegangan.
Sebagai langkah antisipasi, militer Filipina juga ditempatkan dalam status "red alert," mengutip AFP. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola situasi, meskipun publik lebih menuntut tindakan nyata terhadap para koruptor.
Di sisi lain, tuntutan rakyat sangat jelas: tidak hanya pengembalian dana publik yang dicuri, tetapi juga hukuman penjara yang setimpal bagi semua yang terlibat. Mereka menginginkan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji atau pengalihan isu.
Dampak Nyata di Lapangan: Warga Terdampak Banjir
Ironisnya, di Bulacan, sebuah provinsi rawan banjir di utara Manila yang menjadi lokasi beberapa proyek fiktif, warga masih harus berjalan di tengah genangan air. Proyek-proyek pengendali banjir yang seharusnya melindungi mereka, ternyata hanya ada di atas kertas atau tidak berfungsi sama sekali.
Elizabeth Abanilla, seorang pensiunan berusia 81 tahun dari Bulacan, mengungkapkan kekecewaannya. "Politisi dan kontraktor sama-sama salah. Mereka tidak seharusnya mencairkan uang sebelum pekerjaan selesai," katanya. Perkataan Abanilla mencerminkan penderitaan nyata yang dialami warga akibat korupsi ini.
Dana miliaran dolar yang seharusnya digunakan untuk membangun tanggul, sistem drainase, atau infrastruktur pencegah banjir lainnya, kini menguap begitu saja. Akibatnya, setiap kali hujan deras, warga harus berhadapan dengan ancaman banjir yang tak kunjung usai.
Akankah Koruptor Kali Ini Dihukum? Sebuah Pertanyaan Besar
Skandal proyek banjir "hantu" ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. Mampukah ia menuntaskan kasus korupsi yang telah mendarah daging di Filipina? Atau akankah para pelaku kembali lolos dari jerat hukum seperti yang sering terjadi di masa lalu?
Rakyat Filipina telah menunjukkan kemarahan dan tekad mereka untuk menuntut keadilan. Gelombang protes ini bukan hanya tentang dana yang hilang, tetapi juga tentang integritas, akuntabilitas, dan masa depan negara. Perjuangan melawan korupsi di Filipina masih panjang, namun semangat rakyat untuk perubahan kini membara lebih terang dari sebelumnya.
