Jagad maya sempat dihebohkan dengan beredarnya informasi mengenai harga beras bantuan untuk korban banjir di Sumatra yang disebut-sebut mencapai Rp60 ribu per kilogram. Angka ini sontak memicu beragam reaksi publik, mulai dari kekecewaan hingga tudingan adanya praktik korupsi di tengah musibah. Kegaduhan ini menyebar begitu cepat, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang meresahkan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Amran menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa kekeliruan itu murni kesalahan penulisan satuan, bukan indikasi penyimpangan atau korupsi seperti yang santer beredar di media sosial.
"Ini yang dikirim beras, langsung sekjen tengah malam saya telepon. Bahayanya. Salah saja, ‘oh anu, Pak satuannya salah’. Lah gimana, sudah disampaikan ke semua orang," ujar Amran, menjelaskan kronologi saat ia menyadari adanya kesalahan data. Ia menekankan pentingnya klarifikasi cepat untuk meluruskan informasi yang salah.
Amran melanjutkan, "Sampaikan cepat bahwa satuannya salah, yang sak. Clear ya, clear ya. Jadi salah tulis, maafkan aku karena aku manusia biasa." Pernyataan ini menunjukkan pengakuan atas human error yang bisa terjadi dalam proses pencatatan data, sekaligus upaya untuk meredakan kekhawatiran publik.
Bukan Rp60 Ribu/Kg, Ini Fakta Sebenarnya
Mentan Amran menjelaskan bahwa satuan yang benar adalah paket berisi 5 kilogram, bukan per kilogram. Dengan demikian, interpretasi harga Rp60 ribu per kilogram adalah tidak tepat dan menyesatkan. Kesalahan penulisan ini mengubah persepsi nilai bantuan secara drastis di mata masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan yang dikirim justru melebihi data awal yang tercatat. Jika awalnya tertulis 21 ribu kilogram, sesungguhnya yang terkirim mencapai 100 ton beras. Angka ini jauh lebih besar dan menunjukkan komitmen Kementan dalam membantu korban bencana.
Selain beras, bantuan logistik lain seperti mi instan dan minyak goreng juga turut disalurkan. Amran menekankan bahwa kekeliruan satuan ini tidak boleh diseret pada tuduhan korupsi tanpa dasar yang jelas. Penting untuk melihat konteks dan fakta sebenarnya di lapangan.
Dari Mana Dana Bantuan Berasal?
Salah satu poin penting yang diungkap Amran adalah sumber dana bantuan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementerian Pertanian. Ini berarti, dana tersebut bukan berasal dari anggaran negara.
Total nilai donasi yang terkumpul dari inisiatif pribadi ini mencapai Rp75 miliar. Angka ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian internal Kementan serta jaringannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini juga membantah anggapan bahwa dana negara disalahgunakan.
Selain donasi pribadi, Amran juga menyebutkan adanya bantuan negara sebesar Rp1,2 triliun yang dialokasikan untuk penanganan bencana secara keseluruhan. Anggaran ini mencakup berbagai aspek penanganan, bukan hanya bantuan beras semata.
Komitmen Anti Korupsi: Ancaman Pecat 1×24 Jam
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan komitmennya yang kuat terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan. Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran atau praktik korupsi. Ini adalah pesan tegas untuk seluruh jajaran Kementan.
"Kalau ada korupsi di (Kementerian) Pertanian, aku pastikan 1×24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami yang melapor ke penegak hukum seberat-beratnya," tegas Amran. Pernyataan ini menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.
Ancaman pemecatan dalam waktu singkat dan pelaporan ke penegak hukum menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan anggaran atau bantuan untuk rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinannya.
Pentingnya Pengawasan Publik dan Transparansi Data
Mentan Amran juga menyampaikan terima kasih kepada media dan masyarakat yang telah mengoreksi data tersebut. Ia menilai kritik publik sebagai bagian penting dari pengawasan bersama yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan koreksi.
"Terima kasih kepada media. Yang tertulis kecil, tapi yang dikirim perusahaan justru lebih. Yang penting jangan fitnah ya. Aku tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang," ujarnya. Amran menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, agar tidak menimbulkan fitnah dan merusak kepercayaan.
Kegaduhan yang bermula dari beredarnya foto data bantuan di media sosial ini menjadi pelajaran berharga. Ini menunjukkan betapa cepatnya informasi, baik yang benar maupun salah, dapat menyebar dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, klarifikasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan.
Kementan Pastikan Bantuan Tepat Sasaran dan Siap Diaudit
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, turut memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia mengonfirmasi bahwa angka volume 21.874 pada data awal memang merujuk pada jumlah paket, di mana setiap paket berisi 5 kilogram beras, bukan per kilogram. Arief juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidakjelasan satuan tersebut dan memastikan bahwa seluruh data telah diperbaiki.
Menurut Arief, bantuan beras pemerintah secara keseluruhan mencapai 1.200 ton dengan nilai Rp16 miliar. Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan dari mitra disalurkan dalam bentuk barang, bukan dibeli menggunakan anggaran negara. Ini memperkuat pernyataan Mentan Amran sebelumnya.
Kementan memastikan bahwa proses distribusi bantuan diawasi secara ketat melalui Inspektorat Jenderal. Mereka juga menyatakan siap untuk diaudit kapan saja. "Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," ujar Arief.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Kementan untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa setiap bantuan, baik dari donasi pribadi maupun anggaran negara, sampai kepada yang berhak. Kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan akurasi data dan komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
