Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, baru-baru ini membuat gebrakan yang cukup mengejutkan di tengah hiruk pikuk politik. Ia berencana merevisi undang-undang remunerasi pegawai negeri, sebuah langkah berani yang akan memangkas gaji para anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri. Keputusan ini sontak menjadi sorotan, memicu perdebatan tentang reformasi dan prioritas pemerintah.
Langkah ini diungkapkan Takaichi saat masa sidang luar biasa parlemen sedang berlangsung. Ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen serius yang ia sampaikan dalam konferensi pers perdananya pada Oktober lalu. Takaichi menegaskan, "Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar anggota kabinet tidak menerima bayaran yang melebihi gaji anggota parlemen."
Mengapa Gaji Menteri Dipangkas? Ini Dia Alasannya!
Rencana pemotongan gaji ini bukan tanpa alasan. Takaichi ingin menunjukkan komitmennya terhadap reformasi administrasi dan fiskal yang telah lama ia serukan. Ini adalah upaya nyata untuk menyelaraskan remunerasi pejabat dengan ekspektasi publik dan prinsip efisiensi.
Selain itu, mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP), yaitu Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), juga gencar menyerukan reformasi serupa. Mereka mendesak pengurangan berbagai keistimewaan yang selama ini dinikmati anggota parlemen, termasuk gaji dan tunjangan. Langkah Takaichi ini seolah menjawab seruan tersebut, memperkuat sinergi dalam koalisi.
Detail Pemotongan Gaji: Siapa yang Terkena Dampak?
Pemerintah Jepang dijadwalkan segera menggelar rapat antarmenteri untuk mengonfirmasi penghentian tunjangan tambahan. Tunjangan ini selama ini dibayarkan di luar gaji pokok sebagai anggota parlemen, dan kini akan ditiadakan untuk perdana menteri dan menteri kabinet. Keputusan ini diperkirakan akan diresmikan secepatnya pada Selasa (11/11).
Saat ini, anggota parlemen di Jepang menerima gaji bulanan sebesar 1,2 juta yen, atau sekitar Rp129,7 juta. Namun, di luar gaji pokok itu, ada tunjangan tambahan yang cukup signifikan. Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menjelaskan, perdana menteri menerima tambahan 1,1 juta yen (sekitar Rp110 juta), sementara para menteri kabinet mendapatkan 489.000 yen (sekitar Rp52,8 juta).
Sebelumnya, sebagai bagian dari reformasi administrasi dan fiskal, perdana menteri telah secara sukarela mengembalikan 30% dari gajinya setiap bulan. Para menteri kabinet juga menerima pemotongan gaji sebesar 20%. Dengan demikian, tunjangan tambahan yang diterima secara efektif berkurang menjadi 390.000 yen (sekitar Rp42 juta) untuk perdana menteri dan 110.000 yen (sekitar Rp11,8 juta) untuk para menteri kabinet.
Rencana Takaichi adalah untuk mencantumkan dalam undang-undang bahwa tunjangan tambahan ini akan ditiadakan ‘untuk sementara waktu’. Ini menunjukkan bahwa pemotongan ini adalah langkah konkret, bukan sekadar pemotongan sukarela yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Reaksi Beragam: Pujian dan Kritik Mengiringi Langkah Takaichi
Keputusan Takaichi ini tentu saja menuai berbagai reaksi. Wakil Pemimpin Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, menyambut positif langkah ini, bahkan menyebutnya sebagai "luar biasa" melalui unggahan di media sosialnya. Ia melihat ini sebagai cerminan kesediaan perdana menteri untuk menjalankan reformasi berat, mirip dengan yang dilakukan partainya, Nippon Ishin.
Seorang pejabat senior pemerintah juga mengamini sentimen positif tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan kesediaan perdana menteri untuk menjalankan reformasi yang sulit, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nippon Ishin. Ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari internal koalisi terhadap kebijakan ini.
Namun, tidak semua pihak sepakat. Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), Yuichiro Tamaki, mengkritik rencana pemotongan gaji ini sebagai "simbol dari pola pikir deflasi." Ia menyuarakan kekhawatirannya dalam konferensi pers, mempertanyakan waktu pelaksanaan kebijakan ini.
Kritik ini muncul mengingat pemerintah saat ini justru berupaya menaikkan pendapatan masyarakat dan memerangi deflasi. Pemotongan gaji pejabat di tengah upaya menaikkan pendapatan publik bisa menimbulkan kesan yang campur aduk atau bahkan kontraproduktif bagi sebagian pihak. Bahkan, salah satu anggota kabinet yang masih menjabat mengaku memiliki "perasaan campur aduk" terkait kebijakan ini, menunjukkan adanya keraguan di internal pemerintahan.
Dampak dan Implikasi Politik: Apa Selanjutnya?
Langkah pemotongan gaji ini memiliki implikasi politik yang cukup signifikan. Secara simbolis, ini menunjukkan komitmen Takaichi terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat. Hal ini bisa meningkatkan citra publik Takaichi sebagai pemimpin yang berani melakukan reformasi.
Namun, di sisi lain, kritik dari pihak oposisi menunjukkan bahwa kebijakan ini juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Kekhawatiran tentang "pola pikir deflasi" bisa menjadi narasi yang dimainkan oleh lawan politik, terutama jika ekonomi Jepang tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Keputusan Takaichi untuk memangkas gaji kabinet adalah langkah berani yang akan terus menjadi perhatian publik. Apakah ini akan menjadi fondasi bagi reformasi yang lebih luas atau justru memicu perdebatan yang lebih dalam tentang prioritas ekonomi, waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, PM Jepang Sanae Takaichi telah membuat gebrakan yang patut dicermati.
