Turki baru saja mengeluarkan surat perintah penangkapan yang mengguncang panggung politik internasional. Targetnya tak main-main: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Ankara menuduh mereka melakukan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sebuah langkah yang langsung memicu reaksi keras dari Tel Aviv.
Pengumuman dramatis ini disampaikan oleh Turki pada Jumat (7/11/2025), menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara. Langkah ini juga menegaskan posisi Turki sebagai salah satu kritikus paling vokal terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Surat Perintah Penangkapan yang Mengguncang Dunia
Kantor Kejaksaan Istanbul mengonfirmasi bahwa total ada 37 individu yang menjadi target surat perintah penangkapan tersebut. Selain Benjamin Netanyahu, nama-nama besar lainnya turut disebut. Mereka termasuk Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir.
Tuduhan yang dialamatkan kepada para pejabat ini sangat serius: "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan." Tuduhan ini didasarkan pada dugaan tindakan sistematis yang dilakukan Israel di Gaza. Salah satu insiden yang secara khusus disinggung adalah pemboman ‘Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina’ pada Maret lalu, sebuah fasilitas yang dibangun oleh Turki di Jalur Gaza.
Insiden pemboman rumah sakit tersebut menjadi simbol dari kehancuran infrastruktur sipil di Gaza. Turki melihatnya sebagai bukti nyata dari kejahatan yang dituduhkan. Surat perintah ini secara eksplisit mengaitkan para pejabat Israel dengan tindakan-tindakan tersebut.
Reaksi Keras dari Tel Aviv
Tak butuh waktu lama, pengumuman Turki ini langsung mendapat tanggapan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Gideon Saar dengan tegas menolak semua tuduhan yang dilayangkan. Ia menyebutnya sebagai "tuduhan yang penuh penghinaan" dan menganggapnya sebagai "aksi publisitas terbaru dari tiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan."
Pernyataan Saar mencerminkan kemarahan dan penolakan Israel terhadap legitimasi tuduhan tersebut. Israel secara konsisten membela diri dengan menyatakan bahwa operasi militernya di Gaza adalah respons terhadap ancaman terorisme dan bertujuan untuk melindungi warga negaranya. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional.
Bagi Israel, langkah Turki ini adalah upaya politis untuk mendiskreditkan mereka di mata dunia. Hubungan antara Turki dan Israel memang telah lama tegang, dan insiden ini hanya memperparah jurang di antara keduanya. Israel memandang Turki terlalu dekat dengan kelompok Hamas, yang mereka anggap sebagai organisasi teroris.
Dukungan Penuh dari Hamas dan Langkah Berani Ankara
Di sisi lain, kelompok Hamas menyambut baik pengumuman Turki tersebut. Mereka menyebutnya sebagai "langkah terpuji yang menegaskan ketulusan posisi rakyat dan pemimpin Turki." Dukungan dari Hamas ini secara tidak langsung memperkuat narasi Israel tentang kedekatan Turki dengan kelompok tersebut.
Turki sendiri memang telah lama menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang di Gaza. Presiden Erdogan secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas penderitaan warga Palestina dan mengecam keras tindakan Israel. Ankara bahkan telah bergabung dengan gugatan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu.
Selain itu, Turki juga menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan akan berperan dalam masa pasca-perang Gaza. Rencana ini sejalan dengan visi yang sempat diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, keinginan Turki ini justru dipandang negatif oleh Israel, yang khawatir akan pengaruh Ankara di wilayah tersebut.
Apa Arti Surat Perintah Ini di Mata Hukum Internasional?
Secara hukum, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh sebuah negara memiliki yurisdiksi terbatas. Artinya, surat perintah Turki ini hanya dapat ditegakkan di wilayah Turki atau di negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Turki dan bersedia bekerja sama. Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya kemungkinan besar tidak akan bepergian ke Turki dalam waktu dekat.
Namun, dampak dari surat perintah ini lebih dari sekadar penangkapan fisik. Ini adalah langkah simbolis yang sangat kuat. Surat perintah ini meningkatkan tekanan diplomatik dan moral terhadap Israel dan para pemimpinnya. Ini juga memberikan legitimasi pada narasi bahwa tindakan Israel di Gaza harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum internasional.
Langkah Turki ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan tindakan serupa. Ini juga dapat memicu perdebatan lebih lanjut di forum-forum internasional tentang akuntabilitas atas kejahatan perang dan genosida. Meskipun penangkapan langsung mungkin sulit, surat perintah ini bisa membatasi perjalanan internasional para pejabat yang disebutkan dan merusak reputasi mereka.
Dinamika Hubungan Turki-Israel yang Penuh Gejolak
Hubungan antara Turki dan Israel memiliki sejarah panjang yang penuh pasang surut. Meskipun pernah menjadi sekutu regional yang kuat, hubungan mereka sering kali memburuk karena isu Palestina. Erdogan, yang dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina, seringkali menggunakan retorika keras terhadap Israel.
Insiden "Mavi Marmara" pada tahun 2010, di mana pasukan Israel menyerbu kapal bantuan Turki yang menuju Gaza dan menewaskan 10 aktivis, menjadi titik terendah dalam hubungan bilateral. Meskipun ada upaya rekonsiliasi, ketegangan selalu membayangi. Konflik di Gaza saat ini kembali memicu ketegangan ke level yang sangat tinggi.
Surat perintah penangkapan ini adalah puncak dari ketidakpuasan Turki terhadap kebijakan Israel. Ini menandakan bahwa Ankara siap mengambil langkah-langkah yang lebih drastis untuk menunjukkan solidaritasnya dengan Palestina dan menuntut pertanggungjawaban.
Akankah Netanyahu Benar-benar Ditangkap? Menanti Babak Selanjutnya
Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah: akankah Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya benar-benar ditangkap? Dalam praktiknya, hal ini sangat sulit terjadi. Israel tidak akan menyerahkan warganya kepada Turki, dan negara-negara besar umumnya tidak akan memfasilitasi penangkapan semacam itu.
Namun, surat perintah ini akan menjadi duri dalam daging bagi Israel. Ini akan terus-menerus menjadi pengingat akan tuduhan genosida yang mereka hadapi. Ini juga dapat mempengaruhi citra Israel di mata publik internasional dan memicu lebih banyak seruan untuk penyelidikan independen.
Langkah Turki ini juga bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang memiliki posisi serupa. Dunia akan terus mengamati bagaimana dinamika ini berkembang, dan apakah tekanan hukum dan diplomatik ini akan membawa perubahan signifikan dalam konflik Israel-Palestina. Babak selanjutnya dari drama geopolitik ini tentu akan sangat dinantikan.
