Kabar baik datang dari Senayan! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan penting. Mereka akan memperkuat stimulus ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sebuah langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
Keputusan strategis ini diambil dalam rapat kerja antara Banggar DPR dan Menteri Keuangan di Jakarta, pada Kamis (18/9/2025). Kesepakatan ini bukan tanpa alasan, melainkan respons cepat terhadap data ekonomi terkini yang menunjukkan adanya tekanan pada kemampuan belanja masyarakat.
Tekanan Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) menjadi dasar utama di balik keputusan ini. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan sinyal merah yang perlu segera diatasi agar tidak berdampak lebih luas pada kesejahteraan rakyat.
BPS mencatat adanya deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (mtm) pada Agustus 2025. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun andil terbesar deflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.
Deflasi pada sektor pangan bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun harga turun, ini juga bisa mengindikasikan penurunan permintaan atau kelebihan pasokan yang tidak sehat, yang pada akhirnya memukul pendapatan petani dan produsen kecil.
Sementara itu, survei konsumen BI juga mengindikasikan adanya penurunan signifikan. Indeks kondisi ekonomi, indeks keyakinan konsumen, hingga indeks ekspektasi konsumen semuanya menunjukkan tren menurun, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.
Tidak hanya itu, survei penjualan eceran BI juga mengisyaratkan kontraksi yang cukup dalam. Pada Juli 2025, penjualan eceran terkontraksi 4,1 persen (mtm) dan masih berlanjut dengan kontraksi 0,3 persen (mtm) pada Agustus 2025.
Angka-angka ini adalah cerminan langsung dari melemahnya daya beli masyarakat. Ketika orang ragu akan masa depan atau merasa pendapatannya tertekan, mereka cenderung menunda pembelian, terutama untuk barang-barang non-esensial.
APBN 2025: Tameng Pelindung Daya Beli
Melihat kondisi ini, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan peran vital APBN. "APBN harus menjadi shock absorber, dan penebalan stimulus ini penting sebagai respons cepat atas situasi yang terjadi," ujarnya.
Sebagai shock absorber, APBN berfungsi layaknya peredam kejut dalam kendaraan. Ia menyerap guncangan ekonomi, mencegah dampak negatif merembet terlalu jauh dan melumpuhkan sektor-sektor vital.
Penebalan stimulus berarti pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Ini bisa berupa bantuan sosial, subsidi, atau insentif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan belanja rumah tangga.
Tujuan utamanya adalah menjaga agar roda ekonomi tetap berputar. Dengan daya beli yang terjaga, konsumsi rumah tangga tetap stabil, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Strategi Jitu: Stimulus Fiskal untuk Rakyat
Stimulus fiskal yang akan diperkuat melalui APBN 2025 bisa mengambil berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui program perlindungan sosial yang lebih luas dan tepat sasaran, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Pemerintah juga mungkin akan mempertimbangkan insentif pajak atau subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang paling terdampak. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha kecil agar mereka bisa bertahan dan bahkan bangkit kembali.
Peningkatan belanja infrastruktur juga bisa menjadi bagian dari stimulus ini. Proyek-proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja, menggerakkan industri terkait, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat secara tidak langsung.
Semua langkah ini dirancang untuk menciptakan efek domino positif. Dengan uang yang beredar lebih banyak di tangan masyarakat, permintaan akan barang dan jasa meningkat, produksi naik, dan ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh.
Terobosan Penting: Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Di tengah pembahasan stimulus ekonomi, muncul satu kebijakan yang sangat dinanti dan berpotensi memberikan dampak besar. Pemerintah dan Banggar DPR RI sepakat untuk menghapus golongan daya listrik 450 VA.
Ini berarti, pelanggan dengan daya listrik 450 VA akan secara otomatis dinaikkan menjadi 900 VA. Tidak hanya itu, pelanggan dengan daya 900 VA juga akan dinaikkan menjadi 1.200 VA.
Kebijakan ini merupakan angin segar bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, terutama mereka yang berada di segmen ekonomi menengah ke bawah. Selama ini, daya 450 VA seringkali menjadi kendala dalam penggunaan peralatan elektronik rumah tangga yang semakin beragam.
Dengan peningkatan daya, masyarakat akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggunakan listrik. Mereka tidak perlu lagi khawatir listrik anjlok saat menyalakan beberapa alat elektronik secara bersamaan, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup.
Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana implikasi biaya dari kenaikan daya ini. Apakah akan ada penyesuaian tarif yang signifikan, ataukah pemerintah akan memberikan subsidi untuk menjaga agar beban masyarakat tidak bertambah?
Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari stimulus yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan daya listrik yang lebih memadai, produktivitas rumah tangga bisa meningkat, dan akses terhadap teknologi juga menjadi lebih mudah.
Dampak Langsung bagi Kantong Warga
Kesepakatan antara DPR dan pemerintah ini secara langsung akan berdampak pada kantong warga. Penebalan stimulus APBN 2025 berarti lebih banyak dukungan finansial yang akan disalurkan.
Baik melalui bantuan langsung, subsidi, maupun program-program pemberdayaan, tujuannya adalah satu: memastikan masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahkan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Penghapusan daya listrik 450 VA juga merupakan langkah konkret untuk meringankan beban dan meningkatkan kapasitas rumah tangga. Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah dan DPR kepada rakyat.
Said Abdullah menegaskan kembali komitmen ini, "Atas dasar angka-angka tersebut, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat memperkuat stimulus agar daya beli tetap terjaga." Ini adalah janji untuk terus memantau dan merespons kondisi ekonomi demi kepentingan rakyat.
Dengan strategi yang terencana dan komitmen yang kuat, diharapkan APBN 2025 benar-benar bisa menjadi tameng pelindung. Ia akan menjaga daya beli masyarakat dari gempuran tekanan ekonomi, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
