Kabar mengejutkan datang dari Ponorogo. Bupati Sugiri Sancoko, seorang kader PDI Perjuangan, baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini sontak menjadi sorotan publik, khususnya di Jawa Timur, memicu berbagai reaksi dan pertanyaan.
Menyikapi insiden tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tak tinggal diam. Melalui ketuanya, Said Abdullah, partai berlambang banteng moncong putih ini langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang terjadi.
Permohonan Maaf Tulus dari DPD PDIP Jatim
Said Abdullah, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (8/11/2025), menegaskan bahwa permintaan maaf ini disampaikan mewakili organisasi. Ia mengakui bahwa kader mereka, Bapak Sugiri Sancoko, belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepadanya.
Lebih lanjut, Said menyampaikan penyesalan mendalam atas kegagalan Sugiri Sancoko dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terutama, dalam upaya membawa warga Ponorogo menuju kesejahteraan yang lebih baik, sesuai harapan dan amanah yang telah diletakkan di pundaknya.
"Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan," kata Said. Ia menambahkan, "Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera."
Menghormati Penuh Proses Hukum KPK
Dalam kesempatan yang sama, Said Abdullah juga menegaskan sikap DPD PDIP Jatim terkait proses hukum yang sedang berjalan. Partai menghormati penuh kewenangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini.
Sikap ini, menurut Said, sejalan dengan amanat langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati selalu menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, siapapun yang terlibat.
Amanat Megawati Soekarnoputri Jadi Pegangan
"Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas," tegas Said, mengutip prinsip yang selalu dipegang teguh oleh partai. Dengan demikian, DPD PDIP Jatim memastikan tidak akan ada upaya untuk memengaruhi, apalagi mengintervensi, jalannya penyidikan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Mereka berkomitmen untuk membiarkan KPK bekerja secara profesional dan independen, sesuai dengan mandat konstitusi dan undang-undang. Kepercayaan terhadap sistem hukum adalah prioritas, dan partai tidak akan menghalang-halangi penegakan keadilan.
Korupsi: Pengkhianatan Amanah Rakyat
Said Abdullah secara gamblang menyatakan bahwa PDI Perjuangan memandang korupsi sebagai tindakan pengkhianatan yang sangat serius. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melukai kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada para pemimpinnya.
"Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat," ucapnya. Kepercayaan publik adalah modal utama bagi setiap pemimpin dan partai politik untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Ketika amanah itu dicederai oleh praktik korupsi, dampaknya bisa sangat fatal bagi legitimasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Komitmen PDIP Terhadap Pemberantasan Korupsi
Oleh karena itu, PDIP secara konsisten mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka siap berkolaborasi dan mendukung lembaga penegak hukum, termasuk KPK, dalam menjalankan tugas mulia ini tanpa pandang bulu.
Partai percaya bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, bebas dari praktik-praktik kotor yang merugikan.
Refleksi Internal dan Harapan ke Depan
Peristiwa penangkapan Bupati Ponorogo ini tentu menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Timur. Ini adalah momen untuk melakukan refleksi internal yang mendalam mengenai integritas kader dan sistem pengawasan partai.
Said Abdullah menekankan bahwa partai akan terus memperkuat pendidikan politik dan ideologi bagi seluruh kadernya. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan semangat pengabdian kepada rakyat secara tulus, jauh dari godaan penyalahgunaan wewenang.
PDI Perjuangan menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai harganya dan harus dijaga dengan sekuat tenaga. Untuk itu, setiap kader diwajibkan untuk menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik, tanpa terkecuali, bahwa pengawasan terhadap kinerja mereka akan selalu ada. Baik dari lembaga penegak hukum yang berwenang maupun dari masyarakat luas yang semakin kritis dan peduli terhadap pemerintahan yang bersih.
Harapan besar diletakkan pada proses hukum yang sedang berjalan. DPD PDIP Jatim berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini dengan transparan dan seadil-adilnya, sehingga kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.
Bagi masyarakat Ponorogo, peristiwa ini mungkin menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Namun, PDI Perjuangan berharap insiden ini tidak menyurutkan semangat untuk terus mengawal pembangunan daerah dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpinnya di masa depan.
Partai berkomitmen untuk terus belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Memperbaiki diri dan memastikan bahwa kader-kader yang diusung benar-benar memiliki integritas dan kapasitas untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati, sesuai dengan cita-cita luhur partai.
Dengan demikian, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tidak hanya menyampaikan permintaan maaf, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menjaga marwah partai di mata publik. Ini adalah langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah terkikis oleh insiden ini.
