Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Dalam momen penting ini, lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis catatan krusial yang menyoroti berbagai dinamika dan tantangan utama yang dihadapi oleh kepemimpinan baru ini. Hasilnya? Ada tiga perbandingan kebijakan yang dinilai CSIS sebagai ‘jebakan’ sulit bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama atau policy trade-off yang menjadi sorotan. Ini meliputi pembentukan kabinet yang gemuk, pergeseran arah kebijakan ekonomi, serta menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Menurut CSIS, tahun pertama ini mencerminkan pola politik yang sudah mengakar di Indonesia, yaitu kompromi antara efisiensi tata kelola dengan kebutuhan stabilitas politik.
Kabinet Gemuk: Stabilitas Politik atau Efisiensi?
Arya Fernandes mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah politik yang cukup berani dengan membentuk kabinet berjumlah 49 kementerian. Angka ini menjadi jumlah kabinet tertinggi dalam dua dekade terakhir sejarah Indonesia. Jumlah ini melonjak signifikan dibandingkan kabinet Presiden Joko Widodo yang sebelumnya hanya memiliki 34 kementerian.
Jika dihitung bersama seluruh menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, total struktur kabinet kini mencapai 118 posisi strategis. CSIS menilai keputusan ini lebih didorong oleh kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, ketimbang efisiensi pemerintahan. Pola ini, menurut Arya, merupakan warisan dari sistem multipartai ekstrem yang membuat presiden bergantung pada dukungan banyak partai.
Pergeseran Fokus: Dari Infrastruktur ke ‘Makan Bergizi Gratis’
CSIS juga menemukan adanya pergeseran fokus kebijakan yang mencolok dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo. Arah kebijakan ini sangat berbeda dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang gencar membangun infrastruktur fisik. Prabowo-Gibran justru mengarahkan pemerintahan pada program-program yang berorientasi redistribusi sosial dan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Salah satu kebijakan yang menjadi simbol perubahan arah ini adalah program makan bergizi gratis. Program ini digadang-gadang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, menunjukkan prioritas pada kebijakan yang lebih populis. Arya menjelaskan, "Pemerintahan Pak Prabowo itu melakukan transformasi yang sangat besar dari program-program yang berbasis infrastruktur menjadi program-program yang berbasis redistribusi sosial melalui kebijakan-kebijakan populis."
Sentralisasi Kekuasaan: Program Strategis di Tangan Pusat
Dilema ketiga yang disoroti CSIS adalah pilihan antara memperbesar peran pemerintah pusat (resentralisasi) atau memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Namun, yang terjadi justru kecenderungan resentralisasi yang semakin menguat. Indikatornya jelas: sebagian besar program utama pemerintah yang bersifat strategis kini dikelola langsung oleh pusat.
Sebagai contoh, program makan bergizi gratis, yang melibatkan pembangunan struktur, organisasi, anggaran, dan lembaga baru di setiap daerah otonom, menunjukkan dominasi pusat. Ini berarti, meskipun ada otonomi daerah, kendali atas program-program vital tetap berada di tangan pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas desentralisasi di masa depan.
Anggaran Bergeser: Infrastruktur Dipangkas, Alutsista Meroket
Selain tiga policy trade-off di atas, CSIS juga mencatat adanya policy switching yang terlihat jelas pada struktur fiskal pemerintahan. Perubahan signifikan terjadi pada alokasi anggaran, di mana terjadi pengurangan alokasi fiskal yang cukup besar untuk program infrastruktur. Padahal, sektor ini sebelumnya mendapatkan porsi anggaran yang besar di era sebelumnya.
Di sisi lain, terjadi peningkatan alokasi pembiayaan yang signifikan, terutama untuk program-program yang bersifat belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Anggaran untuk alutsista TNI bahkan melonjak tinggi, berdasarkan perbandingan APBN 2025 dan APBN 2026. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penguatan organisasi TNI yang signifikan, antara lain dengan membentuk 22 Kodam, menambah 6 grup Kopassus baru, dan membangun 750 batalyon teritorial pembangunan.
Stabilitas Politik Jangka Pendek yang Rentan, Mengapa?
Secara umum, CSIS mengakui bahwa stabilitas politik memang terjadi di tahun pertama ini. Namun, kekhawatirannya adalah stabilitas ini hanya bersifat jangka pendek dan rentan. Hal ini disebabkan karena koalisi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR dan melalui negosiasi, bukan berdasarkan kesamaan kebijakan dan platform antarpartai.
Arya Fernandes memperingatkan bahwa model koalisi seperti ini akan rentan dalam jangka menengah dan panjang. "Rentannya adalah karena menjelang pemilu bisa saja partai akan switch dukungannya," jelas Arya. Apalagi, setelah Mahkamah Konstitusi menghilangkan persyaratan dukungan 20% kursi di DPR atau 25% suara untuk mencalonkan presiden, hal ini semakin mendorong partai-partai untuk memiliki kesempatan mencalonkan kandidat sendiri, menambah potensi ketidakpastian politik di masa mendatang.
Catatan CSIS ini memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas dan prioritas yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertamanya. Dari kabinet gemuk hingga pergeseran anggaran, setiap keputusan mencerminkan upaya menyeimbangkan stabilitas politik dengan arah kebijakan yang baru, namun dengan potensi risiko jangka panjang yang perlu diwaspadai.
