Dana segar senilai Rp1,06 triliun yang seharusnya mengalir ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga kini masih tertahan. Angka fantastis ini merupakan pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dinantikan oleh ribuan desa di seluruh Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, akhirnya buka suara terkait mandeknya pencairan dana vital ini.
Mengapa Dana Triliunan Rupiah Ini Belum Cair?
Menurut Yandri, kunci pencairan dana triliunan rupiah ini ada di tangan koperasi desa itu sendiri. Pasalnya, bank-bank Himbara masih menanti proposal bisnis yang komprehensif dari setiap Kopdes Merah Putih. Tanpa proposal yang jelas dan terukur, dana pinjaman tersebut tentu belum bisa digelontorkan.
Yandri menjelaskan bahwa prosesnya kini tinggal menunggu inisiatif dari pihak koperasi. "Sekarang tinggal Koperasi Desa Merah Putih buat proposal bisnisnya, diajukan ke bank Himbara. Nanti insya Allah pinjaman itu dicairkan," ungkap Yandri optimistis. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9) lalu.
Peran Himbara dan Kebutuhan Dana Kopdes
Data dari Danantara Indonesia menunjukkan bahwa sudah ada 1.064 unit Kopdes Merah Putih yang aktif didampingi oleh konsorsium Himbara. Empat bank raksasa negara, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BSI, terlibat langsung dalam program pendampingan ini. Keterlibatan mereka diharapkan mampu mempercepat proses dan memastikan kelayakan setiap koperasi.
Estimasi total kebutuhan pinjaman yang diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang mencapai angka Rp1,06 triliun. Dana ini akan dibagi untuk dua pos utama: belanja modal (capex) sebesar Rp255,9 miliar dan belanja operasional (opex) senilai Rp808 miliar. Pembagian ini menunjukkan perencanaan matang untuk pengembangan dan keberlangsungan operasional koperasi di berbagai sektor.
Masing-masing bank Himbara memiliki porsi pendampingan yang signifikan. BRI memimpin dengan 400 unit Kopdes dan kebutuhan Rp400 miliar, disusul Mandiri dengan 310 unit senilai Rp310 miliar. BNI turut serta mendampingi 300 unit Kopdes dengan alokasi Rp300 miliar, sementara BSI fokus pada 54 unit dengan kebutuhan Rp54 miliar. Angka-angka ini mencerminkan potensi besar yang bisa digerakkan jika dana tersebut cair.
Mengapa Proposal Belum Diajukan?
Meskipun pendampingan sudah berjalan, fakta mengejutkan terungkap: belum ada satu pun koperasi yang mengajukan proposal resmi ke bank penyalur. Yandri menjelaskan bahwa kendala ini bukan semata karena kelalaian koperasi, melainkan ada alasan kuat di baliknya. "Ya karena dari kemarin dananya belum siap di Himbara, ya sampai sekarang proposal itu kan belum bisa diajukan ke Himbara," jelas Yandri.
Situasi ini sempat menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengurus koperasi dan masyarakat desa. Namun, ada secercah harapan. Yandri optimis bahwa situasi ini akan segera berubah. "Tapi insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini bisa diajukan," tambahnya, mengisyaratkan bahwa dana di Himbara kini sudah siap untuk disalurkan dan menunggu proposal masuk.
Proses Pengajuan Pinjaman yang Ketat
Program Kopdes Merah Putih memiliki ambisi besar, yaitu menjangkau 80 ribu desa di seluruh penjuru Indonesia. Setiap koperasi memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman hingga maksimal Rp3 miliar. Namun, besaran pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan rata-rata berkisar antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar.
Proses pengajuan pinjaman ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan membutuhkan kolaborasi yang solid. Dibutuhkan kerja sama antara Ketua Kopdes, para pengurus, dan kepala desa setempat untuk mengajukan permohonan secara resmi. Meskipun ada tanda tangan bersama, pihak bank Himbara tetap akan melakukan verifikasi ketat untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan bisnis koperasi.
"Bersama-sama jadi Ketua KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan pengurus bersama-sama kepala desa. Dua tanda tangan. Untuk mengajukan ke bank Himbara. Walaupun nanti tetap diverifikasi oleh Himbara," tegas Yandri. Ini menunjukkan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana, memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.
Yandri juga menekankan bahwa setiap proposal akan unik, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Kebutuhan akan gas LPG, pupuk, atau sembako di satu desa bisa sangat berbeda dengan desa lainnya, begitu pula dengan potensi ekonomi lokal. Inilah yang akan menjadi dasar penilaian kelayakan pinjaman oleh bank, memastikan dana tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.
Dampak Positif: Penyerapan Tenaga Kerja Otomatis
Meskipun program Kopdes Merah Putih belum secara eksplisit masuk dalam daftar stimulus tenaga kerja pemerintah, Yandri optimistis akan dampak positifnya. Ia menegaskan bahwa keberadaan dan operasional koperasi ini secara otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa. Ini menjadi angin segar bagi perekonomian lokal yang membutuhkan dorongan.
"Kalau Koperasi Desa Merah Putih kan otomatis memang menyerap tenaga kerja kan? Pasti menyerap, dan itu memang dikelola oleh koperasi sendiri, jadi pasti banyak pekerjaan di situ," pungkas Yandri. Dengan demikian, program ini tidak hanya tentang modal, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia di desa, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Harapan dan Target ke Depan
Dengan kesiapan dana di Himbara dan dorongan kuat dari Mendes PDT, harapan besar kini tertumpu pada Kopdes Merah Putih. Percepatan pengajuan proposal bisnis menjadi krusial agar dana Rp1,06 triliun ini segera bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan desa di Indonesia.
