Jakarta, CNN Indonesia – Kota Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025), diperkirakan akan menghadapi tantangan serius dalam mobilitas. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari Asosiasi Garda Indonesia telah mengambil langkah drastis dengan mematikan aplikasi mereka secara serentak sejak Selasa (16/9/2025) kemarin. Aksi ini bukan sekadar mogok biasa, melainkan bentuk protes masif yang langsung menyasar Istana Kepresidenan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga gedung DPR RI.
Aplikasi Mati Total: Jakarta Siap-siap Cari Alternatif!
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, dengan tegas mengimbau warga Jakarta untuk mencari moda transportasi alternatif. Pasalnya, sebagian besar transportasi online dipastikan tidak akan beroperasi maksimal. Ini adalah bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojol yang menuntut keadilan dari pemerintah.
Aksi "off bid" massal ini tentu saja akan berdampak signifikan pada aktivitas harian ibu kota. Mulai dari pekerja kantoran yang mengandalkan ojol untuk mobilitas, hingga layanan pesan antar makanan dan barang yang kini menjadi tulang punggung banyak UMKM. Jakarta akan merasakan langsung dampak dari kemarahan para driver online ini.
Mengapa Ojol Turun ke Jalan? Ini 7 Tuntutan Utama Mereka
Demonstrasi kali ini bukan tanpa alasan. Garda Indonesia membawa tujuh tuntutan krusial yang mereka anggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang membelit para pengemudi ojol. Tuntutan ini bukan sekadar keluhan, melainkan cerminan dari kondisi kerja yang semakin menekan.
1. RUU Transportasi Online: Harapan Keadilan yang Tak Kunjung Tiba
Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Para driver merasa sudah terlalu lama menggantung tanpa payung hukum yang jelas, membuat posisi mereka rentan terhadap kebijakan sepihak aplikator. Adanya RUU ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi pengemudi.
2. Potongan Aplikator: Dari 20% Jadi 10%, Mungkinkah?
Ini adalah salah satu poin paling sensitif: penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen. Selama ini, potongan 20 persen dianggap terlalu memberatkan, mengikis pendapatan bersih pengemudi yang sudah pas-pasan. Penurunan menjadi 10 persen akan sangat berarti bagi kesejahteraan driver, memberikan mereka ruang bernapas di tengah biaya operasional yang terus meningkat.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan: Bukan Sekadar Angkut
Selama ini, regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan masih abu-abu, seringkali ditentukan sepihak oleh aplikator. Ojol menuntut adanya regulasi yang jelas dan adil untuk tarif layanan ini, mengingat kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam pengiriman. Ini penting untuk memastikan bahwa driver mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan usaha dan waktu yang mereka curahkan.
4. Audit Investigatif Potongan 5%: Ada Apa di Balik Layar?
Tuntutan keempat adalah dilakukannya audit investigatif atas potongan 5 persen yang selama ini diambil aplikator. Para driver merasa ada ketidakjelasan mengenai penggunaan potongan ini dan menuntut transparansi penuh. Audit ini diharapkan bisa mengungkap apakah potongan tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau justru merugikan pengemudi.
5. Hapus Program Merugikan: Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar
Berbagai program yang diterapkan aplikator, seperti "Aceng," "Slot," "Multi Order," dan "Member Berbayar," dianggap sangat merugikan pengemudi. Program-program ini seringkali memaksa driver untuk bekerja lebih keras dengan imbalan yang tidak sepadan, atau bahkan mengurangi peluang mereka mendapatkan order. Penghapusan program-program ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan tidak eksploitatif.
6. Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus: Keadilan untuk Affan Kurniawan
Tuntutan yang satu ini memiliki bobot emosional yang besar. Ojol mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan salah satu rekan mereka, Affan Kurniawan. Kematian Affan menjadi simbol dari risiko dan ketidakamanan yang sering dihadapi pengemudi ojol, dan mereka menuntut keadilan serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
7. Copot Menhub Dudy Purwagandhi: Puncak Kekecewaan Ojol
Puncak dari kekecewaan para pengemudi ojol adalah tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Menurut Igun Wicaksono, Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudy Purwagandhi dianggap mengalami kemunduran, terutama dalam menyikapi permasalahan transportasi online. Tuntutan ini menunjukkan betapa parahnya krisis kepercayaan antara komunitas ojol dengan pemangku kebijakan.
Hari Perhubungan Nasional: Momentum Protes atau Perayaan?
Ironisnya, aksi demonstrasi besar-besaran ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Igun Wicaksono menegaskan bahwa momen ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan kemajuan Indonesia di bidang perhubungan, justru menjadi saat yang tepat bagi Garda Indonesia untuk menyuarakan kemunduran Kementerian Perhubungan. Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah, menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara narasi pembangunan dan realitas di lapangan.
Dampak bagi Warga Jakarta: Siap-siap Cari Alternatif!
Bagi warga Jakarta, aksi mogok massal ini berarti harus bersiap menghadapi potensi kelumpuhan transportasi. Kemacetan bisa jadi lebih parah karena banyak yang beralih ke kendaraan pribadi atau transportasi umum konvensional. Layanan pesan antar makanan dan barang pun akan terganggu, memaksa masyarakat untuk mencari alternatif lain atau menunda kebutuhan mereka.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya para pengemudi ojol untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Solidaritas yang mereka tunjukkan adalah cerminan dari kondisi yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
Apa Selanjutnya? Menanti Respon Pemerintah
Dengan tujuh tuntutan yang jelas dan aksi mogok massal yang berdampak luas, bola panas kini berada di tangan pemerintah. Respon dari Istana, Kemenhub, dan DPR RI akan sangat menentukan arah masa depan transportasi online di Indonesia. Apakah tuntutan para driver akan didengar dan ditindaklanjuti, ataukah aksi ini hanya akan menjadi babak baru dalam perjuangan panjang mereka?
Masyarakat, terutama para pengguna setia ojol, tentu berharap ada solusi terbaik yang bisa mengakhiri polemik ini. Keadilan bagi pengemudi, keberlanjutan layanan, dan kenyamanan bagi pengguna adalah tiga pilar yang harus seimbang. Kita tunggu saja, bagaimana pemerintah akan menyikapi gelombang kemarahan dari para pahlawan jalanan ini.
