Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan dengan memperbarui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Perubahan ini bukan sekadar revisi minor, melainkan sebuah ‘upgrade’ signifikan yang mencerminkan prioritas baru pemerintahannya, terutama dalam hal penerimaan negara dan kesejahteraan aparatur.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 30 Juni 2025, rincian delapan program hasil terbaik cepat atau ‘quick win’ Prabowo mengalami penyesuaian. Beleid ini menjadi pemutakhiran dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Perpres terbaru ini secara eksplisit menegaskan beberapa poin penting yang sebelumnya hanya disebutkan secara umum. Ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan detail mengenai arah kebijakan pemerintah di tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Publik kini menyoroti dua perubahan paling fundamental yang akan membawa dampak besar.
Perubahan Penting dalam RKP 2025: Apa Saja yang Baru?
Dua dari delapan program unggulan Prabowo mengalami pemutakhiran narasi yang cukup substansial. Perubahan ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan penegasan arah kebijakan yang lebih konkret dan ambisius. Mari kita bedah lebih dalam.
Badan Penerimaan Negara (BPN): Target Ambisius Prabowo
Salah satu poin paling mencolok adalah penegasan target pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Sebelumnya, program kedelapan hanya disebutkan sebagai "optimalisasi penerimaan negara" dalam Perpres 109 Tahun 2024. Frasa ini terkesan umum dan belum memiliki bentuk institusi yang jelas.
Kini, narasi tersebut diperjelas menjadi "mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen". Ini menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan pendapatan negara secara struktural dan mencapai target rasio penerimaan yang ambisius. Pembentukan BPN diharapkan mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan negara, dari pajak hingga non-pajak, demi pembangunan yang berkelanjutan.
Target rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23 persen bukanlah angka yang main-main. Angka ini jauh di atas rasio saat ini dan memerlukan upaya ekstra keras serta reformasi menyeluruh dalam sistem penerimaan negara. BPN akan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan visi ini, dengan harapan mampu menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.
Kabar Gembira! Gaji Pejabat Negara Ikut Naik?
Tak hanya soal penerimaan, program keenam juga mengalami perluasan yang menarik perhatian banyak pihak. Jika sebelumnya hanya menargetkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, kini ada tambahan penting yang membuat program ini semakin komprehensif.
Perpres terbaru menegaskan bahwa program kenaikan gaji juga menyasar "pejabat negara". Ini tentu menjadi kabar yang dinanti-nanti oleh banyak pihak dan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh elemen birokrasi, dari tingkat staf hingga pucuk pimpinan. Penambahan ini mengindikasikan upaya pemerataan kesejahteraan yang lebih luas.
Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, serta integritas dalam menjalankan tugas. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan fokus pada pelayanan publik akan semakin optimal dan praktik korupsi dapat diminimalisir. Ini adalah langkah strategis untuk membangun birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas.
Mengapa Perubahan Ini Penting?
Pemutakhiran RKP 2025 ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah cerminan adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan prioritas yang lebih mendesak. Penegasan pembentukan BPN menunjukkan keseriusan dalam menggenjot penerimaan negara, yang krusial untuk membiayai berbagai program ambisius lainnya, termasuk makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan fondasi ekonomi kuat dan penerimaan negara yang stabil. Tanpa sumber daya finansial yang memadai, program-program pembangunan akan sulit direalisasikan secara maksimal.
Sementara itu, perluasan cakupan kenaikan gaji hingga pejabat negara mengindikasikan upaya pemerataan kesejahteraan yang lebih menyeluruh. Ini juga bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan motivasi dan kinerja di seluruh lini pemerintahan, menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mencapai tujuan nasional.
Perbandingan Lengkap: 8 Program Prabowo (Sebelum & Sesudah)
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bandingkan delapan program hasil terbaik cepat Prabowo sebelum dan sesudah pemutakhiran. Perhatikan perbedaan narasi yang signifikan pada poin keenam dan kedelapan.
8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres 109 Tahun 2024):
- Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Optimalisasi penerimaan negara.
8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres Nomor 79 Tahun 2025):
- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.
Terlihat jelas bagaimana dua poin utama, yaitu program keenam dan kedelapan, mengalami penegasan dan perluasan yang signifikan. Ini menunjukkan fokus yang lebih tajam dan target yang lebih konkret dari pemerintahan Prabowo.
Apa Selanjutnya? Menanti Implementasi RKP 2025
Dengan berlakunya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, fokus selanjutnya tentu ada pada implementasi. Pembentukan Badan Penerimaan Negara akan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan persiapan matang, dukungan legislatif, dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Ini akan menjadi salah satu ujian pertama bagi efektivitas pemerintahan baru.
Demikian pula dengan kenaikan gaji, rincian teknis, dan dampaknya terhadap anggaran negara akan menjadi perhatian publik. Kita semua menantikan bagaimana pemerintah Prabowo akan mewujudkan janji-janji ini demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
Gimana menurutmu, Gen Z dan Milenial? Perubahan ini bakal bawa dampak positif atau ada tantangan baru yang harus dihadapi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar!
