Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kembali menyuarakan keluhannya terkait tingginya biaya regulasi yang harus ditanggung operator seluler. Mereka mendesak pemerintah untuk bertindak adil, terutama dengan memberlakukan aturan serupa kepada para pemain lain di industri digital yang juga meraup keuntungan besar.
Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini, menyampaikan keresahan ini dalam Konferensi Pers Rapat Umum Anggota (RUA) ATSI 2025 di The Westin, Jakarta, Senin (29/9). Menurutnya, beban biaya yang terlalu besar ini bisa menghambat pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.
Beban Biaya yang Bikin Operator ‘Menjerit’
Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana saja biaya operasional operator seluler berasal? Salah satu komponen besar yang sering jadi sorotan adalah "regulatory charge" atau biaya regulasi. Ini adalah biaya yang dikenakan pemerintah kepada operator seluler, dan salah satu bagian terbesarnya adalah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
Dian Siswarini mengungkapkan bahwa saat ini, regulatory charge di Indonesia mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 12-14 persen dari total pendapatan kotor operator seluler. Angka ini terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan tentu saja membebani keuangan perusahaan.
Bayangkan saja, setiap rupiah yang masuk sebagai pendapatan, sebagian besar langsung terpotong untuk biaya regulasi ini. Hal ini tentu saja membatasi ruang gerak operator untuk berinvestasi, berinovasi, atau bahkan sekadar menjaga kesehatan finansial perusahaan.
Ketika Ekosistem Digital Tak Adil: OTT dan Operator, Siapa yang Seharusnya Menanggung Beban?
Dian menyoroti ketidakadilan dalam ekosistem digital yang berkembang pesat. Ia menyebut bahwa dunia digital saat ini tidak hanya dihuni oleh operator telekomunikasi, tetapi juga berbagai platform Over-The-Top (OTT) seperti aplikasi media sosial, layanan streaming video, hingga aplikasi pesan instan.
Platform-platform OTT ini, kata Dian, mendapatkan manfaat yang sangat besar dari infrastruktur telekomunikasi yang dibangun dan dipelihara oleh operator. Mereka menggunakan jaringan yang telah ada untuk menjangkau jutaan pengguna, mengalirkan data dalam jumlah masif, dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit.
Namun, ironisnya, para pemain OTT ini belum dikenakan regulatory charge yang setara. Sementara operator seluler yang membangun dan memelihara "jalan tol" digital justru harus menanggung beban biaya yang sangat tinggi. Ini menciptakan ketimpangan yang jelas dalam "medan permainan" industri.
"Jadi ini yang kami ingin usahakan bahwa pemerintah juga memperlakukan hal yang sama supaya jangan sampai regulatory charge ini terkonsentrasi di operator telekomunikasi saja, tetapi tentunya ke pemain-pemain yang lain juga adil," tegas Dian. Ia menekankan prinsip "same service, same rule" atau "same playing field" agar semua pihak diperlakukan setara.
Dampak Jangka Panjang: Industri Lesu, Layanan Ikut Merana?
Beban biaya yang tinggi ini bukan hanya masalah bagi operator seluler semata, tetapi juga berpotensi memiliki dampak domino yang merugikan banyak pihak. Jika operator terus tercekik, kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan jaringan dan teknologi baru akan sangat terbatas.
Padahal, untuk menghadirkan layanan internet yang lebih cepat, stabil, dan terjangkau di seluruh pelosok Indonesia, investasi besar-besaran sangatlah dibutuhkan. Jika operator kesulitan berinvestasi, maka inovasi akan melambat, kualitas layanan bisa stagnan, dan masyarakatlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.
Selain itu, industri telekomunikasi yang sehat dan menguntungkan akan berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara melalui pajak. Jika profitabilitas operator tergerus oleh biaya regulasi yang terlalu tinggi, maka potensi pemasukan pajak bagi pemerintah juga akan berkurang. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus.
Dian Siswarini juga mengingatkan bahwa manfaat dari dunia telekomunikasi saat ini tidak lagi hanya dinikmati oleh operator, melainkan oleh banyak pemain di berbagai sektor. Namun, fokus pengenaan regulatory charge yang terlalu besar masih saja tertuju pada operator.
Harapan untuk Masa Depan: Keadilan Demi Kemajuan Digital Indonesia
ATSI menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk mengulas kembali aturan terkait regulatory charge ini. Mereka percaya bahwa dengan regulasi yang lebih adil dan berimbang, industri telekomunikasi bisa menjadi lebih sehat dan berkembang pesat.
"Kalau misalnya para pemain itu diberlakukan regulasi yang sama, saya yakin ini industri lebih sehat dan pemerintah pun bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan juga publik ya, masyarakat juga akan mendapatkan tentu saja layanan internet yang lebih baik," kata Dian penuh optimisme.
Ini bukan hanya tentang kepentingan operator, tetapi juga tentang masa depan ekosistem digital Indonesia secara keseluruhan. Dengan industri yang kuat dan berdaya saing, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak pajak, dan masyarakat bisa menikmati layanan internet yang lebih baik dan inovatif.
Meskipun masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, ATSI tetap berharap pemerintah akan melihat ini sebagai isu krusial yang menyangkut bukan hanya industri, tetapi juga kemajuan bangsa. Keadilan dalam regulasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan digital yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua.
