Video kunjungan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, bersama beberapa rekannya ke makam almarhumah Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Joko Widodo, mendadak viral di media sosial. Aksi yang terekam dalam video tersebut sontak memicu perdebatan sengit di kalangan publik, terutama terkait etika dan niat di baliknya. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun tak tinggal diam, memberikan respons tegas yang menyentil adab berziarah.
Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik, Faldo Maldini, awalnya menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menganggapnya sebagai bentuk penghormatan dan niat baik, asalkan dilakukan dengan tindakan yang pantas dan sesuai tradisi. Faldo percaya bahwa rombongan Roy Suryo turut mendoakan almarhumah, seperti layaknya tujuan ziarah kubur pada umumnya.
Sorotan Tajam dari PSI: Antara Niat Baik dan Adab yang Terlupakan
Namun, Faldo Maldini segera menambahkan catatan penting yang menohok. Menurutnya, akan jauh lebih indah dan bermakna bila kedatangan Roy Suryo dan rombongan, yang diketahui juga mempermasalahkan ijazah Jokowi, disertai dengan sikap hormat yang tulus. Ini termasuk membersihkan makam, menabur bunga, dan berdoa bersama, sebagaimana tradisi ziarah yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.
Faldo menegaskan bahwa setiap kunjungan ke makam seharusnya menjadi momen refleksi dan introspeksi diri. Ini adalah waktu untuk merenungkan kehidupan dan kematian, bukan justru dimanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang berbau negatif atau provokatif. Makam adalah tempat suci, bukan panggung politik.
"Pada akhirnya, setiap kunjungan ke makam mengingatkan kita bahwa semua manusia akan kembali pada Yang Maha Kuasa," ujar Faldo. "Dari sana, seharusnya kita belajar rendah hati dan menjaga diri agar tetap beradab dalam setiap tindakan dan perkataan."
Video Viral dan Gelombang Kecaman Publik
Video yang menjadi pangkal masalah ini tersebar luas di berbagai kanal YouTube, termasuk Agri Fanani, Brojomusti, dan Bang Bill Offside. Dalam rekaman tersebut, terlihat Roy Suryo bersama Tifa dan beberapa orang lainnya mendatangi makam keluarga Jokowi di Solo. Yang menjadi sorotan adalah adanya perkataan dan perilaku yang dinilai tidak pantas diucapkan di tempat peristirahatan terakhir seseorang.
Rekaman tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu reaksi beragam dari masyarakat. Banyak pihak mengkritik keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang tidak beretika dan tidak layak, terutama karena melibatkan makam ibunda Presiden RI. Makam, bagi banyak orang, adalah area yang harus dihormati, bukan arena untuk mencari publisitas atau melancarkan provokasi politik.
"Perbuatan Biadab," Tegas Ketua PSI Gunungkidul
Kecaman yang lebih keras datang dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunungkidul, Danang Ardiyanta. Ia menilai tindakan Roy Suryo dan rekan-rekannya tidak hanya tidak beretika, tetapi juga secara terang-terangan mencederai nilai kemanusiaan, adat istiadat Jawa, dan norma agama yang berlaku di Indonesia. Danang tidak ragu menyebutnya sebagai perbuatan yang sangat tidak beradab.
Menurut Danang, apa yang dilakukan rombongan tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk dalih politik. "Bagi kami, ini merupakan perbuatan biadab yang jauh dari moralitas kemanusiaan, adat istiadat orang Jawa, dan ajaran agama," tegas Danang dalam keterangannya. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya PSI memandang insiden tersebut.
Danang juga menyoroti bahwa membawa-bawa sosok yang telah meninggal dunia ke dalam kepentingan politik adalah bentuk pelanggaran moral yang serius. Almarhumah Sudjiatmi Notomihardjo, ibunda Presiden Jokowi, tidak pernah terlibat dalam urusan politik yang kini menjadi perdebatan publik. Oleh karena itu, menjadikan makamnya sebagai objek dalam pusaran isu politik dianggap sangat tidak pantas.
Tindakan semacam ini, lanjut Danang, tidak hanya menyinggung perasaan keluarga besar Presiden Jokowi yang sedang berduka. Lebih dari itu, ia menilai perbuatan tersebut mencederai rasa kemanusiaan masyarakat luas yang menjunjung tinggi nilai hormat kepada orang yang telah tiada. Adab dan etika dalam berinteraksi dengan yang sudah meninggal adalah pilar penting dalam budaya bangsa ini.
Mengapa Makam Ibunda Jokowi Jadi Sorotan?
Kunjungan Roy Suryo dan rombongan ke makam ibunda Jokowi tidak bisa dilepaskan dari konteks isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sejak beberapa waktu lalu, isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Roy Suryo sendiri adalah salah satu tokoh yang cukup vokal dalam mempermasalahkan keabsahan ijazah tersebut.
Konteks Isu Ijazah Palsu yang Memanas
Polemik ijazah palsu ini telah beberapa kali muncul dan selalu menjadi perdebatan sengit di ruang publik. Pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi seringkali mencari bukti atau informasi yang dapat mendukung klaim mereka. Kunjungan ke makam ibunda Jokowi ini diduga kuat merupakan bagian dari upaya mereka untuk mencari "bukti" atau setidaknya menarik perhatian publik terhadap isu tersebut.
Presiden Jokowi sendiri pernah menanggapi tudingan ijazah palsu ini dalam berbagai kesempatan. Salah satunya saat menghadiri reuni ke-45 tahun angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM. Dalam suasana akrab bersama rekan-rekan kuliahnya, Jokowi sempat mencurahkan isi hati soal tudingan ijazah palsu yang sempat mencuat, menegaskan keaslian ijazahnya.
Seruan untuk Menjaga Moralitas dan Etika
Insiden ziarah kontroversial ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama para tokoh publik, untuk senantiasa menjaga moralitas dan etika dalam setiap tindakan. Meskipun perbedaan pandangan politik adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan nilai-nilai kemanusiaan.
PSI melalui Faldo Maldini dan Danang Ardiyanta menyerukan agar semua pihak dapat belajar dari kejadian ini. Politik seharusnya tidak sampai mengorbankan adab, etika, dan rasa hormat terhadap sesama, apalagi terhadap mereka yang sudah tiada. Menjaga martabat dan kesantunan dalam berdemokrasi adalah kunci untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan beradab.
