Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja merilis hasil survei terbarunya yang cukup mengejutkan. Rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun masa kerja dinilai sangat buruk. Tepat pada 20 Oktober 2025, CELIOS memberikan nilai rapor merah untuk kinerja pemerintah.
Angka yang diberikan cukup mengkhawatirkan, yaitu hanya 3 dari 10. Ini menjadi sorotan tajam terhadap jalannya Kabinet Merah Putih di tahun pertamanya.
Tak hanya kabinet, kinerja TNI dan Polri juga tak luput dari penilaian. TNI mendapatkan nilai 3 dari 10, sementara Polri bahkan lebih rendah, yaitu 2 dari 10. "Nilai akhirnya, 3 dari 10," demikian tertulis dalam laporan "1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran" yang dirilis CELIOS.
CELIOS Beri Rapor Merah: Deretan Masalah yang Jadi Sorotan
Penilaian CELIOS didasarkan pada beberapa komponen utama dari survei yang mereka lakukan. Salah satu indikator utama adalah janji politik yang dinilai setengah hati oleh mayoritas publik, yaitu 56 persen responden. Ini menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah.
Selain itu, capaian program pemerintah juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 72 persen responden merasa program-program tersebut masih belum efektif, dengan 43 persen menilai buruk dan 29 persen lainnya bahkan menilai sangat buruk. Angka ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap realisasi janji kampanye.
Rencana kebijakan yang dibuat juga dinilai tidak sesuai kebutuhan publik oleh 80 persen responden. Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat menjadi PR besar yang harus segera diatasi.
Kualitas kepemimpinan juga tak luput dari kritik. Sebanyak 64 persen responden merasa kepemimpinan di bawah ekspektasi, dengan 31 persen menilai buruk dan 33 persen sangat buruk. Ini mengindikasikan adanya harapan besar yang belum terpenuhi dari para pemimpin.
Tata Kelola Anggaran dan Komunikasi Kebijakan Jadi PR Besar
Transparansi anggaran menjadi isu krusial yang disoroti. Sebanyak 81 persen responden menilai tata kelola anggaran belum transparan, menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan penggunaan dana publik.
Komunikasi mengenai kebijakan juga belum memuaskan publik. Angka fantastis 91 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menyampaikan kebijakannya, menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi.
Penegakan Hukum Tumpul, Korupsi Belum Maksimal
Dalam aspek penegakan hukum, 75 persen responden menilai semakin tumpul. Ini menjadi alarm bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk lebih serius dalam menjalankan tugasnya.
Rinciannya, 38 persen menilai buruk dan 37 persen menilai sangat buruk. Isu pemberantasan korupsi juga masih jauh dari harapan, dengan 43 persen responden menilai belum maksimal.
Ekonomi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Pajak dan pungutan dinilai memberatkan masyarakat oleh 84 persen responden. Beban ekonomi yang dirasakan publik menjadi salah satu faktor utama ketidakpuasan.
Sementara itu, bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah juga dianggap tidak membantu kebutuhan sehari-hari oleh 53 persen responden. Ini menunjukkan bahwa program bantuan belum menyentuh akar masalah ekonomi masyarakat.
Koordinasi antar kementerian juga menjadi sorotan tajam. Sebanyak 58 persen responden menilai lintas lembaga tidak serasi, membuat kolaborasi dalam kabinet menjadi tidak efektif dan menghambat kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Publik Geram: Tuntut Menteri Mundur hingga Pangkas Kementerian
Dengan hasil rapor merah ini, publik menyuarakan tuntutan tegas. Sebanyak 96 persen responden menilai menteri berkinerja buruk harus dituntut mundur dari jabatannya.
Mayoritas responden ingin adanya reshuffle pejabat publik yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Bahkan, 98 persen responden setuju nomenklatur kementerian dipangkas untuk efisiensi dan efektivitas.
Dampak dari ketidakpuasan ini juga terlihat pada elektabilitas. Sebanyak 36 persen responden pemilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 menyatakan tidak akan memilih mereka lagi di pemilu mendatang, sebuah penurunan signifikan yang patut dicermati.
Metodologi Survei CELIOS: Libatkan Jurnalis dan Publik
Studi CELIOS ini melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia. Mereka mewakili berbagai desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, energi, dan lingkungan, memberikan perspektif yang komprehensif.
Survei jurnalis dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk mendeteksi pola jawaban yang tidak wajar atau menyimpang, memastikan validitas data.
Untuk melengkapi penilaian, CELIOS juga menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei nasional. Survei ini menggali pandangan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah.
Sebanyak 1.338 responden terlibat dalam survei nasional ini, berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan. Ini memastikan representasi keberagaman sosial dan demografis penduduk Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram. Fitur iklan ini memungkinkan penjangkauan responden dengan kriteria lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi secara efektif.
Hasil survei dibobotkan secara statistik agar mencerminkan populasi dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Pembobotan disesuaikan dengan data BPS mengenai jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Survei masyarakat umum dilakukan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.
Beda Jauh! Survei Poltracking Justru Tunjukkan Kepercayaan Tinggi
Di tengah hasil suram dari CELIOS, Poltracking Indonesia merilis survei yang menunjukkan gambaran berbeda secara signifikan. Survei Poltracking juga mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama.
Hasilnya, 81,5 persen responden justru menyatakan percaya terhadap keduanya. Angka ini didapat dari gabungan 10 persen sangat percaya dan 71,5 persen cukup percaya.
Hanya 15,6 persen yang memilih sebaliknya, sementara 2,9 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Ini kontras dengan temuan CELIOS yang menyoroti ketidakpuasan publik secara luas.
Kepuasan Publik Versi Poltracking
Tingkat kepuasan juga tinggi menurut Poltracking. Sebanyak 78,3 persen responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.
Angka ini terdiri dari 9,7 persen sangat puas dan 68,6 persen cukup puas. Hanya 19,2 persen responden yang menilai sebaliknya, sementara 2,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa kepuasan ini sebagian besar karena kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebanyak 22,9 persen responden menyebut kepemimpinan yang tegas, berani, dan bertanggung jawab sebagai alasannya.
Dua Sisi Koin Evaluasi Setahun Pemerintahan
Perbedaan mencolok antara hasil survei CELIOS dan Poltracking ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Apakah ada perbedaan metodologi signifikan, fokus pertanyaan, atau target responden yang menyebabkan disparitas hasil ini?
Masyarakat perlu mencermati lebih lanjut data dan analisis dari kedua lembaga ini dengan kritis. Ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh dan berimbang mengenai persepsi publik terhadap satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang penuh dinamika.
