Perebutan kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini memasuki babak baru yang makin memanas dan penuh intrik. Dua kubu, yang masing-masing dipimpin oleh Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, secara mengejutkan sama-sama mengklaim telah terpilih secara aklamasi. Situasi ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang berpotensi besar mengguncang stabilitas internal partai berlambang Ka’bah tersebut di tengah persiapan menuju agenda politik penting.
Menkumham Supratman Angkat Bicara: Tunggu Data Resmi, Tak Mau Buru-buru
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, mengaku belum menerima data resmi terkait dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Pernyataan ini disampaikan Supratman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025), saat ditanya mengenai perkembangan konflik internal partai tersebut.
"Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP," ujarnya, menunjukkan bahwa pemerintah masih berada di posisi netral dan menunggu informasi valid. Supratman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data dari kedua belah pihak yang bersengketa.
Proses ini sangat krusial untuk menentukan sikap pemerintah dan mengakui kepengurusan yang sah, sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia juga menambahkan bahwa proses verifikasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak perlu terburu-buru, mengingat kompleksitas masalah yang ada.
"Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa," tegasnya. Prinsipnya, Kementerian Hukum akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme AD/ART partai politik. Supratman menjamin pelayanan terbaik bagi pendaftaran partai politik, namun tetap berpegang pada prosedur yang berlaku.
Klaim Aklamasi Kubu Mardiono: Selamatkan Muktamar Darurat?
Di tengah ketidakpastian ini, Muhamad Mardiono diklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif PPP untuk periode 2025-2030. Klaim ini muncul dari Muktamar ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta, memicu perdebatan sengit di kalangan internal partai.
Kubu Mardiono berargumen bahwa keputusan aklamasi ini diambil dalam upaya "menyelamatkan" jalannya Muktamar yang disebut berada dalam situasi darurat. Mereka mengklaim bahwa langkah percepatan proses pemilihan dibenarkan oleh AD/ART partai.
Menurut keterangan yang beredar, 80 persen peserta Muktamar menyatakan setuju dengan pemilihan Mardiono secara aklamasi. Pimpinan sidang, Amir Uskara, bahkan menyatakan palu telah diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.
"Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu," ujar Amir Uskara. Ia menambahkan bahwa 30 Ketua DPW hadir dan memberikan dukungan penuh untuk Mardiono, memperkuat klaim legitimasi kubu ini.
Kubu Agus Suparmanto Tak Mau Kalah: Aklamasi Sah Dini Hari Penuh Kontroversi
Namun, klaim kemenangan Mardiono tidak berjalan mulus dan langsung mendapat perlawanan sengit. Pendukung Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan itulah yang sah terpilih sebagai Ketua Umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang mereka anggap sah.
Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menegaskan bahwa Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9/2025). Proses ini berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII.
Kubu Agus Suparmanto menolak keras klaim Mardiono, menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin yang tidak bisa dibantah. Qoyum menyayangkan tindakan pihak Mardiono yang melakukan klaim sepihak dan menyebarkan berita tersebut di media tanpa dasar yang kuat.
Ia menegaskan bahwa argumentasi aklamasi hanya dengan absen tidak dapat dibenarkan secara hukum partai. Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP, menunjukkan kesiapan kubu ini untuk melangkah maju.
Romahurmuziy Turun Tangan: Klaim Mardiono "Dagelan Tingkat Dewa"
Drama internal PPP ini semakin panas dengan intervensi dan pernyataan keras dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, atau akrab disapa Rommy. Ia secara tegas membantah klaim aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum.
"Tidak betul Mardiono terpilih aklamasi, klaim sepihak," kata politikus senior yang akrab disapa Rommy kepada wartawan, Minggu (28/09/2025). Pernyataan ini langsung menjadi sorotan dan menambah bumbu konflik yang sudah memanas.
Rommy bahkan menyoroti secara tajam foto aklamasi Mardiono yang disebut dilakukan di kamar hotel, bukan di arena Muktamar yang semestinya. Kritik pedas ini menunjukkan betapa seriusnya perpecahan di internal partai.
"Ini Muktamar atau mau ngamar? Setelah kabur dari arena muktamar, mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa," ucap Rommy dengan nada sinis. Pernyataan ini jelas menambah polemik dan mempertanyakan legitimasi proses yang dilakukan kubu Mardiono.
Masa Depan PPP di Ujung Tanduk: Menanti Verifikasi dan Keputusan Resmi Pemerintah
Dengan adanya dua klaim kepemimpinan yang saling bertolak belakang dan diwarnai intrik serta bantahan keras, masa depan PPP kini berada di ujung tanduk. Proses verifikasi yang dijanjikan Menkumham Supratman Andi Agtas akan menjadi kunci penentu siapa yang berhak memimpin partai ini.
Konflik internal ini tentu menjadi sorotan publik dan para pemangku kepentingan politik, terutama menjelang agenda-agenda politik penting di masa mendatang. Semua pihak kini menanti hasil penelitian dan keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengakhiri dualisme yang terjadi di PPP, demi menjaga kredibilitas dan soliditas partai. Tanpa keputusan yang jelas, PPP berisiko menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan.
