Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, baru-baru ini melontarkan sorotan tajam terhadap empat isu fundamental yang wajib menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di tahun pertamanya. Menurut politikus senior PDIP ini, keempat hal tersebut bukan sekadar program kerja biasa, melainkan fondasi esensial yang akan menentukan apakah Indonesia mampu mencapai visi ambisius Indonesia Emas 2045 atau justru tersandung di tengah jalan.
Visi Indonesia Emas 2045 sendiri bukanlah impian kosong. Ia menggambarkan sebuah negara dengan demografi berpendidikan tinggi, harapan hidup masyarakat yang melampaui 75 tahun, serta penghasilan per kapita yang fantastis, mencapai 23 ribu USD. Ini adalah janji kemakmuran dan kemajuan yang sangat dinantikan, namun Said Abdullah mengingatkan bahwa jalannya tak akan mulus tanpa perhatian serius pada empat pilar utama ini.
Kedaulatan Pangan: Antara Janji dan Realita Petani Gurem
Pilar pertama yang disorot Said Abdullah adalah kedaulatan pangan. Selama setahun pemerintahan berjalan, beberapa langkah konkret memang telah terlihat. Sebut saja pembukaan lahan pertanian baru di Papua, pembentukan batalyon pangan, hingga perhatian serius Presiden terhadap ketersediaan pupuk murah dan mudah bagi para petani. Ini adalah upaya yang patut diapresiasi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
Namun, Said Abdullah juga memberikan catatan penting yang mungkin luput dari perhatian pemerintah. Ia menyoroti urgensi program redistribusi lahan bagi petani di Jawa. Mengapa ini krusial? Mayoritas petani di Jawa saat ini tergolong "petani gurem," dengan rata-rata kepemilikan lahan kurang dari 2 hektare. Padahal, untuk bisa hidup layak dan mencapai kesejahteraan, seorang petani idealnya membutuhkan minimal 3 hektare lahan.
Kondisi petani gurem ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga ancaman serius bagi kedaulatan pangan jangka panjang. Lahan yang sempit membatasi produktivitas, mengurangi insentif untuk inovasi, dan membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga serta dampak perubahan iklim. Tanpa lahan yang cukup, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan bangsa?
Redistribusi lahan bukan sekadar pembagian tanah, melainkan upaya sistematis untuk memberdayakan petani, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya, menjamin pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Ini adalah PR besar yang membutuhkan keberanian politik dan perencanaan matang dari pemerintah Prabowo-Gibran.
Kedaulatan Energi: Mandek di Tengah Jalan?
Pilar kedua yang menjadi perhatian Said Abdullah adalah kedaulatan energi. Di sektor ini, Said melihat belum ada agenda yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menjadi pertanyaan besar, mengingat energi adalah urat nadi perekonomian dan kehidupan sehari-hari.
Sorotan tajam Said Abdullah tertuju pada insiden terkini di mana banyak SPBU non-Pertamina kehabisan BBM. Masalah ini, menurutnya, muncul akibat kebijakan pasokan yang mengharuskan mereka mengambil dari Pertamina. Kejadian ini bukan hanya mengganggu distribusi, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha.
Kedaulatan energi seharusnya berarti kemandirian dalam mengelola sumber daya energi, memastikan pasokan yang stabil, harga yang terjangkau, dan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika SPBU saja masih kesulitan mendapatkan pasokan, bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang kedaulatan energi yang sesungguhnya? Ini menunjukkan adanya celah dalam rantai pasok dan kebijakan energi yang perlu segera dievaluasi dan diperbaiki.
Tantangan kedaulatan energi juga mencakup transisi menuju energi terbarukan, investasi infrastruktur yang masif, serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Tanpa langkah konkret dan terukur, mimpi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan energi besar untuk industrinya bisa terhambat.
Meningkatkan Kesehatan: Investasi Masa Depan yang Tak Boleh Terlupakan
Pilar ketiga yang ditekankan Said Abdullah adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Meskipun tidak memberikan detail spesifik terkait kemajuan atau catatan perbaikan, Said menegaskan bahwa kesehatan adalah prasyarat mutlak untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang produktif, inovatif, dan mampu berkontribusi maksimal pada pembangunan bangsa.
Peningkatan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, hingga penanganan masalah gizi seperti stunting. Investasi di bidang kesehatan bukan hanya soal membangun rumah sakit atau menyediakan obat-obatan, tetapi juga tentang edukasi kesehatan, sanitasi lingkungan, dan jaminan kesehatan yang merata seperti BPJS.
Pemerintah Prabowo-Gibran memiliki tugas berat untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Ini berarti memperkuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil, meningkatkan kualitas tenaga medis, dan mengembangkan program-program promotif-preventif yang efektif. Harapan hidup yang lebih dari 75 tahun, seperti yang dicita-citakan Indonesia Emas 2045, hanya bisa terwujud jika fondasi kesehatan masyarakat kokoh.
Pendidikan Inklusif: Kunci Membangun Generasi Emas
Terakhir, Said Abdullah menyoroti pentingnya pendidikan inklusif untuk seluruh rakyat. Sama seperti kesehatan, Said tidak merinci capaian atau catatan khusus, namun menegaskan bahwa pendidikan adalah lokomotif utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, cita-cita memiliki demografi berpendidikan tinggi hanyalah angan-angan.
Pendidikan inklusif berarti memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang layak. Ini mencakup anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, hingga mereka yang tinggal di daerah terpencil. Tantangannya sangat besar, mulai dari pemerataan kualitas guru, ketersediaan fasilitas belajar yang memadai, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman.
Pemerintah harus fokus pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, memperluas akses pendidikan vokasi, serta mendorong literasi digital. Pendidikan bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi generasi muda. Hanya dengan pendidikan yang kuat dan inklusif, Indonesia bisa melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di kancah global dan mewujudkan impian 2045.
Jalan Terjal Menuju Indonesia Emas 2045
Empat pilar yang disorot Said Abdullah ini adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedaulatan pangan dan energi adalah penjamin stabilitas dasar, sementara kesehatan dan pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Tanpa kemajuan signifikan di keempat sektor ini, visi Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya akan menjadi utopia.
Catatan Said Abdullah ini bukan sekadar kritik, melainkan pengingat penting bagi pemerintah untuk segera membenahi dan mempercepat program-program prioritas. Tahun pertama pemerintahan adalah masa krusial untuk meletakkan fondasi yang kuat. Apakah Prabowo-Gibran mampu menjawab tantangan ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah? Waktu dan kerja keras akan menjadi penentunya.
