Jakarta – Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah genap berjalan. Berbagai sorotan dan evaluasi pun mulai bermunculan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, yang memberikan penilaian komprehensif.
Menurut PKS, periode awal ini adalah masa krusial untuk konsolidasi politik, sekaligus upaya serius memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, ada beberapa catatan penting yang disampaikan PKS sebagai "pekerjaan rumah" yang harus segera dituntaskan.
Konsolidasi Politik: Bukan Sekadar Ganti Menteri?
Menurut Muhammad Kholid, konsolidasi sejati tidak bisa hanya diukur dari pergantian nama-nama di kabinet. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menata ulang sistem pemerintahan secara fundamental. Tujuannya agar seluruh mekanisme birokrasi dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan pada akhirnya mampu menghadirkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
PKS sendiri mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melakukan perombakan kabinet, melihatnya sebagai bentuk koreksi awal terhadap efektivitas pemerintahan. Namun, Kholid dengan tegas mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru ada pada disiplin tata kelola kebijakan. Ini mencakup seluruh siklus, mulai dari tahap perencanaan yang matang hingga pengawasan yang ketat dan berkelanjutan di lapangan.
Program Makan Gratis: Niat Baik, Eksekusi Jadi PR Besar
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan tajam PKS adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun memiliki semangat yang sangat baik dan niat mulia untuk mengatasi stunting serta meningkatkan gizi anak-anak, kualitas pelaksanaan di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Muhammad Kholid menegaskan, "Keberhasilan program sosial tidak diukur dari serapan anggaran yang besar atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari keselamatan dan kesejahteraan setiap anak Indonesia yang terlibat."
Ia menyoroti dengan serius kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah, menyebutnya sebagai "alarm keras" yang harus segera ditanggapi pemerintah. PKS mendorong pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok MBG. Selain itu, mereka mendesak penguatan standar keamanan pangan nasional dan memastikan setiap penyedia serta kontraktor menjalankan prosedur higienitas yang ketat tanpa kompromi.
Diplomasi Internasional: Keren di Luar, Adil di Dalam?
Di panggung internasional, PKS memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah aktif yang diambil Presiden Prabowo. Terutama, komitmen kuatnya dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di Palestina dan tawaran Indonesia untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian PBB ke Gaza. "Ini menunjukkan keberanian dan karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip, serta menegaskan posisi kita di mata dunia," ujar Kholid.
Namun, ia juga memberikan catatan penting: diplomasi luar negeri yang gemilang harus selalu berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang nyata di dalam negeri. Keseimbangan antara citra global dan kesejahteraan domestik menjadi kunci utama bagi pemerintahan yang berintegritas.
Ekonomi Nasional: Angka Manis, Rakyat Menjerit?
Pada sektor ekonomi, PKS mencatat capaian positif berupa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12% dan inflasi yang terkendali di angka 2,6%. Namun, Muhammad Kholid menilai bahwa angka-angka makro yang tampak baik ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan riil yang dirasakan masyarakat di lapangan. Ia menyoroti bahwa harga pangan masih cenderung tinggi, daya beli masyarakat terasa melemah, dan kesempatan kerja yang layak masih sangat terbatas.
Lebih lanjut, Kholid mengungkapkan keprihatinan atas fakta bahwa lebih dari Rp 2.300 triliun dana perbankan belum tersalurkan secara optimal ke sektor riil. Di sisi lain, suku bunga kredit masih tetap tinggi, menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama UMKM. "Kebijakan fiskal dan moneter harus bersinergi secara kuat untuk menurunkan biaya pinjaman, memperluas akses kredit yang mudah bagi UMKM, dan menghidupkan kembali sektor manufaktur yang padat karya," ujar Kholid. Ia menegaskan, "Pertumbuhan sejati adalah ketika rakyat kecil ikut tumbuh dan merasakan langsung dampak positifnya."
Reformasi Polri: Mendesak untuk Kepercayaan Publik
Tak kalah penting, reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut sebagai agenda yang sangat mendesak. Hal ini krusial untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat terkikis terhadap institusi penegak hukum. "Reformasi Polri membutuhkan keberanian moral dan politik yang luar biasa dari pemerintah," kata Kholid.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu segera menetapkan peta jalan yang jelas dan terukur untuk reformasi ini. Selain itu, penguatan pengawasan internal harus ditingkatkan secara signifikan, dan penggunaan teknologi publik seperti body cam perlu diwajibkan agar transparansi dalam setiap tindakan kepolisian benar-benar terjaga dan akuntabel.
Tahun Pertama Konsolidasi, Tahun Berikutnya Akselerasi!
Muhammad Kholid menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memang merupakan masa konsolidasi yang sangat penting. Ini adalah fondasi awal untuk lima tahun ke depan. Namun, ia menekankan bahwa tahun-tahun berikutnya tidak boleh lagi hanya berkutat pada konsolidasi.
Sebaliknya, harus menjadi masa akselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang konkret dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan. "Pemerintahan yang kuat tidak diukur dari besarnya anggaran yang dikelola atau luasnya kekuasaan yang dimiliki," pungkas Kholid. "Tetapi dari seberapa aman, adil, dan sejahtera rakyat yang dilayaninya setiap hari."
