Ketua DPR Puan Maharani baru saja membeberkan laporan kinerja parlemen yang komprehensif. Ini adalah rangkuman aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tahun sidang 2024/2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPR, Kamis (2/10/2025). Dalam pidatonya, Puan menyoroti capaian signifikan, termasuk pengesahan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Ia juga menegaskan komitmen DPR sebagai pilar demokrasi yang memperkuat kedaulatan rakyat.
16 Undang-Undang Baru untuk Rakyat
Sepanjang tahun sidang yang krusial ini, DPR bersama pemerintah telah bekerja keras tanpa henti. Hasilnya, 16 RUU berhasil diselesaikan dan kini resmi menjadi undang-undang yang berlaku, menandai komitmen serius DPR dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat. Tak hanya itu, ada 10 RUU lain yang masih dalam tahap pembahasan tingkat I, menunjukkan dinamika legislasi yang terus berjalan di Senayan.
Puan Maharani menekankan bahwa tema laporan kinerja kali ini adalah "DPR RI Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat." Hal ini menjadi penguat komitmen bagi seluruh anggota dewan bahwa kedaulatan rakyat adalah amanat utama dalam menjalankan setiap fungsi konstitusional DPR RI. Ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi bagi setiap kebijakan yang dihasilkan.
Anggaran Negara Diawasi Ketat, Demi Manfaat Nyata
Di sektor anggaran, DPR juga tak tinggal diam dan menunjukkan peran aktifnya. Mereka terlibat intensif dalam pembahasan hingga pengawasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah diawasi dengan cermat.
Melalui alat kelengkapan dewan, DPR mencermati setiap detail penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memastikan efektivitas dan memberikan masukan kritis agar alokasi dana benar-benar sampai dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak.
Fungsi Pengawasan yang Tak Pernah Lelah
Fungsi pengawasan DPR dijalankan dengan berbagai mekanisme yang ketat dan terstruktur. Mulai dari pembentukan tim pengawas, panitia kerja (panja), hingga rapat dengar pendapat (RDP) yang intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, kunjungan kerja ke daerah-daerah juga rutin dilakukan untuk melihat langsung implementasi kebijakan.
Selama tahun sidang 2024/2025, tercatat ada 282 rapat kerja dan 259 RDP yang telah dilaksanakan. Tak ketinggalan, 196 rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta 560 kunjungan kerja pengawasan juga telah dilakukan untuk memastikan kinerja pemerintah sesuai harapan.
Puan juga mengungkapkan bahwa DPR telah menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Angka ini terbagi menjadi 5.519 melalui surat resmi dan 778 melalui laman resmi DPR, menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Aspirasi tersebut, yang didominasi isu hukum, pertanahan, aparatur negara, koperasi, dan agama, bukan sekadar data. Setiap aduan telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti secara serius, menunjukkan responsifnya DPR terhadap keluhan publik dan upaya mereka mencari solusi konkret.
"Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat," tegas Puan. Harapannya, hidup rakyat bisa semakin mudah dan sejahtera berkat kerja keras dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh parlemen.
Peran Strategis DPR di Kancah Nasional dan Global
Selain legislasi dan pengawasan, DPR juga memiliki peran penting dalam fungsi konstitusional lainnya yang sering luput dari perhatian. Mereka memberikan persetujuan dan konsultasi terhadap calon pimpinan lembaga negara dan yudikatif, memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang kompeten. Ini termasuk persetujuan untuk Kepala BIN, pimpinan KPK, hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia. Peran ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan pejabat penting yang akan memengaruhi arah negara.
Tak hanya di dalam negeri, DPR juga aktif di panggung global melalui diplomasi parlemen yang dinamis. Mereka menyoroti isu-isu krusial seperti perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan kesehatan global yang menjadi perhatian bersama. Partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital, konflik geopolitik yang memanas, kemerdekaan Palestina, hingga keterbukaan parlemen juga menjadi perhatian utama dalam setiap forum internasional yang diikuti.
"Semua upaya DPR RI tersebut selalu dan masih akan membutuhkan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan," pungkas Puan. Ini adalah ajakan untuk seluruh elemen masyarakat agar terus mengawal dan mendukung kerja DPR demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
