Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa badai internal yang berpotensi mengguncang stabilitas politiknya. Muktamar ke-10 yang diselenggarakan di Ancol pada akhir September 2025, bukannya melahirkan konsolidasi, justru menyisakan tanda tanya besar: siapa sebenarnya ketua umum sah partai berlambang Ka’bah ini? Dua nama besar, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai pemimpin terpilih secara aklamasi.
Situasi ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang genting, mengingatkan pada episode-episode konflik internal partai di masa lalu. Klaim aklamasi dari dua kubu yang berbeda secara simultan adalah sebuah paradoks politik yang menuntut penyelesaian cepat dan tegas. Jika tidak, masa depan PPP di kancah perpolitikan nasional bisa terancam.
Muktamar Ancol: Melahirkan Dua Nakhoda dalam Satu Kapal
Muktamar ke-10 PPP di Ancol seharusnya menjadi momentum penting bagi partai untuk merumuskan strategi ke depan dan memilih pemimpin baru yang akan membawa partai menghadapi tantangan politik, khususnya menjelang Pemilu 2029. Namun, harapan itu kini berganti menjadi kekhawatiran.
Muhammad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum, bersikukuh bahwa dirinya terpilih secara sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia mengklaim dukungan mayoritas peserta muktamar telah bulat mengarah kepadanya, menjadikannya ketua umum definitif.
Di sisi lain, Agus Suparmanto juga tak kalah lantang menyatakan diri sebagai ketua umum terpilih melalui proses aklamasi yang sah. Ia menegaskan bahwa muktamar yang diikutinya adalah forum tertinggi partai yang memiliki legitimasi penuh untuk memilih pemimpin baru, dan hasil keputusannya harus dihormati.
Kedua kubu sama-sama meyakini bahwa proses pemilihan yang mereka ikuti adalah yang paling benar dan sesuai dengan konstitusi partai. Klaim ganda ini secara otomatis menempatkan PPP dalam posisi yang sangat dilematis, dengan potensi perpecahan yang nyata di tingkat akar rumput hingga elite.
Jalan Berliku Menuju Pengesahan Kemenkumham
Setelah muktamar yang kontroversial ini, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh kedua kubu adalah mendaftarkan susunan pengurus baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses ini diawali dengan menuangkan seluruh keputusan muktamar ke dalam akta notaris, sebagai bukti legalitas awal.
Namun, di sinilah letak kerumitan yang sesungguhnya. Sesuai prosedur pendaftaran susunan pengurus baru partai politik, permohonan pengesahan harus diajukan oleh pengurus lama yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Ini adalah kunci vital yang bisa menjadi penghalang atau penentu.
Jika pengurus lama yang sah terpecah atau tidak mencapai kesepakatan untuk mengajukan salah satu kubu, maka proses pendaftaran bisa terhambat total. Kemenkumham tidak akan sembarangan mengesahkan kepengurusan baru jika ada dualisme atau sengketa internal yang belum tuntas di tingkat partai.
Situasi ini menuntut Kemenkumham untuk bertindak ekstra hati-hati dan objektif dalam melakukan verifikasi. Mereka harus menelaah secara mendalam keabsahan proses muktamar masing-masing kubu, kesesuaian dengan AD/ART partai, serta dukungan dari pengurus lama yang memiliki legalitas formal.
Ancaman Dualisme dan Masa Depan PPP
Bukan kali pertama PPP menghadapi gejolak internal seperti ini. Sejarah partai ini diwarnai beberapa kali konflik kepemimpinan yang berujung pada perpecahan atau intervensi pemerintah. Setiap kali terjadi dualisme, kekuatan politik partai cenderung melemah, kepercayaan publik menurun, dan performa elektoral tergerus.
Konflik yang berkepanjangan tidak hanya menguras energi dan sumber daya partai, tetapi juga dapat memecah belah kader di seluruh tingkatan. Loyalitas kader bisa terpecah, bahkan berpotensi menyebabkan eksodus anggota ke partai lain yang lebih stabil.
Jika Kemenkumham tidak dapat mengesahkan salah satu kubu dalam waktu dekat, PPP terancam kehilangan momentum politik penting. Persiapan menuju Pemilu 2029 akan terganggu, mulai dari konsolidasi organisasi, rekrutmen calon legislatif, hingga penyusunan strategi pemenangan.
Lebih jauh lagi, dualisme ini bisa membuat PPP kehilangan daya tawar dalam koalisi politik. Partai-partai lain tentu akan enggan berkoalisi dengan partai yang memiliki kepemimpinan tidak jelas dan rawan konflik internal.
Menanti Putusan Kemenkumham: Babak Baru Sengketa Partai
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini menjadi sorotan utama. Mereka adalah wasit terakhir yang akan menentukan siapa pemimpin PPP yang sah secara hukum. Keputusan Kemenkumham akan menjadi babak baru dalam sengketa kepemimpinan PPP ini.
Kemenkumham akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh kedua kubu. Ini meliputi akta notaris, daftar peserta muktamar, notulensi rapat, hingga bukti-bukti lain yang menunjukkan keabsahan proses pemilihan. Mereka juga akan memeriksa kesesuaian seluruh proses dengan AD/ART PPP yang terdaftar.
Ada beberapa kemungkinan putusan yang bisa diambil Kemenkumham. Pertama, mengesahkan salah satu kubu jika terbukti memiliki legalitas yang lebih kuat dan memenuhi semua persyaratan. Kedua, menolak kedua permohonan jika ditemukan kecacatan hukum pada kedua proses muktamar. Ketiga, mendorong kedua kubu untuk melakukan muktamar islah atau rekonsiliasi demi mencapai kesepakatan bersama.
Apapun keputusannya, Kemenkumham harus memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan koridor hukum yang berlaku. Keputusan ini tidak hanya penting bagi PPP, tetapi juga bagi stabilitas sistem kepartaian di Indonesia.
Implikasi Politik Menjelang Pemilu 2029
Konflik internal yang berkepanjangan jelas akan menggerus kekuatan politik PPP menjelang Pemilu 2029. Partai yang seharusnya fokus pada persiapan elektoral, kini harus berjibaku menyelesaikan masalah internal yang fundamental.
Jika dualisme tidak segera berakhir, PPP berisiko kehilangan kursi di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Suara pemilih bisa beralih ke partai lain yang menawarkan stabilitas dan kepemimpinan yang jelas. Ini akan menjadi pukulan telak bagi partai yang memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia.
Selain itu, konflik ini juga dapat mempengaruhi posisi PPP dalam peta koalisi politik. Dengan kepemimpinan yang tidak jelas, sulit bagi PPP untuk menjadi mitra koalisi yang diperhitungkan. Partai-partai besar cenderung mencari sekutu yang solid dan bebas dari masalah internal.
Masa depan PPP kini berada di ujung tanduk. Keputusan Kemenkumham akan menjadi penentu apakah partai ini dapat bangkit dari krisis atau justru semakin terpuruk dalam pusaran konflik internal yang tak berkesudahan. Publik menanti dengan cemas, apakah PPP akan menemukan jalan keluar dari dualisme ini atau justru terpecah belah menjadi dua entitas yang berbeda.
