Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah dilanda krisis kepemimpinan yang memanas, dengan dua tokoh senior secara bersamaan mengklaim diri sebagai Ketua Umum terpilih melalui forum Muktamar X yang berbeda. Situasi ini menciptakan kebingungan dan ketegangan di internal partai berlambang Ka’bah, mengancam stabilitas dan masa depan politik mereka. Perebutan kursi puncak ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan legitimasi dan soliditas partai jelang kontestasi politik mendatang.
Dua Klaim, Satu Kursi: Siapa yang Sebenarnya Sah?
Kekisruhan bermula ketika Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif. Klaim ini disampaikan setelah Muktamar X yang diselenggarakan pada Sabtu, 27 September 2025 (asumsi typo, seharusnya 2024 atau tanggal lampau). Namun, tak lama berselang, muncul klaim tandingan dari calon Ketua Umum lainnya, Agus Suparmanto, yang juga menyatakan terpilih secara aklamasi melalui forum Muktamar X yang diklaimnya "sah".
Versi Mardiono: Didukung Mayoritas DPW?
Muhammad Mardiono disebut-sebut mendapatkan dukungan mayoritas dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dalam Muktamar X yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mengklaim bahwa 28 DPW ditambah 2 lainnya, total 30 DPW, menyetujui Mardiono sebagai Ketua Umum definitif. Proses ini, menurut Amir, memang diwarnai dinamika, namun pada akhirnya kesepakatan tercapai.
Amir menjelaskan bahwa Pasal 11 tata tertib muktamar mengatur pemilihan Ketua Umum harus dihadiri secara fisik oleh peserta. Setelah membacakan aturan tersebut, ia langsung meminta kesepakatan untuk aklamasi Mardiono, dan mayoritas peserta disebut setuju. "Saya ketuk palu," tegas Amir, menandai pengesahan Mardiono sebagai Ketua Umum. Mardiono sendiri menyampaikan terima kasih atas kepercayaan tersebut, mengklaim hampir 80 persen muktamirin menyetujui langkah cepat ini.
Versi Agus Suparmanto: Muktamar yang Sah dan Kritik Pedas
Di sisi lain, Agus Suparmanto juga mengumumkan kemenangannya sebagai Ketua Umum PPP terpilih secara aklamasi. Keputusan ini dibacakan oleh Pimpinan Sidang Paripurna VIII, Qoyum Abdul Jabbar, yang menegaskan bahwa aklamasi Agus Suparmanto merupakan kehendak murni Muktamar dan aspirasi muktamirin. Qoyum dengan tegas menyatakan bahwa keputusan ini adalah hasil dari forum yang sah dan berintegritas.
Qoyum tak segan melontarkan kritik pedas terhadap klaim Mardiono, menyebutnya sebagai tindakan sepihak yang tidak berdasar. Ia menyayangkan penyebaran berita klaim sepihak tersebut di media, mempertanyakan legitimasi proses yang hanya mengandalkan absensi. "Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya nggak bisa seperti itu," papar Qoyum, menekankan bahwa sidang-sidang yang mereka gelar tetap berjalan normal dan suka cita, menunjukkan fakta yang berbicara.
Api Konflik Membara: Dari Klaim Hingga Pembakaran Seragam
Klaim ganda atas kepemimpinan ini bukan hanya sekadar perebutan kursi, melainkan cerminan dari gejolak internal yang mendalam di tubuh PPP. Ketidakpuasan terhadap Plt Ketua Umum Mardiono bahkan telah memicu aksi ekstrem dari sejumlah kader. Puluhan kader PPP asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi pembakaran seragam partai di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, Jakarta.
Aksi pembakaran seragam ini menjadi simbol kekecewaan dan kemarahan yang meluap-luap. Para kader merasa kesal karena aspirasi dan tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Mardiono. Insiden ini menunjukkan bahwa konflik kepemimpinan ini telah meresap hingga ke akar rumput, mengancam soliditas dan loyalitas anggota partai. Ini bukan lagi sekadar perebutan kekuasaan di tingkat elite, melainkan cerminan krisis kepercayaan yang lebih luas.
Masa Depan PPP di Ujung Tanduk: Kembali ke Senayan atau Terpecah Belah?
Di tengah badai konflik ini, kedua belah pihak sama-sama menyuarakan komitmen untuk membawa PPP kembali ke kejayaan. Agus Suparmanto, setelah mengklaim kemenangannya, menyatakan bahwa terpilihnya dirinya bukanlah tujuan akhir. "Kita akan meraih kemenangan berikutnya, yaitu bagaimana PPP ini bisa kembali ke Senayan," tandas Agus, menegaskan ambisi politik partai untuk mendapatkan kembali kursi di parlemen.
Senada, Mardiono juga menyatakan kesiapannya untuk menyusun kepengurusan baru bersama delapan formatur yang telah terbentuk. Lima formatur dari DPW dan tiga dari DPP akan mendampingi Mardiono dalam upaya mengakomodir kekuatan PPP. Namun, dengan adanya dua kepemimpinan yang saling klaim, pertanyaan besar muncul: bagaimana PPP bisa bersatu dan fokus pada tujuan politiknya jika internalnya sendiri terpecah belah?
Krisis kepemimpinan ini menjadi ujian berat bagi PPP. Sejarah partai ini sering diwarnai oleh konflik internal, namun kali ini, klaim ganda atas kursi Ketua Umum bisa berakibat fatal. Legitimasi kepemimpinan yang dipertanyakan, ditambah dengan demonstrasi ketidakpuasan dari kader, dapat mengikis kepercayaan publik dan melemahkan posisi PPP di kancah politik nasional. Jalan menuju Senayan tampaknya akan semakin terjal jika konflik ini tidak segera menemukan titik terang.
