Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar hajatan besar, Muktamar X, pada 27 September 2025. Acara penting ini akan berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, dengan agenda utama yang sangat krusial: pemilihan Ketua Umum PPP periode mendatang. Perhelatan ini diprediksi akan menjadi sorotan utama, mengingat dinamika politik internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Panggung Penentuan Nasib PPP di Ancol
Muktamar X bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen penentuan arah dan kepemimpinan PPP untuk lima tahun ke depan. Di sinilah para kader akan memilih nahkoda baru yang diharapkan mampu membawa partai ini menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Lokasi di Ancol, Jakarta Utara, dipilih sebagai saksi bisu dari keputusan-keputusan strategis yang akan diambil.
Setiap Muktamar selalu menjadi ajang konsolidasi dan perumusan strategi partai. Namun, pemilihan Ketua Umum selalu menjadi magnet utama yang menarik perhatian publik dan media. Siapa pun yang terpilih akan memegang kendali penuh atas kebijakan dan langkah-langkah politik PPP ke depan, menjadikannya posisi yang sangat strategis.
Pengamanan Ketat, Rekayasa Lalu Lintas Siaga
Mengingat pentingnya acara dan potensi keramaian, pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan super ketat. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, menegaskan bahwa ratusan personel akan dikerahkan untuk menjaga jalannya Muktamar. Pengamanan ini dilakukan dengan skema berlapis, mencakup pengamanan terbuka dan tertutup.
Personel dari Samapta dan Brimob akan bertugas secara terbuka untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi. Sementara itu, tim reserse akan melakukan pengamanan tertutup untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keamanan acara penting partai politik ini.
Selain pengamanan, kepolisian juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas. Meskipun bersifat situasional, rencana pengalihan arus kendaraan akan diberlakukan jika terjadi kemacetan parah di sekitar Ancol. Langkah antisipatif ini diambil untuk meminimalisir dampak kegiatan Muktamar terhadap aktivitas masyarakat umum di Jakarta Utara.
Mardiono: Dari Plt Menuju Ketum Definitif?
Salah satu nama yang paling santer disebut dan telah menyatakan kesiapannya untuk maju adalah Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Kehadirannya dalam bursa calon Ketua Umum tentu menjadi perhatian utama. Mardiono bukan sosok baru, ia telah lama berkecimpung dalam dinamika internal partai.
Dengan posisinya sebagai Plt Ketum, Mardiono memiliki keuntungan dalam memahami seluk-beluk dan kebutuhan partai secara mendalam. Pengalaman ini menjadi modal berharga dalam meyakinkan para kader untuk memilihnya sebagai pemimpin definitif. Kesiapannya untuk maju menunjukkan ambisi dan keyakinannya terhadap dukungan yang ia miliki.
Klaim Dukungan Mayoritas: Strategi atau Realita?
Yang paling mengejutkan dari pernyataan Mardiono adalah klaimnya yang fantastis mengenai dukungan kader. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 68 persen, bahkan mencapai 70 persen suara kader, telah menyatakan dukungan penuh kepadanya. Angka ini tentu sangat signifikan dan bisa menjadi sinyal kuat bagi calon lain, jika ada.
Mardiono percaya bahwa seorang pemimpin PPP harus dikehendaki oleh mayoritas kader. Klaim dukungan mayoritas ini bisa menjadi strategi untuk membangun momentum dan menunjukkan legitimasi kuat di mata para pemilih. Jika klaim ini benar, maka jalan Mardiono menuju kursi Ketua Umum akan semakin lapang.
Dukungan sebesar itu tentu tidak datang begitu saja. Ini mengindikasikan adanya komunikasi intensif dan konsolidasi yang telah dilakukan Mardiono dengan berbagai elemen di internal partai. Angka 70 persen ini bisa menjadi penentu psikologis bagi kader lain yang mungkin masih bimbang dalam menentukan pilihan mereka.
Bukan Jabatan, Melainkan Amanah Perjuangan
Menariknya, Mardiono menegaskan bahwa dirinya tidak membentuk tim sukses atau melakukan deklarasi resmi jelang Muktamar. Pendekatan ini terbilang unik di tengah hiruk pikuk kontestasi politik. Ia melihat kepemimpinan di PPP sebagai "amanah perjuangan" yang harus dijalankan, bukan sekadar "jabatan" belaka.
Filosofi ini mencerminkan pandangannya bahwa posisi Ketua Umum PPP adalah tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan partai, bukan sekadar meraih kekuasaan. Ia membedakan dengan jabatan pejabat negara, seperti utusan khusus presiden yang ia pegang, yang merupakan sebuah jabatan formal. Baginya, Ketua Umum PPP adalah panggilan pengabdian.
Pendekatan ini bisa jadi merupakan strategi untuk menarik simpati kader yang mendambakan pemimpin yang tulus dan berorientasi pada perjuangan partai. Dengan tidak adanya tim sukses formal, ia ingin menunjukkan bahwa dukungannya murni berasal dari keinginan kader. Ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari kesan politik transaksional yang seringkali mewarnai pemilihan ketua umum partai.
Dengan segala persiapan dan klaim dukungan yang ada, Muktamar X PPP di Ancol pada 27 September 2025 dipastikan akan menjadi ajang yang penuh intrik dan keputusan penting. Semua mata akan tertuju pada siapa yang akan menjadi nahkoda baru PPP, dan apakah klaim dukungan fantastis Mardiono akan berujung pada kemenangan mutlak.
