Panggung politik nasional kembali diwarnai drama internal partai. Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, berakhir dengan perpecahan yang mencolok. Dua kubu pendukung, masing-masing mengusung Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih, menciptakan ketidakpastian besar bagi masa depan partai berlambang Ka’bah ini.
Situasi panas ini sontak memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, terutama para kader senior dan eksponen fusi pendiri PPP. Mereka khawatir perpecahan ini akan semakin melemahkan posisi partai yang memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Kisruh ini bukan sekadar perebutan kursi, melainkan pertaruhan atas identitas dan arah perjuangan PPP ke depan.
Drama di Muktamar X: Dua Kubu, Satu Kursi Ketum
Muktamar X PPP seharusnya menjadi ajang konsolidasi dan penentuan arah strategis partai. Namun, alih-alih melahirkan kepemimpinan tunggal yang kuat, forum tertinggi partai itu justru melahirkan dualisme kepemimpinan yang meresahkan. Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, dua tokoh sentral dalam Muktamar tersebut, kini sama-sama mengklaim legitimasi sebagai Ketua Umum PPP.
Klaim ganda ini secara otomatis menciptakan kebingungan di tingkat akar rumput dan berpotensi memicu konflik lebih lanjut. Para kader di daerah pun dihadapkan pada pilihan sulit: kubu mana yang harus mereka ikuti? Situasi ini jelas tidak ideal bagi partai yang tengah berjuang untuk mengembalikan kejayaan elektoralnya.
Suara Prihatin dari Para Sesepuh: Krisis Identitas PPP?
Merespons kisruh yang terjadi, kader senior PPP, Husnan Bey Fananie, tak bisa menyembunyikan rasa prihatinnya. Ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai yang telah menjadi bagian dari sejarah politik bangsa ini. Menurut Husnan, perpecahan ini adalah cerminan dari menjauhnya partai dari nilai-nilai luhur pendiriannya.
"Kisruh yang terjadi dalam Muktamar PPP hanya dapat diselesaikan dengan mengembalikan semangat partai kepada akar sejarahnya yaitu fusi politik Islam tahun 1973," ujar Husnan dalam keterangan yang diterima pada Senin, 29 September 2025. Ia menegaskan bahwa solusi harus kembali kepada para pemangku kepentingan asli, yaitu empat Fusi pendiri PPP.
Menggali Kembali Fusi Politik Islam 1973
Pernyataan Husnan Bey Fananie ini membawa kita kembali pada momen krusial dalam sejarah PPP: Fusi Politik Islam tahun 1973. Kala itu, empat partai Islam besar—Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, dan Sarekat Islam (SI)—sepakat untuk melebur menjadi satu entitas politik bernama Partai Persatuan Pembangunan. Fusi ini adalah upaya monumental untuk menyatukan kekuatan umat Islam dalam satu wadah perjuangan.
Semangat persatuan dan kebersamaan inilah yang kini dianggap hilang di tengah pusaran konflik internal. Para sesepuh melihat bahwa solusi untuk kemelut saat ini bukan terletak pada perebutan kekuasaan semata, melainkan pada introspeksi dan kembali pada khittah awal partai. Mengembalikan semangat kepada "stakeholders" berarti mengakui dan menghormati peran serta visi para pendiri yang telah berkorban demi persatuan umat.
PPP Bukan Milik Individu: Peringatan dari Eksponen Fusi
Senada dengan Husnan, Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia mengingatkan bahwa PPP lahir dari tekad besar untuk menyatukan kekuatan politik umat Islam yang sebelumnya terpecah belah. Partai ini adalah buah dari konsensus dan komitmen kolektif, bukan ambisi segelintir individu.
"PPP ini bukan milik satu orang, bukan pula milik segelintir elite. PPP lahir dari fusi tahun 1973 sebagai rumah besar umat," tegas Anwar. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang mungkin terbawa oleh kepentingan politik jangka pendek atau ambisi pribadi. Ia menegaskan bahwa semangat penyatuan itu kini harus kembali menjadi pijakan, bukan justru terpecah karena ego.
Meneguhkan Persatuan dan Khittah Perjuangan
Imam Cokroaminoto dari pengurus Sarekat Islam juga turut memperkuat seruan untuk kembali ke akar sejarah. Menurutnya, jika terjadi kisruh, maka jalan keluarnya adalah kembali ke eksponen fusi tersebut. Ini bukan sekadar nostalgia, melainkan upaya untuk menemukan kembali landasan moral dan etika politik yang telah disepakati bersama.
"Itu berarti kita harus meneguhkan persatuan, integritas, dan khittah perjuangan partai," tambah Imam. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga marwah partai dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan umat dan partai secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Muktamar yang "Menzolimi": Harapan pada Jembatan Fusi 1973
Kritik tajam juga datang dari Irene Rusli Halil, putri dari pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Ia menilai bahwa Muktamar X PPP telah "menzolimi" para muktamirin yang datang dengan niat baik dan harapan akan persatuan. Para peserta Muktamar, yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah, seharusnya mendapatkan forum yang kondusif untuk musyawarah mufakat, bukan perpecahan.
"Kasihan para muktamirin ini telah dizolimi," sesal Irene. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan terhadap jalannya Muktamar yang gagal mencapai kesepakatan dan justru meninggalkan luka. Ia berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan suara para peserta yang tulus dapat didengar.
Di tengah kekisruhan ini, Irene memastikan bahwa eksponen Fusi 1973 sepakat untuk mengambil peran sebagai jembatan. Mereka siap memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak yang berseteru. Tujuannya jelas: menemukan jalan tengah yang maslahat untuk semua pihak dan mengembalikan PPP pada jalur yang benar.
"Kami, empat Fusi 73, tentu siap menjadi jembatan," tegasnya memungkasi. Tawaran ini menjadi secercah harapan di tengah badai perpecahan yang melanda PPP. Para eksponen fusi, dengan legitimasi sejarah dan moral, diharapkan mampu menjadi penengah yang bijaksana untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan harmoni di tubuh partai.
Masa depan PPP kini berada di persimpangan jalan. Akankah partai ini mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali pada semangat persatuan yang menjadi fondasi pendiriannya? Atau justru akan semakin terpecah belah karena ambisi yang tak terkendali? Jawabannya mungkin terletak pada kesediaan para elite untuk mendengarkan suara bijak dari para sesepuh dan kembali merangkul semangat Fusi 1973 sebagai kompas perjuangan.
