Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru-baru ini diwarnai drama dan klaim kepemimpinan ganda yang memicu perdebatan sengit. Di tengah riuhnya konflik internal, Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X, Rusman Yakub, angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara.
Rusman menegaskan bahwa penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP sudah sesuai dengan seluruh aturan Muktamar. Proses ini berlangsung dari sidang paripurna pertama hingga kedelapan, termasuk perubahan AD/ART yang krusial terkait persyaratan calon ketua umum. Ia berharap, di bawah kepemimpinan baru ini, PPP bisa kembali berjaya.
Awal Mula Kericuhan: Palu Sidang Kontroversial
Bibit perpecahan mulai tercium sejak sidang paripurna pertama Muktamar X PPP dibuka. Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, yang memimpin sidang, langsung menuai interupsi dari para peserta. Mereka menuntut pergantian pimpinan sidang.
Alasannya jelas: Amir Uskara dianggap memiliki konflik kepentingan karena menjabat sebagai ketua tim pemenangan salah satu calon ketua umum. Situasi ini dinilai dapat menimbulkan bias dan ketidakadilan dalam jalannya Muktamar.
Namun, permintaan tersebut diabaikan mentah-mentah oleh Amir Uskara. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan yang sangat menantang dan dianggap mencederai tata aturan sidang. Dengan nada tegas, Amir menyatakan, "Meski kalian DPW-DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu."
Kalimat kontroversial itu sontak memicu kemarahan dan membuat suasana Muktamar memanas tak terkendali. Para pimpinan sidang, termasuk Amir Uskara, akhirnya meninggalkan ruangan, menciptakan kekosongan kepemimpinan sidang.
Muktamirin Ambil Alih: Sidang Tetap Berlanjut
Meski pimpinan sidang walkout, para muktamirin tidak menyerah. Mereka menuntut agar sidang tetap dilanjutkan demi kelangsungan Muktamar dan masa depan partai. Semangat untuk mencari solusi tetap membara di antara para peserta.
Secara bergantian, beberapa nama kemudian tampil memimpin jalannya sidang paripurna. Mereka adalah Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
Setelah majelis pimpinan sidang baru terbentuk, Muktamar X PPP kembali melanjutkan pembahasan agenda. Mulai dari teknis pelaksanaan hingga perubahan AD/ART partai yang sangat krusial untuk menentukan arah kepemimpinan.
Di tengah kekacauan ini, Mardiono yang merupakan Ketua Umum sebelumnya, telah meninggalkan ruang sidang. Ia sempat dihubungi tiga kali oleh Waketum PPP, Musyafa, namun tidak kembali untuk melanjutkan sidang.
Tanpa kehadiran Mardiono, para muktamirin tetap melanjutkan sidang. Mereka mencapai kesepakatan bulat untuk menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025 yang disampaikan Mardiono. Penolakan ini menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sebelumnya.
Jalan Mulus Agus Suparmanto Menuju Kursi Ketum
Penolakan LPJ ini menjadi momentum penting yang mengubah dinamika Muktamar. Dalam sidang paripurna, pandangan umum yang berkembang menunjukkan dukungan kuat dari Ketua DPP seluruh Indonesia. Mereka secara terang-terangan menyampaikan dukungan penuh kepada Agus Suparmanto untuk menjadi Ketua Umum Muktamar PPP periode 2025-2030.
Sidang kemudian berlanjut dengan pembahasan dan perubahan AD/ART partai. Fokus utamanya adalah persyaratan calon ketua umum serta masa pemberlakuan perubahan tersebut. Perubahan ini disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta Muktamar, menunjukkan konsensus yang kuat.
Selain itu, mereka juga menyepakati tata tertib pemilihan ketua umum dan formatur yang baru. Ini adalah langkah penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan sesuai aturan.
Setelah semua aturan teknis disepakati, pendaftaran calon ketua umum kembali dibuka. Menariknya, hanya satu nama yang mendaftar: Agus Suparmanto. Ini menunjukkan soliditas dukungan yang telah terbentuk di antara para muktamirin.
Proses verifikasi kemudian dilakukan dengan cermat. Hasilnya, Agus Suparmanto dinyatakan memenuhi semua persyaratan dan resmi menjadi calon tunggal Ketua Umum PPP. Rusman Yakub menjelaskan, "Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi, dan hasil verifikasi menunjukkan hanya ada satu calon, yakni Bapak Agus Suparmanto, yang membuktikan kepemilikan KTA partai."
Setelah nama Agus Suparmanto dinyatakan lolos, pimpinan sidang meminta pendapat dari seluruh peserta. Seluruh DPW dan DPC yang hadir secara bulat menyepakati Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 secara aklamasi. Ini menandai berakhirnya drama panjang Muktamar dengan terpilihnya pemimpin baru.
Mengapa Klaim Mardiono Dianggap Tidak Sah?
Kericuhan di Muktamar PPP memang melahirkan dua klaim kepemimpinan yang berbeda. Menanggapi deklarasi yang menyebut Mardiono terpilih secara aklamasi pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 21.22 WIB, Rusman Yakub memberikan klarifikasi tegas.
Menurut Rusman, deklarasi tersebut menyalahi aturan Muktamar yang berlaku. Saat itu, sidang baru berlangsung hingga pleno kedua, di mana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Mardiono justru ditolak oleh mayoritas peserta.
Lebih lanjut, sidang paripurna kala itu belum memasuki agenda pemilihan ketua umum sama sekali. Oleh karena itu, klaim aklamasi Mardiono dianggap tidak memiliki dasar hukum Muktamar yang kuat dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.
Harapan Baru untuk PPP di Bawah Nahkoda Agus Suparmanto
Dengan segala dinamika yang terjadi, Rusman Yakub menegaskan bahwa Muktamar X PPP yang menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum berjalan lancar dan sesuai dengan AD/ART partai. Proses ini telah melalui tahapan yang sah dan disepakati oleh mayoritas peserta.
Ia berharap kehadiran Agus Suparmanto dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi PPP. "Saat ini kita bersyukur punya ketua umum baru, yaitu Agus Suparmanto yang diharapkan bisa memberikan perubahan dan semangat baru untuk mengembalikan kejayaan partai," ujar Rusman penuh harap.
Hasil Muktamar X PPP ini diharapkan menjadi titik balik bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Dengan kepemimpinan baru, Agus Suparmanto akan menakhodai PPP selama lima tahun ke depan, membawa misi mengembalikan kejayaan partai di kancah politik nasional dan menjawab tantangan masa depan.
