Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja merilis hasil survei yang mengejutkan publik. Survei ini menyoroti kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tepat setelah satu tahun masa pemerintahan mereka. Hasilnya, beberapa nama menteri dan kepala badan mendapatkan rapor merah yang cukup mencolok.
Survei yang dilakukan antara 30 September hingga 13 Oktober 2025 ini bertujuan untuk mengukur persepsi publik dan panel ahli terhadap efektivitas kerja para pembantu presiden. Responden ditanya secara spesifik mengenai siapa menteri dengan kinerja terbaik dan terburuk selama satu tahun pertama Kabinet Prabowo-Gibran. Mereka diberikan daftar lengkap seluruh nama menteri dan kepala badan, kemudian diminta memilih peringkat 1, 2, dan 3 untuk masing-masing kategori.
Metodologi Survei dan Penilaian Kinerja
CELIOS merancang survei ini dengan pertanyaan langsung yang memancing penilaian jujur dari responden. Pertanyaan kunci seperti "Menurut Anda, siapa menteri dengan kinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?" dan "Menurut Anda, siapa Menteri dengan kinerja Terburuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama?" menjadi inti dari pengumpulan data. Opsi jawaban yang komprehensif mencakup seluruh jajaran Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Penilaian ini kemudian diolah untuk menghasilkan skor, di mana skor negatif menunjukkan banyaknya kritik dan sorotan terhadap kinerja seorang menteri atau kepala badan. Metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai area-area yang memerlukan perbaikan serius dalam pemerintahan. Hasilnya pun cukup gamblang, menyoroti beberapa nama yang menjadi perhatian utama.
Daftar Menteri dengan Kinerja Paling Disorot Versi CELIOS
Berdasarkan penilaian dari panel ahli yang terlibat dalam survei, beberapa menteri dan kepala badan menunjukkan skor negatif yang signifikan. Ini menandakan adanya ketidakpuasan atau kritik tajam terhadap kebijakan dan implementasi program di bawah tanggung jawab mereka. Daftar ini menjadi sorotan utama dalam rilis hasil survei CELIOS.
Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM): Badai Kritik Kebijakan Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menduduki posisi terbawah dengan skor paling rendah, yakni -151. Angka ini mencerminkan banyaknya kritik yang dialamatkan pada kebijakan energi di bawah kepemimpinannya. Sektor energi memang selalu menjadi area sensitif, melibatkan hajat hidup orang banyak dan investasi besar.
Kritik terhadap Bahlil diduga kuat berkaitan dengan isu-isu seperti stabilitas harga energi, transisi energi yang belum optimal, atau bahkan perizinan tambang yang kerap menjadi polemik. Tekanan untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi tantangan besar yang harus ia hadapi, dan tampaknya, dalam setahun pertama ini, ekspektasi belum sepenuhnya terpenuhi.
Dadan Hidayana (Kepala BGN): Program Gizi Gratis dan Isu Keracunan
Di posisi kedua terburuk ada Dadan Hidayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dengan skor -81. Penilaian negatif ini diduga kuat terkait dengan lonjakan kasus keracunan dan kacaunya pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri merupakan salah satu janji kampanye yang sangat dinanti, namun implementasinya tampaknya menghadapi kendala serius.
Isu keracunan makanan, terutama yang melibatkan program pemerintah untuk masyarakat, adalah masalah yang sangat serius dan bisa mengikis kepercayaan publik. Kegagalan dalam manajemen dan pengawasan program sebesar MBG tentu menjadi catatan merah yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kualitas makanan dalam program tersebut.
Natalius Pigai (Menteri HAM): Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga masuk dalam daftar dengan skor -79. Sektor HAM selalu menjadi barometer penting dalam menilai kualitas demokrasi dan perlindungan warga negara. Skor negatif ini bisa mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penegakan HAM di Indonesia.
Isu-isu seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi, atau perlindungan kelompok minoritas mungkin menjadi poin-poin yang disorot oleh panel ahli. Harapan publik terhadap perbaikan kondisi HAM sangat tinggi, dan kinerja menteri di sektor ini selalu menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan.
Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan): Isu Lingkungan dan Pengelolaan Hutan
Selanjutnya, ada Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan dengan skor -56. Sektor kehutanan adalah salah satu garda terdepan dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Skor negatif ini bisa mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait deforestasi, pengelolaan lahan, atau kebijakan yang belum efektif dalam menjaga kelestarian hutan.
Tekanan terhadap hutan Indonesia sangat besar, baik dari industri maupun aktivitas ilegal. Kebijakan yang kuat dan implementasi yang tegas sangat dibutuhkan untuk melindungi aset vital ini. Penilaian ini menjadi pengingat penting akan urgensi menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Fadli Zon (Menteri Kebudayaan): Arah Kebijakan Kebudayaan yang Dipertanyakan
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mendapatkan skor -36. Sektor kebudayaan memiliki peran krusial dalam menjaga identitas bangsa dan memajukan seni. Skor negatif ini mungkin mencerminkan adanya kritik terhadap arah kebijakan kebudayaan, kurangnya dukungan terhadap seniman, atau isu-isu terkait pelestarian warisan budaya.
Di era globalisasi, tantangan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal sangat besar. Diperlukan visi yang kuat dan program yang inovatif untuk memastikan kebudayaan Indonesia tetap relevan dan lestari. Penilaian ini bisa menjadi masukan berharga untuk merumuskan strategi kebudayaan yang lebih inklusif dan efektif.
Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata): Pemulihan Sektor Pariwisata yang Lambat?
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, mencatat skor -34. Sektor pariwisata adalah salah satu mesin ekonomi yang vital, terutama setelah pandemi. Skor negatif ini bisa jadi indikasi bahwa pemulihan sektor pariwisata belum berjalan sesuai harapan atau ada kritik terhadap strategi promosi dan pengembangan destinasi.
Pariwisata Indonesia memiliki potensi luar biasa, namun persaingan global juga sangat ketat. Diperlukan inovasi, infrastruktur yang memadai, dan promosi yang gencar untuk menarik lebih banyak wisatawan. Penilaian ini menyoroti perlunya dorongan lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi pariwisata nasional.
Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan): Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendapatkan skor -22. Bidang pangan adalah isu fundamental yang menyangkut ketersediaan, akses, dan stabilitas harga bahan pokok. Skor negatif ini bisa mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait ketahanan pangan, fluktuasi harga komoditas, atau impor pangan yang masih menjadi perdebatan.
Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tugas yang sangat kompleks. Koordinasi antarlembaga dan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Penilaian dari CELIOS ini menjadi pengingat akan pentingnya fokus pada sektor pangan.
Budiman Sudjatmiko (Kepala BP Taskin) dan Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT): Isu Kemiskinan dan Pembangunan Desa
Dua nama terakhir dalam daftar ini adalah Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin (Badan Penanggulangan Kemiskinan), dengan skor -14, dan Yandri Susanto, Menteri Desa dan PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal), dengan skor -10. Kedua posisi ini sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Skor negatif ini bisa mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan membangun infrastruktur di daerah terpencil memang sangat besar, memerlukan strategi yang lebih terarah dan implementasi yang efektif.
Mengapa Penilaian Ini Penting?
Hasil survei CELIOS ini bukan sekadar daftar nama, melainkan cerminan dari ekspektasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Penilaian dari panel ahli memberikan perspektif yang mendalam mengenai area-area yang memerlukan perhatian serius. Ini adalah masukan berharga bagi Kabinet Merah Putih untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan.
Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam pemerintahan yang baik. Dengan adanya survei semacam ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja para menteri, sementara pemerintah mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
Respons dan Harapan ke Depan
Meskipun survei ini menyoroti kinerja yang kurang memuaskan dari beberapa menteri, penting untuk diingat bahwa setiap menteri menghadapi tantangan unik di sektornya masing-masing. Hasil ini seharusnya menjadi pemicu untuk introspeksi dan perbaikan, bukan sekadar vonis.
Pemerintah Prabowo-Gibran, seperti yang terlihat dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 16 Oktober 2025 di Kertanegara, terus membahas agenda strategis di berbagai bidang, termasuk pertanian dan ekonomi. Ini menunjukkan komitmen untuk terus bekerja dan mencari solusi. Harapannya, hasil survei CELIOS ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya demi kemajuan bangsa.
