Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa badai internal yang memanas. Dua kubu berbeda kini sama-sama mengklaim kemenangan aklamasi dalam Muktamar X yang berlangsung di Jakarta pada akhir September 2025. Situasi ini memicu kebingungan dan kekhawatiran akan masa depan partai berlambang Ka’bah tersebut.
Mardiono Klaim Aklamasi, Siap Dukung Prabowo dan Tatap 2029
Muhamad Mardiono, Ketua Umum PPP, baru-baru ini mengklaim terpilih secara aklamasi. Ia menyebutkan bahwa 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia telah mendukungnya dalam Muktamar X pada 27 September 2025. Klaim ini membuatnya meyakini statusnya kini sudah definitif sebagai Ketua Umum PPP, bukan lagi Plt.
Usai klaim kemenangan tersebut, Mardiono langsung tancap gas dengan visi ke depan. Ia menegaskan akan fokus pada penyusunan strategi transformasi PPP menuju Pemilu 2029, dengan tujuan utama mengembalikan partai ke Parlemen. "Bismillah kami akan fokus pada penyusunan strategi transformasi PPP menuju Pemilu 2029," ujarnya.
Tak hanya itu, Mardiono juga menegaskan kesiapan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, ia ingin PPP membersamai rakyat dalam mengembangkan ekonomi umat. PPP juga akan mendorong program-program prioritas seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, kesehatan gratis, hingga makan bergizi gratis (MBG).
"Tentu program-program prioritas Presiden pro dengan rakyat, maka kami juga mendorong pengembangan ekonomi umat," tambah Mardiono. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk menyelaraskan agenda partai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kubu Agus Suparmanto Tak Tinggal Diam, Klaim Kemenangan Sah
Namun, klaim kemenangan Mardiono tidak berjalan mulus tanpa perlawanan. Kubu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, juga menyatakan hal serupa. Mereka menegaskan bahwa Agus Suparmanto lah yang terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang sah.
Menurut Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, Agus ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu 28 September 2025. Proses ini disebut berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak klaim kemenangan Mardiono dan menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin.
Qoyum Abdul Jabbar menyayangkan pihak Mardiono yang melakukan klaim sepihak dan menyebarkan berita tersebut di media. Ia menegaskan bahwa argumentasi aklamasi hanya dengan absen tidak dapat dibenarkan. Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP.
Romahurmuziy Turun Tangan: "Aklamasi di Kamar Hotel, Dagelan Tingkat Dewa!"
Drama internal PPP semakin memanas dengan munculnya pernyataan dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy. Rommy dengan tegas membantah klaim aklamasi Muhamad Mardiono, menyebutnya sebagai "klaim sepihak" yang tidak benar. "Tidak betul Mardiono terpilih aklamasi, klaim sepihak," kata Rommy pada Minggu, 28 September 2025.
Yang paling menyita perhatian adalah kritik pedas Rommy terhadap lokasi aklamasi Mardiono. Ia menyoroti foto aklamasi Mardiono yang dilakukan di kamar hotel, bukan di arena Muktamar yang semestinya. Kritik ini dilontarkan dengan nada sarkasme yang tajam, menggambarkan betapa seriusnya perpecahan di tubuh partai.
"Ini Muktamar atau mau ngamar? Setelah kabur dari arena muktamar, mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa," ucap Rommy pedas. Pernyataan ini secara telak menggambarkan kekacauan dan ketidakabsahan proses yang diklaim oleh kubu Mardiono di mata kubu lain.
Ancaman Dualisme dan Seruan Islah Demi Masa Depan PPP
Dualisme kepemimpinan yang memanas antara Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono ini menjadi ancaman serius bagi masa depan elektoral PPP. Konflik internal dikhawatirkan akan semakin menjauhkan partai dari konstituen, terutama setelah kegagalan PPP menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Perpecahan ini bisa menjadi pukulan telak yang membuat partai semakin terpuruk.
Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, sejumlah kiai di PPP pun menyerukan jalan islah atau perdamaian sebagai solusi mendesak. Islah dianggap krusial untuk mencegah kinerja partai tidak maksimal dan menghindari eksodus konstituen yang berpotensi memperparah kondisi PPP. Tanpa rekonsiliasi, upaya untuk bangkit dan kembali ke Parlemen pada 2029 akan semakin sulit.
Masa depan PPP kini berada di persimpangan jalan. Apakah partai berlambang Ka’bah ini mampu merajut kembali persatuan di tengah klaim aklamasi ganda dan kritik tajam dari internal, atau justru semakin terpecah belah, hanya waktu yang akan menjawabnya.
