Media sosial kembali dihebohkan dengan konten yang menyebar luas, menarasikan adanya wacana duet Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Narasi ini sontak memicu beragam reaksi, terutama di kalangan warganet yang aktif mengikuti dinamika politik. Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut.
Hoax Duet Gibran-Jokowi 2029 Bikin Heboh!
Ketua DPP PSI bidang Komunikasi Publik, Faldo Maldini, langsung angkat bicara menanggapi isu panas ini. Ia menjelaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial adalah fitnah belaka, sengaja dipotong dan dimanipulasi dari pernyataan asli. Menurut Faldo, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, sebenarnya sedang membahas evaluasi program makan bergizi di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pernyataan aslinya membahas evaluasi program makan bergizi di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan politik 2029," tegas Faldo melalui keterangan tertulisnya pada Senin (27/10/2025). Ia menambahkan bahwa konten tersebut merupakan palsu dan sengaja dipotong untuk menciptakan disinformasi.
Faldo Maldini juga menyoroti penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyebaran hoax ini. Ia mengingatkan bahwa AI seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah, yang menurutnya adalah dosa besar dan dilaknat oleh Allah SWT. "Itu konten palsu dan dipotong dengan sengaja. Pak Ahmad Ali tidak pernah bicara soal duet Gibran-Jokowi 2029," imbuhnya, menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak berdasar.
PSI Tak Gentar Hadapi Serangan Disinformasi
Menghadapi serangan hoax yang bertubi-tubi, Faldo Maldini menyatakan bahwa PSI tidak akan gentar. Ia menegaskan bahwa fitnah semacam ini justru akan menjadi pemicu semangat bagi PSI untuk terus berjuang di jalan yang benar dan membesarkan partai. "Kami sadar betul bahwa yang difitnah adalah pihak yang berjuang di jalan yang benar," ucapnya dengan optimis.
Faldo juga meminta seluruh kader PSI untuk tetap menahan diri dan tidak terpancing emosi. Ia berharap serangan hoaks ini justru dapat dijadikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat luas. Ini adalah ujian bagi soliditas dan integritas partai di tengah gempuran informasi yang menyesatkan.
Lebih lanjut, Faldo mengingatkan publik agar lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Ia menyoroti pola disinformasi yang sengaja diarahkan untuk memecah belah dan menyerang PSI melalui manipulasi judul dan gambar. Ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.
RUU Pemilu Jadi Harapan Anak Muda: PSI Dorong Perbaikan Sistem Politik
Di tengah hiruk-pikuk isu hoax, PSI juga menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia. Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, menyuarakan dukungan penuh agar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibahas dan disahkan. Menurutnya, pembahasan ini harus dilakukan sebelum proses elektoral menuju Pemilu 2029 dimulai, agar ada landasan hukum yang jelas dan kuat.
"Dengan mempertimbangkan bahwa kita akan segera memulai rangkaian menuju Pemilu 2029, kami mendukung agar RUU Pemilu dibahas segera dan disahkan sebagai dasar-dasar penyelenggaraannya," kata Geraldi setelah menghadiri acara diskusi publik bertajuk Aspirasi untuk Reformasi Pemilu: Representasi Akuntabel dan Kepemimpinan Kompeten, Jumat (24/10/2025). Dukungan ini menunjukkan keseriusan PSI dalam menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan transparan.
Biaya Politik Mahal dan Kelelahan Kelembagaan: Tantangan Anak Muda
Geraldi Ryan Wibinata mengidentifikasi dua permasalahan besar yang menjadi hambatan utama bagi anak-anak muda yang ingin berkiprah di dunia politik. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi seringkali menjadi tembok penghalang bagi calon-calon muda yang memiliki potensi namun terbatas secara finansial. Ini menciptakan kesenjangan akses yang signifikan.
Kedua, anak-anak muda juga dihadapkan pada "kelelahan kelembagaan," yaitu kondisi di mana lembaga-lembaga politik yang ada sudah membutuhkan perbaikan dan adaptasi. Sistem yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan zaman seringkali membuat generasi muda merasa sulit untuk berpartisipasi secara efektif. "Ada 2 masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan kini. Pertama, anak-anak muda yang ingin masuk politik seringkali terhalang oleh biaya politik mahal. Kedua, anak-anak muda itu juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi," jelas Geraldi.
PSI berkomitmen untuk memperjuangkan agar RUU Pemilu dapat menjadi solusi konkret bagi masalah-masalah ini. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan membatasi pengeluaran kampanye dari calon-calon legislatif atau eksekutif yang akan maju. Pembatasan ini diharapkan dapat menekan biaya politik dan membuka peluang lebih luas bagi individu-individu berkualitas tanpa terbebani oleh tuntutan finansial yang berlebihan.
RUU Pemilu: Solusi Segarkan Lembaga Politik dan Adaptasi Perubahan
Selain mengatasi biaya politik, Geraldi juga mendorong agar RUU Pemilu yang nantinya disahkan bisa menyegarkan kembali lembaga-lembaga terkait. Ini termasuk penyelenggara pemilu, pemerintahan, dan partai politik. Harapannya, lembaga-lembaga ini dapat beradaptasi dan mengembangkan diri untuk mengikuti ketentuan-ketentuan terbaru, sehingga lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Menurut Geraldi, perumusan RUU Pemilu harus mempertimbangkan aspirasi-aspirasi anak muda secara serius. Generasi muda memiliki pandangan segar dan keinginan kuat untuk perbaikan sistem politik di Indonesia secara keseluruhan. Mereka menginginkan demokrasi yang lebih inklusif, akuntabel, dan kompeten.
"Kita harus menyadari bahwa anak-anak muda menginginkan perbaikan dalam sistem dan kehidupan politiknya. Di mana, dalam sistem demokrasi ini, pemimpin-pemimpin politik dan kebijakan-kebijakannya ditentukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilu," pungkas Geraldi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemilu itu sendiri harus diperbaiki melalui RUU Pemilu yang disusun dengan cermat dan baik, demi masa depan politik Indonesia yang lebih cerah.
