Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Ancol pada 27-29 September 2025 berakhir dengan sebuah ironi yang memilukan. Alih-alih melahirkan kepemimpinan tunggal yang solid, forum tertinggi partai berlambang Ka’bah ini justru terbelah, menyisakan dua kubu yang sama-sama mengklaim kemenangan aklamasi. Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, dua nama yang kini menjadi sorotan, sama-sama menyatakan diri sebagai Ketua Umum terpilih, menciptakan polemik yang mengancam masa depan partai.
Situasi genting ini segera menarik perhatian Pakar Hukum Tata Negara terkemuka, Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tak tinggal diam melihat perpecahan yang kian meruncing di tubuh PPP. Ia menyoroti esensi kepemimpinan partai, menegaskan bahwa sosok yang paling berhak atas klaim tersebut seharusnya adalah seorang kader tulen.
Jimly Asshiddiqie Bersuara: Siapa Sebenarnya Kader Tulen?
Menurut Prof. Jimly, kriteria "kader tulen" bukanlah sekadar label kosong. Ia merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang semestinya menjadi panduan utama. Seorang pemimpin sejati, lanjutnya, harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai dan telah menempati sejumlah posisi strategis dalam struktur partai. Ini bukan hanya formalitas, melainkan cerminan dari dedikasi, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap ideologi serta arah perjuangan partai.
"Figur ketua umum memang harus dari kader partai apabila merujuk AD/ART PPP. Iya, semestinya begitu," tegas Prof. Jimly kepada awak media pada Rabu (1/10/2025). Pernyataan ini sontak menjadi penekanan penting di tengah klaim ganda yang muncul. Ia menggarisbawahi bahwa legitimasi kepemimpinan tidak bisa hanya didasarkan pada klaim sepihak, melainkan harus berakar pada aturan main yang telah disepakati bersama.
Namun, kompleksitas muncul ketika kedua belah pihak, baik pendukung Mardiono maupun Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim sebagai kader dan berhak dipilih sebagai ketua umum. Situasi ini menciptakan kebuntuan yang berpotensi melumpuhkan roda organisasi partai. Jimly, dengan bijak, menyarankan agar polemik ini segera diakhiri. Memelihara konflik hanya akan menguras energi dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk membenahi partai.
Menyelamatkan PPP: Partai Bersejarah di Ujung Tanduk
"Pengusung Agus Suparmanto barangkali menganggap sudah kader. Tapi jangan lagi memelihara konflik. Tidak usah cari-cari pasal, tidak ketemu," kata Jimly. Ia mengingatkan bahwa terus-menerus mencari-cari celah atau pasal untuk membenarkan klaim masing-masing hanya akan memperpanjang masalah tanpa solusi konkret. Fokus harusnya beralih dari perselisihan internal menuju penyelamatan partai.
Jimly menekankan betapa krusialnya PPP bagi sejarah politik Indonesia. Sebagai salah satu partai tertua dan memiliki akar sejarah yang kuat, keberadaan PPP adalah bagian integral dari lanskap demokrasi Tanah Air. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, PPP telah melewati berbagai pasang surut, menjadi representasi aspirasi umat Islam dan kelompok-kelompok tertentu. Kehilangan partai ini atau membiarkannya terpecah belah akan menjadi kerugian besar bagi demokrasi Indonesia.
Partai ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Dari perjuangan politik di masa lalu hingga kontribusinya dalam pembangunan negara, PPP memiliki jejak rekam yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, krisis kepemimpinan saat ini bukan hanya masalah internal partai, melainkan juga sebuah alarm bagi kita semua untuk menjaga keberlangsungan institusi politik yang telah lama berdiri.
Jalan Rekonsiliasi: Kunci Kebangkitan Pasca-Keterpurukan
Keterpurukan PPP semakin terasa setelah kegagalan pahit pada Pemilu 2024, di mana partai ini gagal meloloskan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ini adalah pukulan telak yang seharusnya menjadi momentum introspeksi dan konsolidasi. Namun, perpecahan di Muktamar justru menambah beban berat di pundak partai. Jimly melihat kegagalan ini sebagai "kesalahan bersama," bukan hanya tanggung jawab satu atau dua orang semata. Ini adalah cerminan dari masalah struktural dan strategis yang harus diatasi secara kolektif.
Kegagalan di Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PPP membutuhkan perubahan fundamental. Konflik internal yang berkepanjangan hanya akan memperparah kondisi dan membuat partai semakin sulit bangkit. Rekonsiliasi, menurut Jimly, adalah satu-satunya jalan keluar yang realistis dan bermartabat. Ini bukan sekadar kompromi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga eksistensi dan relevansi PPP di kancah politik nasional.
Jimly mendorong agar Mardiono dan Agus, beserta seluruh pendukungnya, segera bertemu, berunding, dan mencari solusi damai. Pertemuan tatap muka, dialog terbuka, dan kesediaan untuk mengesampingkan ego pribadi demi kepentingan partai adalah langkah awal yang mutlak diperlukan. Rekonsiliasi ini bukan hanya tentang menyatukan dua kubu, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan di antara kader dan simpatisan.
Masa Depan PPP: Antara Perpecahan dan Harapan Baru
Proses rekonsiliasi yang damai dan konstruktif akan menjadi kunci bagi PPP untuk bangkit dari keterpurukan. Tanpa persatuan internal, mustahil bagi partai untuk merumuskan strategi yang efektif, membangun kembali basis massa, dan meraih kembali kepercayaan publik. Energi yang selama ini terkuras untuk konflik internal harus dialihkan untuk membenahi organisasi, merumuskan program-program pro-rakyat, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik di masa depan.
"Mudah-mudahan bisa diselesaikan," tandas Jimly, menyiratkan harapan besar agar para elit PPP dapat melihat gambaran yang lebih besar. Masa depan partai ini, yang memiliki sejarah panjang dan basis massa yang loyal, sangat bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk bersatu. Akankah PPP mampu melewati badai ini dan kembali menjadi kekuatan politik yang disegani? Atau justru akan tergerus oleh perpecahan internal yang tak berkesudahan?
Pertanyaan ini kini menggantung di udara, menanti jawaban dari para kader dan pemimpin PPP. Rekonsiliasi bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menjaga warisan partai, mengembalikan marwahnya, dan memastikan PPP tetap relevan dalam peta politik Indonesia. Hanya dengan persatuan dan semangat kebersamaan, partai berlambang Ka’bah ini dapat kembali menemukan jalannya menuju kejayaan.
