Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, berhasil mencuri perhatian publik dengan kelakarnya yang menohok. Dalam pidatonya di Munas VI PKS, Minggu (28/9/2025) malam, Cak Imin secara terang-terangan menyentil dualisme kepemimpinan yang tengah melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Candaan ini sontak memicu tawa, namun juga menyimpan makna mendalam di tengah gejolak internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Cak Imin dan ‘Kelakar’ yang Bikin Geger
Suasana Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, malam itu mendadak hangat oleh celetukan Cak Imin. Di hadapan para menteri Kabinet Menteri Putih, pejabat tinggi, dan seluruh hadirin, Cak Imin memulai pidatonya dengan sapaan hormat. Namun, tak lama kemudian, ia melontarkan kalimat yang langsung menjadi buah bibir.
"Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut," kata Cak Imin, disambut gelak tawa riuh. Kelakar ini bukan tanpa alasan, mengingat PPP saat ini memang tengah menghadapi klaim kepemimpinan ganda untuk periode 2025-2030. Dua nama besar, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum PPP yang sah.
Cak Imin kemudian menegaskan bahwa tidak ada "penyusupan" orang PKB dalam konflik internal PPP. Pernyataan ini seolah ingin membersihkan PKB dari tudingan ikut campur, sekaligus menegaskan posisi netral partainya di tengah pusaran masalah yang dialami PPP. Namun, di balik kelakar itu, tersirat sebuah pengamatan tajam terhadap dinamika politik yang sedang terjadi.
Panasnya Perebutan Kursi Ketum PPP 2025-2030
Konflik kepemimpinan di tubuh PPP memang bukan isapan jempol belaka. Untuk periode 2025-2030, dua faksi di dalam partai ini sama-sama mengklaim legitimasi. Di satu sisi ada Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Di sisi lain, muncul nama Agus Suparmanto yang mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum.
Klaim Agus Suparmanto ini mengemuka setelah ia mengadakan tasyakuran Muktamar X di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, pada hari yang sama, Minggu (28/9/2025). Dalam acara tersebut, Agus dengan percaya diri menyatakan, "Alhamdulillah tadi pagi saya terpilih sebagai ketua umum." Acara tasyakuran ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP periode 2020-2025, Arwani Thomafi, yang mengindikasikan adanya dukungan signifikan di balik klaim Agus.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar bagi masa depan PPP. Pertanyaan besar muncul: Muktamar mana yang sah? Kepemimpinan siapa yang akan diakui secara hukum dan politik? Dualisme ini berpotensi menyeret PPP ke dalam babak baru perseteruan internal yang bisa berdampak luas.
Sejarah Konflik Internal PPP: De Javu?
Bagi pengamat politik, konflik internal di PPP bukanlah hal baru. Partai yang lahir dari fusi empat partai Islam pada tahun 1973 ini memang memiliki sejarah panjang perseteruan kepemimpinan. Beberapa kali, PPP dihadapkan pada dualisme atau bahkan trialisme kepengurusan yang berujung pada gugatan hukum dan perpecahan di akar rumput.
Pada tahun 2014-2015 misalnya, PPP sempat terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Konflik ini bahkan sempat membuat PPP kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam Pemilu. Pola serupa juga terjadi di periode-periode sebelumnya, menunjukkan bahwa PPP memiliki kerentanan struktural terhadap perpecahan internal, terutama saat mendekati periode suksesi kepemimpinan.
Kemunculan klaim Agus Suparmanto di tengah kepemimpinan Mardiono seolah menjadi "de javu" bagi partai ini. Sejarah mencatat, setiap kali PPP dilanda dualisme, energi partai terkuras habis untuk menyelesaikan masalah internal, alih-alih fokus pada agenda politik dan elektoral.
Apa Dampak Dualisme Ini bagi PPP dan Koalisi Politik?
Konflik kepemimpinan yang kembali mencuat ini tentu akan membawa dampak serius bagi PPP. Pertama, stabilitas internal partai akan terganggu. Perpecahan di tingkat elite bisa merembet hingga ke tingkat daerah dan akar rumput, melemahkan konsolidasi partai. Kedua, elektabilitas PPP di mata publik bisa menurun. Citra partai yang terus-menerus dilanda konflik akan membuat pemilih ragu untuk memberikan dukungan.
Ketiga, posisi tawar PPP dalam koalisi politik akan melemah. Partai yang tidak solid dan memiliki kepemimpinan ganda akan sulit dipercaya sebagai mitra yang stabil. Ini bisa memengaruhi peluang PPP untuk mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan atau parlemen di masa depan. Keempat, masalah legalitas kepengurusan akan menjadi tantangan besar. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menjadi penentu utama siapa yang diakui secara hukum, dan proses ini seringkali memakan waktu serta energi yang tidak sedikit.
Cak Imin, sebagai pemimpin partai tetangga yang juga sering berkoalisi dengan PPP, tentu memahami betul implikasi dari dualisme ini. Kelakarnya bisa jadi merupakan refleksi dari kekhawatiran atau setidaknya pengamatan terhadap kondisi salah satu partai Islam tertua di Indonesia tersebut.
Menanti Babak Baru Drama Politik PPP
Dengan klaim Agus Suparmanto yang telah mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum terpilih untuk periode 2025-2030, dan di sisi lain kepemimpinan Mardiono yang masih berjalan, PPP kini berada di persimpangan jalan. Babak baru drama politik di tubuh partai berlambang Ka’bah ini dipastikan akan segera dimulai.
Apakah akan ada mediasi? Atau justru akan berlanjut ke jalur hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung di udara. Yang jelas, kelakar Cak Imin di Munas PKS menjadi pengingat bahwa gejolak internal PPP bukan hanya menjadi urusan internal mereka, tetapi juga menjadi perhatian banyak pihak dalam lanskap politik nasional. Masa depan PPP akan sangat bergantung pada bagaimana mereka mampu menyelesaikan konflik ini, demi menjaga eksistensi dan relevansi partai di kancah perpolitikan Indonesia.
