Hari ini, 20 Oktober 2025, menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, perayaan satu tahun ini diwarnai dengan hasil survei yang sangat kontras dari dua lembaga berbeda, menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis "rapor merah" dengan nilai 3 dari 10, sementara Poltracking Indonesia justru menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan yang tinggi terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Rapor Merah dari CELIOS: Kinerja Pemerintah Dinilai Buruk
CELIOS secara tegas memberikan nilai sangat rendah, yaitu 3 dari 10, untuk kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama. Tak hanya kabinet, rapor merah juga diberikan kepada institusi TNI dengan nilai 3 dari 10, dan Polri yang bahkan lebih rendah, yaitu 2 dari 10. Angka ini mencerminkan penilaian publik yang kritis terhadap berbagai aspek pemerintahan.
Penilaian buruk ini didasarkan pada beberapa indikator kunci. Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik pemerintah dijalankan setengah hati, sementara 72 persen menganggap capaian program masih belum efektif, dengan 43 persen menilai buruk dan 29 persen menilai sangat buruk. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realisasi di mata masyarakat.
Lebih lanjut, 80 persen responden CELIOS menilai rencana kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Kualitas kepemimpinan juga menjadi sorotan, di mana 64 persen responden merasa kepemimpinan di bawah ekspektasi, dengan 31 persen menilai buruk dan 33 persen sangat buruk. Transparansi anggaran juga menjadi masalah serius, dengan 81 persen responden menilai tata kelola anggaran belum transparan, dan 91 persen merasa komunikasi mengenai kebijakan belum memuaskan.
Aspek penegakan hukum juga tak luput dari kritik, dengan 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul selama setahun terakhir. Mayoritas responden, yaitu 96 persen, bahkan menuntut menteri berkinerja buruk untuk mundur, mengindikasikan keinginan kuat untuk perombakan kabinet.
Selain itu, survei CELIOS juga menyoroti beban ekonomi masyarakat. Sebanyak 84 persen responden menilai pajak dan pungutan memberatkan, dan 53 persen merasa bantuan ekonomi yang diberikan tidak membantu kebutuhan sehari-hari. Kolaborasi antar kementerian juga dinilai kurang efektif oleh 58 persen responden, dan 43 persen merasa pemberantasan korupsi belum maksimal.
Dampak dari penilaian ini cukup signifikan. CELIOS mencatat bahwa 98 persen responden setuju nomenklatur kementerian dipangkas. Yang lebih mengejutkan, elektabilitas Prabowo-Gibran disebut turun drastis, dengan 36 persen responden yang sebelumnya memilih mereka pada Pemilu 2024 menyatakan tidak akan memilih kembali pada pemilu mendatang.
Metodologi CELIOS: Jurnalis dan Publik Jadi Responden
Studi CELIOS ini melibatkan dua kelompok responden utama. Pertama, 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili berbagai desk pemberitaan. Pengumpulan data dari jurnalis dilakukan antara 30 September hingga 13 Oktober 2025.
Kedua, survei kuantitatif nasional melibatkan 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan. Pengumpulan data masyarakat dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram, dengan teknik pembobotan statistik untuk mencerminkan populasi dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Survei masyarakat umum ini dilaksanakan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.
Poltracking: Kepercayaan dan Kepuasan Publik Justru Tinggi
Berbeda jauh dengan CELIOS, Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Poltracking, 81,5 persen responden menyatakan percaya terhadap kepemimpinan keduanya. Angka ini terdiri dari 10 persen yang sangat percaya dan 71,5 persen yang cukup percaya. Hanya 15,6 persen yang menyatakan kurang atau sangat tidak percaya.
Tingkat kepuasan publik juga tinggi, mencapai 78,3 persen. Rinciannya, 9,7 persen responden mengaku sangat puas dan 68,6 persen cukup puas. Sementara itu, hanya 19,2 persen responden yang menyatakan tidak puas atau kurang puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kepuasan ini adalah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab oleh 22,9 persen responden. Hasil ini memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Mengapa Hasilnya Bisa Berbeda Drastis?
Perbedaan mencolok antara hasil survei CELIOS dan Poltracking tentu memunculkan pertanyaan besar: mengapa bisa begitu kontras? Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap disparitas ini.
Pertama, perbedaan metodologi dan fokus pertanyaan. CELIOS secara eksplisit melibatkan jurnalis sebagai responden ahli dan survei publik terpisah, dengan detail metodologi yang cukup transparan mengenai indikator-indikator spesifik seperti tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, hingga penegakan hukum. Ini cenderung menghasilkan penilaian yang lebih kritis dan terperinci pada area-area spesifik.
Di sisi lain, laporan Poltracking yang tersedia tidak merinci metode pengumpulan data atau jumlah responden secara lengkap dalam teks yang diberikan, meskipun Hanta Yuda menyebutkan survei nasional. Fokus pertanyaan Poltracking lebih pada tingkat kepercayaan dan kepuasan umum, yang bisa jadi menangkap sentimen publik yang lebih luas dan kurang terfokus pada detail kebijakan.
Selain itu, waktu pelaksanaan survei yang meskipun berdekatan, bisa saja menangkap momen atau isu yang sedikit berbeda di benak responden. Perbedaan dalam cara pertanyaan dirumuskan, skala penilaian, dan bahkan demografi spesifik responden yang berhasil dijangkau, meskipun keduanya mengklaim representasi nasional, juga dapat memengaruhi hasil akhir.
Kesimpulan
Dua survei dengan hasil yang bertolak belakang ini menunjukkan kompleksitas dalam mengukur sentimen publik terhadap pemerintahan. Rapor merah dari CELIOS menyoroti area-area krusial yang membutuhkan perbaikan serius, mulai dari janji politik hingga transparansi anggaran. Sementara itu, hasil Poltracking menunjukkan bahwa ada basis kepercayaan dan kepuasan yang signifikan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kepemimpinan Presiden Prabowo.
Publik kini dihadapkan pada dua narasi yang sangat berbeda. Penting bagi pemerintah untuk mencermati kedua hasil ini, memahami akar permasalahan di balik penilaian negatif, sekaligus mengapresiasi dan mempertahankan aspek-aspek yang dinilai positif. Pada akhirnya, evaluasi kinerja satu tahun ini menjadi cerminan penting bagi langkah-langkah strategis pemerintah ke depan.
