Langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang mencegat truk berpelat Aceh (BL) di Langkat demi mendorong penggantian pelat ke BK atau BB, kini menuai sorotan tajam. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) langsung angkat bicara, meminta kebijakan ini untuk dikaji ulang.
Aksi Bobby Nasution bersama rombongannya ini sempat membuat geger, di mana para sopir truk BL diminta untuk segera mengurus perpindahan pelat nomor kendaraan mereka. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar pajak kendaraan bermotor yang melintas bisa sepenuhnya masuk ke kas Sumut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
MTI Aceh Angkat Bicara: Kebijakan yang Perlu Dikaji Ulang
Yusria Darma, Ketua MTI Aceh sekaligus akademisi transportasi Universitas Syiah Kuala, menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu kelancaran logistik antarprovinsi. Ia juga menyoroti potensi ketidakpastian hukum yang bisa ditimbulkan.
Menurutnya, penggantian pelat nomor hanya relevan jika pemilik kendaraan memang berdomisili permanen di Sumatera Utara. Itu pun harus melalui prosedur mutasi resmi sesuai aturan POLRI dan SAMSAT. Tanpa dasar domisili yang sah, tindakan ini bisa jadi bumerang.
MTI Aceh menegaskan bahwa truk berpelat BL yang beroperasi di Sumut adalah bagian vital dari rantai pasok komoditas antarprovinsi. Menghentikan dan meminta penggantian pelat tanpa dasar domisili yang jelas justru berisiko mengganggu stabilitas ekonomi regional dan menciptakan konflik administratif.
"STNK dan TNKB BL adalah dokumen legal yang berlaku nasional. Tidak ada Perda yang dapat membatasi pergerakan kendaraan antarprovinsi yang sah," ucap Yusria dengan tegas. Ia menambahkan, jika Pemprov Sumut ingin meningkatkan PAD, pendekatannya harus sesuai hukum dan tidak mengorbankan prinsip kebebasan berlalu lintas.
Dukungan untuk ODOL, Tapi Bukan Alasan Intervensi
Meski demikian, Yusria tetap mengapresiasi aspek positif dari aksi Bobby Nasution, yakni teguran terhadap truk ODOL (Over Dimension Overload). Penertiban truk ODOL memang menjadi prioritas nasional untuk keselamatan dan ketahanan infrastruktur jalan.
"Kami mendukung penuh target Zero ODOL 2027," tutur Yusria. Namun, ia menekankan bahwa penegakan aturan ODOL tidak bisa dijadikan alasan untuk intervensi administratif terhadap kendaraan dari provinsi lain yang memiliki dokumen sah.
Rekomendasi dari MTI: Solusi Tanpa Diskriminasi
Lebih lanjut, MTI melalui Yusria memberikan beberapa rekomendasi atas kebijakan ini. Pertama, imbauan penggantian pelat sebaiknya hanya berlaku bagi pemilik truk yang berdomisili sah dan permanen di Sumut.
Kedua, proses mutasi kendaraan harus dilakukan sesuai prosedur resmi dan berbasis data kependudukan yang valid. Terakhir, Pemprov Sumut disarankan untuk fokus pada penertiban ODOL dan peningkatan PAD melalui mekanisme yang sah dan tidak diskriminatif.
Bobby Nasution Buka Suara: Tak Ambil Pusing Kritikan
Menanggapi berbagai kritikan yang muncul, menantu Presiden Joko Widodo ini mengaku tak ambil pusing. Bobby mengatakan bahwa ia tidak menargetkan satu daerah tertentu dan tujuannya semata-mata untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
"Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa," kata Bobby setelah peluncuran UHC Prioritas pada Senin (29/9). Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan.
Bobby juga menekankan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk mendata perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut namun menggunakan kendaraan operasional berpelat luar daerah. Ini adalah langkah kolektif untuk memastikan semua potensi PAD tergarap.
Menurutnya, langkah serupa pernah dijalankan di daerah lain. Bobby bahkan menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat merazia kendaraan berpelat di luar daerah Jawa Barat. "Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh," pungkas Bobby, menyiratkan bahwa tindakannya bukanlah hal baru dalam praktik pemerintahan daerah.
Drama plat nomor antara kebijakan pemerintah daerah dan kelancaran logistik antarprovinsi ini tentu menjadi perdebatan hangat. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, namun di sisi lain, ada kekhawatiran akan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian hukum.
