Jakarta bersiap menghadapi gelombang unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bersama aliansi mahasiswa dari BEM UI dan berbagai komunitas lainnya akan turun ke jalan. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Istana Negara.
Aksi ini diprediksi akan menjadi sorotan utama, mengingat skala dan lokasi strategis yang akan menjadi pusat demonstrasi. Inisiator unjuk rasa, Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia, menegaskan bahwa ini bukan sekadar demo biasa, melainkan manifestasi kekecewaan mendalam dari para pekerja transportasi daring.
Aksi Akbar Ojol dan Mahasiswa Siap Guncang Ibu Kota
Pada Rabu besok, ribuan pengemudi ojol tidak akan bergerak sendirian. Mereka akan didampingi oleh gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, serta mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya. Solidaritas ini menunjukkan betapa seriusnya isu yang mereka angkat.
Igun Wicaksono, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/9), menjelaskan bahwa rute aksi akan dimulai dari Kementerian Perhubungan. Setelah itu, massa akan bergerak menuju Istana Presiden, dan puncaknya akan berakhir di Gedung DPR RI. Tiga lokasi ini dipilih karena menjadi representasi kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diharapkan dapat mendengar aspirasi mereka.
Tiga Titik Krusial yang Jadi Sasaran Demo
Pemilihan lokasi unjuk rasa ini bukan tanpa alasan. Kementerian Perhubungan adalah regulator utama sektor transportasi, sehingga menjadi sasaran pertama untuk menyampaikan keluhan terkait kebijakan. Istana Negara, sebagai pusat pemerintahan, diharapkan dapat menjadi tempat di mana suara mereka didengar langsung oleh Presiden.
Sementara itu, Gedung DPR RI adalah rumah bagi para pembuat undang-undang. Di sinilah harapan akan adanya regulasi yang lebih adil dan berpihak pada driver ojol dan kurir online digantungkan. Ketiga titik ini mencerminkan harapan para demonstran untuk perubahan kebijakan yang komprehensif.
Tuntutan Utama: Copot Menteri Perhubungan!
Salah satu tuntutan paling lantang yang akan disuarakan adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi. Tuntutan ini bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Indonesia, sebuah momentum yang sengaja dipilih untuk memberikan tekanan lebih.
Menurut Igun, kinerja Kemenhub di bawah kepemimpinan Dudy Purwaghandi telah mengalami kemunduran signifikan. Ia menilai bahwa menteri yang menjabat saat ini lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikasi dibandingkan kesejahteraan para pengemudi.
Mengapa Dudy Purwaghandi Jadi Target Utama?
Igun Wicaksono tidak segan-segan mengkritik tajam Menteri Perhubungan. Ia menyatakan bahwa Dudy Purwaghandi berlaku layaknya seorang pengusaha, bukan seorang menteri yang seharusnya melindungi rakyat. "Silahkan masyarakat juga menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum," tegas Igun.
Lebih lanjut, Igun menuduh Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online. Bahkan, ia menyebut bahwa Menteri Perhubungan telah menjadi "juru bicara" para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online. Ini mengindikasikan adanya "vendor driven policy" di mana kebijakan Kemenhub dinilai telah dikendalikan oleh perusahaan aplikasi.
Bukan Hanya Menhub, Ini Daftar Lengkap 7 Tuntutan Ojol dan Mahasiswa
Selain desakan pencopotan Menteri Perhubungan, ada enam tuntutan lain yang akan disuarakan oleh ribuan pengemudi ojol, driver online R4, dan kurir online. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan masalah struktural dan operasional yang telah lama membebani mereka.
Berikut adalah daftar lengkap tuntutan utama yang akan digaungkan dalam aksi unjuk rasa besok:
1. RUU Transportasi Online: Harapan Regulasi yang Adil
Para demonstran mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Keberadaan payung hukum yang jelas dan komprehensif dianggap krusial untuk melindungi hak-hak driver, mengatur hubungan kerja dengan aplikator, serta menciptakan ekosistem yang lebih adil dan stabil. Tanpa regulasi yang kuat, posisi driver seringkali menjadi pihak yang paling rentan.
2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati: Demi Kesejahteraan Driver
Tuntutan ini menjadi salah satu yang paling fundamental. Para driver menuntut agar potongan aplikator maksimal hanya 10% dari tarif perjalanan. Saat ini, banyak aplikator yang menerapkan potongan lebih tinggi, yang secara signifikan mengurangi pendapatan bersih para driver. Dengan biaya operasional yang terus meningkat, potongan yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan: Lindungi Konsumen dan Driver
Kekosongan regulasi mengenai tarif antar barang dan makanan telah menciptakan ketidakpastian. Driver menginginkan adanya regulasi yang jelas dan adil untuk tarif ini, sehingga tidak ada lagi praktik perang harga yang merugikan driver maupun konsumen. Regulasi ini juga diharapkan dapat mencegah eksploitasi dan memastikan harga yang wajar.
4. Audit Investigatif Potongan 5%: Transparansi yang Dinanti
Selain potongan utama, ada juga potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator yang menjadi sorotan. Para driver menuntut adanya audit investigatif untuk potongan ini. Mereka ingin transparansi penuh mengenai penggunaan dan dasar hukum dari potongan tersebut, demi memastikan tidak ada praktik yang merugikan atau tidak sesuai dengan kesepakatan.
5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll: Praktik yang Merugikan
Berbagai praktik seperti "Aceng" (akun cengli/curang), sistem slot order, multi order, dan member berbayar dianggap sangat merugikan driver. Praktik-praktik ini seringkali menciptakan persaingan tidak sehat, membebani driver dengan biaya tambahan, atau mengurangi peluang mereka mendapatkan order. Penghapusan praktik-praktik ini adalah langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat.
6. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025: Keadilan untuk Korban
Tuntutan terakhir adalah desakan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi yang terjadi pada 28 Agustus 2025. Meskipun detail tragedi tidak dijelaskan dalam pernyataan, adanya tuntutan ini menunjukkan bahwa insiden tersebut memiliki dampak signifikan dan menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi. Mereka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas apa yang terjadi.
Solidaritas Ojol dan Mahasiswa: Kekuatan Baru di Jalanan
Keterlibatan mahasiswa, khususnya dari BEM UI, dalam aksi ini memberikan dimensi baru. Ini bukan lagi sekadar suara dari komunitas ojol, melainkan gabungan kekuatan sipil yang lebih luas. Solidaritas ini mengirimkan sinyal kuat kepada pemerintah bahwa isu transportasi online adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Gabungan kekuatan ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih besar. Mahasiswa seringkali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu-isu keadilan sosial, dan keterlibatan mereka dalam demo ojol ini menegaskan bahwa tuntutan para driver adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk keadilan dan kesejahteraan.
Dampak Potensial Aksi Unjuk Rasa: Apa yang Perlu Diketahui Warga Jakarta?
Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa di tiga titik vital Jakarta tentu akan berdampak pada aktivitas ibu kota. Potensi kemacetan di sekitar Kemenhub, Istana Negara, dan DPR RI sangat tinggi. Warga Jakarta diimbau untuk merencanakan perjalanan mereka dengan cermat dan mencari rute alternatif pada hari Rabu, 17 September 2025.
Lebih dari sekadar gangguan lalu lintas, aksi ini juga berpotensi memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai masa depan transportasi online di Indonesia. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan menyentuh inti permasalahan yang telah lama dihadapi oleh para pengemudi dan pengguna layanan. Ini adalah momen krusial bagi pemerintah untuk menunjukkan responsibilitasnya terhadap aspirasi rakyat.
Ribuan pengemudi ojol dan mahasiswa akan turun ke jalan, membawa harapan akan perubahan dan keadilan. Jakarta akan menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka, menanti respons dari pihak berwenang. Akankah tuntutan mereka didengar, ataukah aksi ini hanya akan menjadi babak lain dalam panjangnya perjuangan para pekerja transportasi daring? Waktu yang akan menjawab.
