Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, kini dihadapkan pada dilema besar terkait masa depan industri otomotifnya. Dua pembantu utama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, punya pandangan yang bertolak belakang soal nasib insentif otomotif di tahun 2026. Perdebatan ini bukan sekadar adu data, melainkan menyangkut keberlangsungan ribuan pekerja dan investasi triliunan rupiah di sektor vital ini.
Dua Menteri, Dua Pandangan Berbeda di Panggung Otomotif
Drama ini bermula saat keduanya hadir di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, pada Rabu (26/11) di ICE BSD, Tangerang. Di tengah gemerlap mobil-mobil baru dan inovasi teknologi, perbedaan pandangan mereka mencuat ke publik, menciptakan kebingungan sekaligus tanda tanya besar bagi para pelaku usaha.
Airlangga Hartarto, tanpa tedeng aling-aling, menyatakan bahwa insentif untuk industri otomotif tidak akan cair tahun depan. Alasannya cukup jelas: industri otomotif dalam negeri dianggap sudah cukup kuat, apalagi dengan dukungan pameran berskala nasional dan internasional yang gencar diselenggarakan.
"Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada," kata Airlangga saat itu. Ia menambahkan, "Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget." Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, mengingat harapan banyak pelaku usaha akan dukungan kebijakan fiskal pemerintah.
Namun, di hari dan tempat yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang justru melontarkan pernyataan yang kontradiktif. Agus menyebut bahwa pihaknya sedang menggodok rancangan insentif untuk industri otomotif di tahun depan. Baginya, sektor otomotif adalah tulang punggung ekonomi yang terlalu penting untuk diabaikan.
"Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting," tegas Agus. Ia menekankan pentingnya strategi industrialisasi nasional (SBIN) yang melihat keterkaitan hulu-hilir (backward dan forward linkage) dari setiap kegiatan manufaktur, di mana otomotif memiliki keterkaitan terbesar.
Klaim ‘Cukup Kuat’ dari Kemenko Perekonomian, Benarkah?
Pernyataan Airlangga kemudian diperkuat oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto. Pada Minggu (30/11), Haryo kembali menegaskan bahwa industri otomotif Tanah Air "cukup kuat". Ia menyoroti peningkatan penjualan mobil listrik berbasis baterai (KBLBB) yang signifikan.
Menurut data Kemenko Perekonomian, penjualan mobil listrik naik menjadi 69.146 unit selama Januari-Oktober 2025. Angka ini diklaim menunjukkan peningkatan pangsa pasar hingga 18,27 persen di tahun 2025, ditambah dengan investasi baru sebesar Rp5,66 triliun untuk KBLBB di tahun yang sama.
Haryo juga menambahkan bahwa kendaraan konvensional saat ini masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen. Penjualan sepeda motor juga menunjukkan pertumbuhan baik di pasar domestik maupun ekspor. Dengan kondisi ini, pemerintah merasa ekosistem industri otomotif sudah stabil dan kompetitif.
"Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat?" ucap Haryo, menyiratkan bahwa ruang kebijakan bisa dialihkan untuk sektor prioritas lain yang lebih membutuhkan. Ia juga menyebut belum ada usulan resmi insentif 2026 dari kementerian pembina sektor ini, meski pintu diskusi tetap terbuka.
Kemenperin Angkat Bicara: ‘Kuat’ atau Sekadar Ilusi Data?
Namun, klaim "cukup kuat" dari Kemenko Perekonomian langsung dibantah keras oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief. Febri membeberkan fakta yang mengejutkan di balik angka penjualan mobil listrik yang dibanggakan.
Menurut Febri, dari 69.146 unit mobil listrik yang terjual, 73 persen atau sekitar 50.476 unit, merupakan produk impor Completely Built Up (CBU). Artinya, sebagian besar nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja justru dinikmati oleh negara lain, bukan Indonesia. Ini adalah poin krusial yang sering luput dari perhatian publik.
Sementara itu, kendaraan produksi lokal, yang seharusnya menjadi andalan dan porsi terbesar di pasar, justru menyusut signifikan. Angka penjualannya jauh di bawah jumlah produksi tahunan, sebuah indikator yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan industri dalam negeri.
Febri menegaskan bahwa sangat keliru jika ada pihak yang menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat berdasarkan fakta tersebut. "Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari," ujarnya.
Ia juga menyoroti banyaknya pameran otomotif yang digelar tahun ini. Menurut Kemenperin, ini bukanlah indikasi kekuatan, melainkan justru upaya dan perjuangan keras industri untuk mempertahankan permintaan di tengah anjloknya penjualan domestik. Lebih dari itu, pameran adalah cara untuk melindungi pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Data Gaikindo dan AISI: Alarm Merah untuk Industri Otomotif
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) semakin memperkuat argumen Kemenperin. Gaikindo bahkan telah merevisi target penjualan mobil pada 2025 menjadi hanya 780 ribu unit, turun drastis dari target awal 900 ribu unit.
Angka 780 ribu unit ini jauh lebih kecil dari wholesales Januari-Desember 2024 yang mencapai 865.723 unit, dan retail sebanyak 889.680 unit. Penjualan mobil baru Januari-Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Ini adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.
Tidak hanya mobil, penjualan sepeda motor juga menunjukkan tren yang tidak menggembirakan. AISI melaporkan distribusi sepeda motor ke dealer Januari-Oktober 2025 naik tipis menjadi 5.427.253 unit, hanya sedikit lebih tinggi dari 5.416.888 unit pada periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan yang stagnan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Mengapa Insentif Otomotif Begitu Penting?
Insentif bagi industri otomotif bukan sekadar "hadiah" dari pemerintah, melainkan sebuah instrumen kebijakan dengan dampak domino yang sangat luas. Kebijakan ini bisa berupa potongan pajak penjualan, subsidi bunga kredit, atau dukungan investasi untuk lokalisasi komponen. Tujuannya jelas: merangsang permintaan, mendorong produksi dalam negeri, dan menjaga iklim investasi yang kondusif.
Ketika penjualan lesu, pabrikan akan mengurangi produksi. Ini berarti kapasitas pabrik tidak terpakai optimal, pemasok komponen lokal terancam, dan yang paling krusial, ribuan pekerja bisa terancam PHK. Insentif dapat menjadi "penyelamat" yang menjaga roda ekonomi tetap berputar di sektor ini, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kemenperin memandang insentif sebagai alat vital untuk membalikkan keadaan. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan penjualan, tetapi juga tentang memastikan pemulihan pasar dan menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional secara keseluruhan. Tanpa insentif, industri lokal bisa semakin tergerus oleh produk impor, terutama di segmen kendaraan listrik yang sedang naik daun.
Masa Depan Industri Otomotif Indonesia di Tangan Siapa?
Perdebatan antara Kemenko Perekonomian dan Kemenperin ini menyoroti kompleksitas dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Di satu sisi, ada argumen untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor lain jika otomotif dianggap sudah mandiri. Di sisi lain, ada kekhawatiran serius tentang kesehatan industri lokal jika dukungan ditarik terlalu cepat.
Pertanyaannya, siapa yang paling memahami denyut nadi industri otomotif saat ini? Apakah data makro yang menunjukkan pertumbuhan EV secara keseluruhan, atau data mikro yang menyoroti dominasi impor dan penurunan produksi lokal? Keputusan akhir mengenai insentif otomotif 2026 akan sangat menentukan arah industri ini ke depan, dan nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
