Pemerintah Kota Bolzano, sebuah kota indah di Italia bagian utara, tengah membuat heboh dengan rencana kebijakan barunya. Mulai tahun 2026, mereka berencana memperkenalkan ‘pajak anjing’ khusus yang akan dikenakan kepada wisatawan maupun warga lokal. Kebijakan ini bukan sekadar pungutan biasa, melainkan upaya serius untuk mengatasi masalah yang selama ini meresahkan.
Rencana ini mencuat sebagai solusi atas meningkatnya biaya kebersihan jalan dan layanan publik lainnya yang terkait langsung dengan kotoran anjing. Para pejabat Bolzano merasa perlu ada sumber dana khusus untuk menutupi pengeluaran ekstra ini. Mereka berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kebersihan kota.
Apa Itu Pajak Anjing di Bolzano?
Berdasarkan rancangan undang-undang yang diumumkan pekan ini, wisatawan yang membawa anjing peliharaan mereka ke ibu kota provinsi South Tyrol ini harus merogoh kocek lebih dalam. Setiap ekor anjing akan dikenakan biaya 1,50 euro atau sekitar Rp26.000 per malam. Lumayan juga, ya, jika kamu berlibur cukup lama dengan anjing kesayanganmu.
Tidak hanya turis, warga setempat yang memiliki anjing juga akan dikenakan biaya kepemilikan tahunan sekitar 100 euro atau setara Rp1,7 juta. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil bagi sebagian orang, memicu berbagai pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini jelas akan memengaruhi ribuan pemilik anjing di Bolzano.
Mengapa Pajak Ini Diperlukan?
Tujuan utama dari pajak ini adalah untuk mendanai berbagai kebutuhan yang muncul akibat populasi anjing yang terus bertambah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menambah jumlah tempat sampah khusus, memelihara ruang hijau agar tetap bersih, serta membangun taman dan area khusus anjing yang lebih memadai. Ini adalah investasi untuk fasilitas publik.
Proposal ini muncul di tengah meningkatnya rasa frustrasi dari para pejabat dan penduduk setempat. Mereka mengeluhkan dampak hewan peliharaan terhadap ruang publik, terutama di wilayah yang sangat populer bagi pejalan kaki dan wisatawan. Bayangkan saja, sebuah kota yang indah jadi kurang nyaman karena kotoran anjing yang tidak dibersihkan. Tentu ini jadi masalah serius yang butuh penanganan.
Gagalnya Skema DNA Anjing yang Kontroversial
Menariknya, pajak anjing ini sebenarnya diusulkan untuk menggantikan skema yang tak kalah kontroversial yang diperkenalkan tahun lalu: tes DNA anjing. Skema tersebut mewajibkan pendaftaran DNA anjing untuk mengidentifikasi pemilik yang tidak bertanggung jawab yang tidak membersihkan kotoran hewan peliharaan mereka. Idenya adalah memberikan sanksi yang tepat sasaran.
Sayangnya, program ini jauh dari kata sukses. Tingkat kepatuhan pemilik sangat rendah, bahkan bisa dibilang mengecewakan. Menurut laporan The New York Times, hanya sekitar 12.000 dari 30.000 pemilik anjing di provinsi tersebut yang mendaftar. Ini menunjukkan betapa sulitnya menegakkan aturan semacam itu tanpa dukungan penuh dari masyarakat.
Padahal, ada ancaman denda fantastis sebesar 1.048 euro atau sekitar Rp18,2 juta bagi yang menolak mendaftar. Tetap saja, banyak yang cuek! Kegagalan skema DNA ini menjadi bukti bahwa pendekatan yang terlalu represif mungkin tidak selalu efektif.
Meskipun pajak baru diusulkan, denda bagi pemilik yang tidak membersihkan kotoran anjingnya akan tetap berlaku. Besarannya berkisar antara 200 hingga 600 euro, atau sekitar Rp3,4 juta hingga Rp10,4 juta. Jadi, jangan coba-coba bandel, ya! Aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dengan kebersihan lingkungan.
Ada Keringanan untuk Pemilik Anjing yang Patuh?
Luis Walcher, seorang anggota dewan provinsi, memberikan sedikit angin segar bagi pemilik anjing yang bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa pemilik yang anjingnya terdaftar di basis data DNA akan dibebaskan dari pajak penduduk selama dua tahun. Ini adalah upaya untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah patuh.
Walcher berpendapat ini adalah langkah yang adil karena secara eksklusif menyasar pemilik anjing, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan. Namun, apakah insentif ini cukup untuk membuat semua orang mendaftar dan mematuhi aturan? Waktu yang akan menjawab, mengingat kegagalan skema DNA sebelumnya.
Kecaman dari Organisasi Kesejahteraan Hewan
Seperti yang bisa ditebak, proposal pajak ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai organisasi kesejahteraan hewan. Badan Perlindungan Hewan Nasional Italia (ENPA) menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Mereka memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi bumerang, membuat orang enggan mendaftar atau bahkan mengadopsi anjing.
Carla Rocchi dari ENPA melontarkan kritik pedas, "Setelah kegagalan yang memalukan dan mahal dari proyek DNA anjing yang absurd, alih-alih berfokus pada pendidikan kewarganegaraan, pemeriksaan yang ditargetkan, dan kesadaran warga, kita sekali lagi memilih jalan keluar yang mudah: memajaki hewan dan pemiliknya." Menurutnya, ini adalah jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar masalah.
ENPA menegaskan bahwa hewan peliharaan bukanlah kemewahan, melainkan bagian integral dari keluarga. Menargetkan mereka dengan pajak baru tidak akan menyelesaikan masalah kurangnya etika yang dilakukan oleh segelintir orang. Sebaliknya, justru berisiko menghalangi perjalanan yang bertanggung jawab dan, yang lebih buruk lagi, mendorong penelantaran hewan.
Kritik dari Wali Kota Sendiri
Bahkan, Wali Kota Claudio Corrarati sendiri turut mengkritik pajak tersebut dengan pernyataan yang cukup menohok. Ia mengatakan, "Kita akan menjadi anjing jika memaksakan pajak pada anjing." Sebuah analogi yang kuat untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Ini menunjukkan bahwa perdebatan internal di pemerintahan Bolzano pun cukup sengit mengenai kebijakan ini.
Bukan Kali Pertama Italia Membahas Pajak Hewan
Ternyata, wacana pajak hewan di Italia bukanlah hal baru. Italia pernah memperdebatkan usulan nasional untuk mengenakan pungutan pada kucing dan anjing pada tahun 2012. Tujuannya saat itu adalah untuk mengumpulkan dana bagi kota-kota yang terlilit utang. Sebuah langkah ekstrem untuk mengatasi krisis finansial.
Namun, usulan tersebut dibatalkan dalam hitungan jam setelah memicu kemarahan publik yang meluas. Pengalaman masa lalu ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Bolzano. Apakah kali ini mereka akan berhasil, atau justru kembali menelan pil pahit kegagalan seperti sebelumnya?
Dampak dan Masa Depan Pajak Anjing di Bolzano
Kebijakan pajak anjing ini jelas menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga kebersihan dan kenyamanan kota bagi semua warganya, termasuk turis. Ini adalah tujuan yang mulia dan penting untuk kualitas hidup.
Di sisi lain, ada kekhawatiran serius tentang dampaknya terhadap kesejahteraan hewan dan hak-hak pemilik hewan peliharaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah pajak ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya? Atau justru akan menciptakan masalah baru, seperti meningkatnya angka penelantaran atau berkurangnya minat wisatawan yang ingin membawa hewan peliharaan mereka?
Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Bolzano bisa menjadi contoh sukses dalam pengelolaan hewan peliharaan di ruang publik, atau justru menjadi peringatan bagi kota-kota lain. Yang jelas, perdebatan seputar pajak anjing ini masih akan terus berlanjut hingga tahun 2026, dan mungkin setelahnya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kisah ini.
