Konflik berdarah di Sudan kembali memanas, menyisakan luka mendalam bagi ratusan warga sipil tak berdosa. Pembantaian massal yang dilakukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di kota El Fasher, Darfur Utara, menjadi bukti nyata kekejaman yang tak berkesudahan. Video mengerikan yang beredar di media sosial bahkan menunjukkan pasukan RSF menyiksa hingga mengeksekusi warga secara brutal.
Tragedi ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan puncak dari pengepungan El Fasher yang telah berlangsung selama satu setengah tahun. RSF diketahui telah membangun penghalang sepanjang 56 kilometer, secara efektif memutus akses makanan dan rute pelarian bagi penduduk yang terjebak di dalamnya. Situasi kemanusiaan di sana kini berada di ambang kehancuran.
Melihat kondisi yang semakin memburuk, Amerika Serikat (AS) turun tangan meminta bantuan tiga negara Arab: Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir. Mereka diharapkan dapat menengahi konflik berdarah ini. AS bersama ketiga negara itu mengajukan proposal gencatan senjata antara RSF dan Pasukan Bersenjata Sudan (SAF) demi menghentikan pertempuran dan pembantaian.
RSF sendiri disebut-sebut telah menyetujui proposal gencatan senjata tersebut, termasuk janji untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan di Sudan. Namun, di balik upaya mediasi ini, ada fakta mengejutkan yang terkuak. Pengamat intelijen justru menilai bahwa ketiga negara Arab yang menjadi mediator itu, bersama Rusia, diduga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perang saudara di Sudan.
Konflik Sudan: Akar Permasalahan dan Keterlibatan Asing
Para pengamat dan aktivis hak asasi manusia menuduh bahwa Saudi, UEA, Mesir, dan Rusia berusaha memengaruhi konflik di Sudan dengan berbagai cara. Pengaruh tersebut mencakup dukungan finansial dan logistik, pasokan senjata, hingga dukungan diplomatik. Keterlibatan ini membuat situasi di Sudan semakin kompleks dan sulit diurai.
Awalnya, keempat negara tersebut mendukung militer Sudan ketika menggulingkan rezim diktator Omar Al Bashir pada 2019. Mereka juga mendukung konsolidasi kekuasaan militer melalui kudeta pada 2021. Namun, faksi militer tersebut kemudian terpecah dan saling berperang demi memperebutkan kekuasaan.
RSF dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, yang akrab disapa Hemedti, sementara SAF dipimpin oleh Abdel Fattah Al Burhan. Perpecahan ini memaksa negara-negara yang sebelumnya mendukung kudeta untuk memilih salah satu faksi. Keterlibatan pihak asing pun semakin tidak jelas, mengingat terlalu banyak kepentingan yang dipertaruhkan.
"Pihak manapun yang bisa menguasai Sudan berada dalam posisi memegang pengaruh di kawasan yang lebih luas di ‘Tanduk Afrika’ serta Afrika sub-Sahara," jelas Charles Ray, mantan duta besar AS untuk Kamboja dan Zimbabwe. Ray, yang kini menjabat Ketua Program Afrika di Institut Riset Kebijakan Luar Negeri, menyoroti betapa strategisnya posisi Sudan.
Suplai Senjata dari UEA: Bahan Bakar Perang Saudara
Uni Emirat Arab (UEA) diduga kuat menjadi pemasok senjata utama bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Dagalo. Berbagai laporan dan analisis para pengamat serta aktivis hak asasi manusia melacak sumber sejumlah senjata tersebut yang mengarah ke UEA. Ada pula sejumlah perusahaan di UEA yang memiliki hubungan kuat dengan pemberontak RSF.
Meskipun demikian, UEA secara konsisten membantah tudingan tersebut. Namun, bantahan ini kontras dengan temuan para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengkategorikan UEA jelas "bertanggung jawab" atas eskalasi konflik di Sudan. Keterlibatan UEA diduga didorong oleh kepentingan ekonomi dan ambisi geopolitik di kawasan.
Keterlibatan Mesir: Dukungan Terbuka untuk SAF
Mesir secara terang-terangan mendukung aksi kudeta Al Burhan terhadap Omar Al Bashir pada 2021. Ketika dua jenderal Sudan itu berselisih, Mesir cenderung mendukung Al Burhan yang memimpin SAF untuk berkuasa. Dukungan ini tidak hanya sebatas pernyataan, melainkan juga melalui serangkaian pertemuan diplomatik.
Mesir bahkan berulang kali melakukan pertemuan dengan Al Burhan untuk memberikan dukungan diplomatik yang kuat. Pada salah satu pertemuan bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir secara khusus menyatakan dukungannya terhadap SAF. Mereka menegaskan "komitmen Mesir terhadap kedaulatan Sudan, integritas teritorial, dan peran vital lembaga-lembaga nasionalnya, khususnya Angkatan Bersenjata Sudan."
Dukungan Mesir terhadap SAF kemungkinan besar didasari oleh kepentingan strategis, termasuk keamanan perbatasan dan isu-isu terkait Sungai Nil. Mesir melihat stabilitas Sudan di bawah kepemimpinan yang berpihak padanya sebagai kunci untuk menjaga kepentingan nasionalnya.
Keterlibatan Saudi: Netralitas Publik, Dukungan Terselubung?
Arab Saudi secara publik menegaskan posisi netral dan meminta pihak-pihak yang bertikai segera menghentikan peperangan di Sudan. Mereka juga memainkan peran utama dalam melakukan evakuasi ribuan orang, terutama warga asing, dari Sudan beberapa pekan lalu. Tindakan ini menunjukkan komitmen Saudi terhadap keamanan dan kemanusiaan.
Namun, di balik pernyataan netralitas tersebut, pengamat menilai bahwa Saudi diam-diam mendukung Al Burhan menjadi penguasa Sudan, sama seperti Mesir. Motivasi Saudi mungkin terkait dengan upaya menjaga stabilitas regional, melawan pengaruh Iran, dan mengamankan jalur pelayaran di Laut Merah yang vital.
Rusia: Pemain Bayangan di Balik Layar
Meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam laporan awal, Rusia juga masuk dalam daftar negara yang diduga memengaruhi konflik Sudan. Keterlibatan Rusia seringkali dikaitkan dengan kehadiran tentara bayaran, akses terhadap sumber daya alam, dan ambisi untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di Afrika. Ini menjadi bagian dari strategi Rusia untuk menantang dominasi Barat di berbagai belahan dunia.
Dampak Mengerikan bagi Warga Sipil
Di tengah intrik geopolitik dan perebutan kekuasaan ini, warga sipil Sudan adalah pihak yang paling menderita. Pembantaian di El Fasher hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang menimpa mereka. Jutaan orang telah mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan menghadapi kelaparan akibat blokade dan gangguan pasokan bantuan kemanusiaan.
Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memburuk setiap harinya, sementara perhatian dunia seolah terpecah. Konflik ini bukan hanya tentang perebutan kekuasaan antara dua jenderal, tetapi juga tentang intervensi asing yang memperpanjang penderitaan rakyat Sudan. Tanpa upaya serius dan tulus dari komunitas internasional, darah akan terus mengalir di tanah Darfur.
