Sejarah baru terukir di Jepang. Sanae Takaichi berhasil menjadi Perdana Menteri perempuan pertama negara tersebut, setelah mengantongi 237 suara dalam voting parlemen pada Selasa (21/10). Kemenangan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat beberapa prediksi awal sempat menduga pemungutan suara akan berlanjut ke putaran kedua.
Keberhasilan Takaichi mencatat babak baru di negeri yang secara historis sangat kental dengan sistem patriarki. Norma gender yang mengakar kuat di Jepang membuat pencapaian ini terasa semakin monumental, seolah membuka gerbang bagi representasi perempuan di puncak kekuasaan.
Di tengah dominasi politikus laki-laki yang seringkali merupakan cucu atau cicit dari tokoh politik sebelumnya, Takaichi menaiki tangga politik dengan identitasnya sendiri. Ia berhasil mencapai posisi tertinggi tanpa koneksi atau relasi keluarga yang lazim dijumpai, sebuah upaya yang patut dihormati dan diakui.
Namun, di balik euforia sejarah ini, ada nada sumbang yang terdengar. Kemenangan Takaichi ternyata tidak serta merta dirayakan oleh kelompok feminis di Negeri Sakura. Mengapa demikian? Ada kekhawatiran mendalam yang menyelimuti terpilihnya sosok yang satu ini.
Sejarah Baru yang Penuh Tanda Tanya
Profesor studi Asia dan sejarah dari Temple University Tokyo, Jeff Kingston, sempat menyoroti popularitas Takaichi di dunia politik. Menurutnya, popularitas tersebut tidak serta merta membawa masa depan yang lebih cerah bagi perempuan Jepang. Pernyataan ini menjadi sorotan utama bagi banyak pengamat.
Kingston secara tegas menyatakan bahwa Takaichi tidak memiliki rekam jejak yang positif dalam isu gender. Kebijakan ramah keluarga dan pemberdayaan perempuan bukan menjadi prioritas utamanya selama ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan yang akan diambilnya.
Sebagai tokoh yang berasal dari partai sayap kanan, Takaichi dikenal dengan penekanan kuat pada nilai-nilai keluarga dan sosial yang sangat konservatif. Pandangan ini seringkali bertentangan dengan aspirasi kelompok feminis yang menginginkan perubahan progresif.
Kebijakan Kontroversial yang Mengkhawatirkan
Sanae Takaichi memang dikenal sebagai sosok yang sangat konservatif. Ia secara terbuka menentang pernikahan sesama jenis, sebuah isu yang menjadi perjuangan penting bagi kelompok LGBTQ+ dan pendukung kesetaraan. Penolakannya ini menunjukkan sikap yang kaku terhadap reformasi sosial.
Selain itu, Takaichi juga menentang gerakan yang menyuarakan perizinan bagi pasangan menikah untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda. Menurutnya, reformasi semacam itu justru bisa menghancurkan struktur sosial yang berbasis "unit keluarga" tradisional. Pandangan ini dianggap menghambat kebebasan individu.
Ia juga terkenal menolak hukum suksesi kekaisaran patrilineal Jepang, bahkan memandang seruan untuk reformasi tersebut sebagai upaya penghancuran hukum. Sikap ini memperkuat citranya sebagai penjaga tradisi yang sangat teguh, bahkan jika itu berarti mengabaikan tuntutan modernisasi.
Janji Manis Kampanye, Sekadar Taktik Elektoral?
Di tengah citranya yang konservatif, Takaichi sempat berusaha menarik dukungan dari kelompok perempuan moderat saat kampanye. Ia menjanjikan pengurangan pajak sebagian untuk pengasuhan anak dan insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan pengasuhan anak di tempat kerja. Janji-janji ini terdengar menjanjikan.
Namun, para ahli mewanti-wanti bahwa janji-janji tersebut mungkin hanya demi kepentingan elektoral semata, dan bukan cerminan dari komitmen yang tulus. Keraguan ini muncul mengingat rekam jejaknya yang kurang berpihak pada isu-isu kesetaraan gender.
"Mungkin dia sempat merenungkan masa lalu dan memutuskan untuk mengubah dirinya," kata Kingston. "Tetapi saat orang tiba-tiba membuat perubahan selama kampanye, orang mungkin bersikap skeptis." Keraguan ini menjadi cerminan umum di kalangan pengamat politik dan aktivis.
Bayang-bayang Shinzo Abe dalam Kepemimpinan Takaichi
Profesor ilmu politik di Universitas Nagoya, Hiroko Takeda, bahkan menyamakan kepemimpinan Takaichi dengan mendiang eks PM Shinzo Abe. Selama masa jabatan pertama Abe, Takaichi menjabat beberapa posisi strategis, salah satunya menangani kesetaraan gender dan angka kelahiran.
Namun, saat itu, ia menggunakan pendekatan tradisionalis dalam menerapkan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa meskipun memegang posisi yang berkaitan dengan gender, pendekatannya tetap berpegang pada nilai-nilai konservatif.
"Saya rasa dengan Takaichi menjadi presiden LDP, esensinya adalah politik LDP ala Abe yang sangat konservatif," ujar Takeda. "Terutama dalam hal budaya dan tradisi." Ini mengindikasikan bahwa perubahan signifikan dalam kebijakan gender mungkin tidak akan terjadi di bawah kepemimpinannya.
Beban Berat dan Ekspektasi Tinggi di Pundak PM Perempuan Pertama
Sebelum naik menjadi PM, Takaichi terlebih dahulu memenangkan pemilihan pemimpin partai LDP pada awal Oktober. Pergantian pemimpin di partai terjadi setelah PM saat ini, Shigeru Ishiba, mundur karena sederet masalah dan krisis kepercayaan publik. Ini membuka jalan bagi Takaichi untuk menduduki posisi puncak.
Profesor yang fokus di kajian politik dan gender Universitas Tokai, Yuki Tsuji, juga punya penilaian serupa. Meski Takaichi memimpin LDP, kebijakan yang ada tak akan berbeda jauh dari pendahulunya. "Takaichi tak tertarik dengan hak-hak perempuan atau kebijakan kesetaraan gender," kata Tsuji, dikutip dari AFP.
Tsuji juga mengatakan bahwa makna simbolis keterpilihan Takaichi sebagai perdana menteri perempuan cukup tinggi. Ia punya tekanan sekaligus ekspektasi besar dari masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Posisi ini menempatkannya di bawah sorotan tajam.
"Jika gagal, ini bisa menumbuhkan persepsi negatif terhadap perdana menteri perempuan secara umum," ujar Tsuji. Beban ini menjadi tantangan besar bagi Takaichi, di mana keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi representasi perempuan di kancah politik Jepang di masa depan.
