Parlemen Israel, Knesset, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah Komite Keamanan Nasionalnya mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang sangat kontroversial. RUU ini berpotensi memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina, sebuah langkah yang memicu perdebatan sengit di dalam negeri maupun di kancah internasional. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan disebut-sebut mendukung penuh inisiatif yang memecah belah ini.
RUU tersebut dijadwalkan untuk menjalani pembacaan pertamanya di sidang pleno Knesset dalam waktu dekat, diperkirakan paling cepat pada Rabu (5/11). Jika disahkan, undang-undang ini akan menandai perubahan signifikan dalam sistem peradilan Israel, terutama terkait dengan penanganan tahanan Palestina. Dunia pun menanti dengan cemas perkembangan selanjutnya dari drama politik yang memanas ini.
Mengapa RUU Ini Jadi Sorotan Dunia?
Menurut laporan dari Middle East Eye, RUU kontroversial ini secara spesifik menetapkan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati kepada individu yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalisme. Ini berarti, mereka yang dituduh melakukan kejahatan dengan latar belakang konflik Israel-Palestina bisa menghadapi hukuman paling berat. Namun, ada satu poin krusial yang membuat RUU ini menuai kritik pedas.
Aturan hukuman mati tersebut tidak akan berlaku bagi warga Israel yang membunuh warga Palestina, menciptakan standar ganda yang jelas. Padahal, banyak warga Palestina dilaporkan meninggal dunia saat berada dalam tahanan Israel, seringkali akibat kelalaian atau dugaan penganiayaan. Ketidakseimbangan ini menjadi inti dari gelombang protes dan kekhawatiran akan keadilan yang bias.
Sejarah hukuman mati di Israel sendiri sangat langka. Sejak berdirinya negara tersebut, hanya satu orang yang pernah dieksekusi, yaitu penjahat perang Nazi Adolf Eichmann pada tahun 1962. Fakta ini semakin menegaskan betapa serius dan tidak biasanya langkah yang diambil oleh Knesset saat ini.
Drama Politik di Balik Layar Knesset
RUU hukuman mati ini sebenarnya bukan barang baru. Beberapa bulan lalu, proposal serupa sempat ditolak mentah-mentah oleh parlemen. Namun, kini situasinya berbalik 180 derajat, dan RUU tersebut kembali disetujui untuk dibahas lebih lanjut, terutama setelah sejumlah sandera Israel berhasil dikembalikan.
Gal Hirsch, juru bicara pemerintah untuk urusan sandera, awalnya adalah salah satu penentang keras RUU ini. Pada rapat Komite Keamanan Nasional September 2025, ia menyuarakan kekhawatiran bahwa pengesahan hukuman mati bisa membahayakan sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Namun, pada Senin (3/11), Hirsch secara mengejutkan mengubah pendiriannya.
Ia kini menyatakan dukungan penuh terhadap RUU tersebut, sejalan dengan posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Alasan di balik perubahan sikapnya cukup gamblang: "Posisi perdana menteri, dan saya telah berbicara dengannya sebelum debat, adalah mendukung RUU tersebut," kata Hirsch. Ia menambahkan bahwa penolakannya sebelumnya sudah tidak relevan lagi karena "20 sandera hidup terakhir telah dikembalikan ke Israel."
Ancaman dan Tawar-Menawar Koalisi
Dukungan terhadap RUU ini tidak lepas dari tekanan politik yang kuat dari partai sayap kanan. Limor Son Har-Melech, anggota parlemen dari partai Otzma Yehudit, adalah penggagas awal RUU ini. Ia mendapatkan dukungan penuh dari pemimpin partainya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang dikenal dengan pandangan garis kerasnya.
Ben Gvir bahkan mengeluarkan ultimatum pada 20 Oktober lalu, memperingatkan bahwa jika RUU ini tidak lolos pembacaan pertama di sidang pleno Knesset dalam waktu tiga minggu, partainya tidak akan lagi menganggap dirinya wajib memberikan suara bersama koalisi. Ancaman ini menunjukkan betapa pentingnya RUU ini bagi koalisi yang berkuasa, bahkan menjadi bagian dari perjanjian koalisi antara partai Likud dan Otzma Yehudit.
Pada Maret 2023, anggota parlemen sebenarnya telah memberikan suara 55-9 untuk mendukung RUU tersebut. Namun, saat itu, RUU ini tidak dapat melangkah lebih jauh karena adanya oposisi tingkat tinggi di dalam pemerintahan dan badan keamanan. Kini, dengan perubahan dinamika politik dan kembalinya sandera, jalan bagi RUU ini tampaknya lebih terbuka lebar.
Suara Penolakan: “Hukum Populis dan Ekstremis”
Di tengah gelombang dukungan, masih ada suara-suara penolakan yang keras. Satu-satunya anggota Komite Keamanan Nasional yang menentang pengesahan Undang-Undang tersebut adalah Knesset Gilad Kariv, seorang anggota Partai Buruh sayap kiri. Kariv tidak ragu melontarkan kritik pedas terhadap RUU ini, menyebutnya sebagai "hukum populis dan ekstremis."
Menurut Kariv, hukuman mati tidak akan efektif dalam memberantas terorisme yang mematikan. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa langkah ini justru "akan mengintensifkannya," memicu siklus kekerasan yang lebih parah. Ia juga menuduh Perdana Menteri Netanyahu mendukung RUU tersebut hanya untuk "menyanjung" Ben Gvir, terutama setelah ketidakpuasan Ben Gvir terhadap pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Kariv menegaskan bahwa dukungan Netanyahu terhadap RUU ini adalah bukti nyata bahwa "pertimbangan politik lebih penting daripada pertimbangan keamanan." Ia khawatir bahwa keputusan yang didasari motif politik semacam ini akan membawa dampak negatif jangka panjang bagi keamanan dan stabilitas Israel. Kritik ini menyoroti perpecahan mendalam di dalam tubuh politik Israel terkait isu sensitif ini.
Implikasi dan Potensi Gejolak Baru
Meskipun RUU ini mendapatkan dukungan kuat dari beberapa pihak, Gal Hirsch sendiri mengajukan satu syarat penting. Ia mengatakan bahwa RUU tersebut hanya boleh disahkan jika lembaga keamanan Israel, serta Koordinator untuk Sandera dan Orang Hilang pemerintah, memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat rahasia mengenai setiap kasus individual sebelum hukuman mati dijatuhkan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menambahkan lapisan pengawasan, meskipun masih dalam kerangka yang kontroversial.
Jika RUU ini benar-benar disahkan, implikasinya bisa sangat luas dan memicu gejolak baru dalam konflik Israel-Palestina yang sudah tegang. Langkah ini berpotensi memperburuk ketegangan, memicu kemarahan di kalangan warga Palestina, dan menuai kecaman keras dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dunia kini menanti dengan napas tertahan, melihat apakah Israel akan melangkah maju dengan RUU yang berpotensi mengubah lanskap hukum dan politik di kawasan tersebut.
Keputusan Knesset atas RUU hukuman mati ini bukan hanya akan membentuk masa depan peradilan di Israel, tetapi juga akan mengirimkan pesan kuat tentang nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dianut oleh negara tersebut. Dengan segala kontroversi dan pertaruhan politik yang menyertainya, RUU ini siap menjadi salah satu topik paling panas yang akan dibahas di panggung global.
