Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi global dengan tuduhan mengejutkan. Ia mengklaim adanya "pembantaian" atau "genosida kulit putih" di Afrika Selatan, sebuah tuduhan yang langsung berujung pada keputusan boikot Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di negara tersebut. Keputusan ini sontak menarik perhatian dunia dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kebenaran klaim tersebut.
Klaim Kontroversial Donald Trump dan Boikot KTT G20
Melalui platform media sosial buatannya, Truth Social, pada Jumat (7/11) lalu, Trump melontarkan tuduhan serius. Ia menyatakan bahwa orang-orang Afrikaner, yang merupakan keturunan pemukim Belanda, Prancis, dan Jerman, sedang dibunuh dan dibantai di Afrika Selatan. Lebih lanjut, ia menuduh bahwa tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal.
Tuduhan ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan berujung pada tindakan nyata. Trump menegaskan bahwa Afrika Selatan tidak pantas menjadi tuan rumah pertemuan puncak G20. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memboikot acara tersebut dan memastikan tidak ada satu pun pejabat pemerintah AS yang akan hadir.
Keputusan Trump untuk memboikot KTT G20 ini tentu saja memiliki implikasi diplomatik yang signifikan. Ini menunjukkan betapa seriusnya mantan presiden AS itu memandang isu yang ia angkat, meskipun banyak pihak mempertanyakan dasar dari klaim tersebut.
Membongkar Mitos ‘Genosida Kulit Putih’
Istilah "genosida kulit putih" atau white genocide bukanlah konsep yang diakui secara luas dalam studi genosida atau hukum internasional. Sebaliknya, ini adalah term yang dicetuskan dan dipopulerkan oleh kelompok supremasi kulit putih untuk tujuan propaganda mereka.
Narasi ini dibangun di atas keyakinan bahwa ras kulit putih sedang "sekarat" atau terancam punah. Mereka berargumen bahwa populasi non-kulit putih yang terus bertambah, ditambah dengan kebijakan imigrasi dan asimilasi paksa, akan mengikis keberadaan dan identitas ras kulit putih.
Keyakinan semacam ini sering kali diiringi dengan slogan-slogan yang memicu ketakutan dan kebencian. European Center for Populism Studies (ECPS) mencatat salah satu slogan paling populer adalah, "Kita harus mengamankan keberadaan bangsa kita dan masa depan bagi anak-anak kulit putih."
Para ahli dan sumber terpercaya menegaskan bahwa "genosida kulit putih" adalah mitos politik belaka. Ini didasarkan pada pseudosains, pseudosejarah, dan, yang paling penting, kebencian terhadap kelompok etnis tertentu. Klaim ini tidak memiliki dasar faktual yang kuat.
Bantahan Keras dari Afrika Selatan dan Para Ahli
Di Afrika Selatan sendiri, klaim tentang genosida kulit putih sama sekali tidak mendapatkan dukungan. Tidak ada satu pun partai politik di sana, termasuk yang mewakili komunitas Afrikaner dan kulit putih, yang mengakui atau mengeklaim terjadinya genosida. Ini adalah fakta penting yang membantah narasi Trump.
Pemimpin partai Aliansi Demokratik (DA) dan Menteri Pertahanan, John Steenhusein, dengan tegas menyebut klaim Trump sebagai "omong kosong." Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan tokoh politik yang mewakili kepentingan minoritas kulit putih di Afrika Selatan pun tidak sependapat dengan Trump.
Jaco Kleynhans, seorang pejabat senior di kelompok lobi Afrikaner Solidarity, juga telah menyampaikan informasi ini kepada pejabat pemerintah AS. Ia secara lugas menyatakan, "Tidak ada genosida dan tidak ada perampasan tanah," seperti dikutip oleh BBC.
Sejarawan Afrika Selatan dari Universitas Cambridge, Saul Debow, turut angkat bicara. Ia menyebut ocehan Trump sebagai "ilusi" semata. "Tidak ada dasar untuk klaim khayalan Trump soal genosida kulit putih," kata Dubow, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.
Akar Permusuhan Trump dengan Afrika Selatan
Permusuhan Donald Trump terhadap Afrika Selatan sebetulnya sudah mulai mengemuka sejak awal tahun. Ini bukan kali pertama ia melontarkan tuduhan atau kekhawatiran serupa.
Pada Januari, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memperkenalkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan tanah yang sangat timpang. Tiga dekade setelah berakhirnya era apartheid, tiga perempat tanah pribadi di Afrika Selatan masih dikuasai oleh minoritas kulit putih.
Ramaphosa menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memudahkan negara mengambil alih tanah, namun bukan dengan cara menyita secara ilegal. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang adil demi distribusi ulang tanah kepada seluruh warga negara.
Tak lama setelah itu, Trump langsung menuduh Afrika Selatan merampas tanah dan memperlakukan kelompok tertentu dengan sangat buruk. Ia bahkan mengancam, "Amerika Serikat tak akan menoleransi ini, kami akan bertindak." Ini menunjukkan bahwa isu reformasi tanah menjadi pemicu utama ketegangan.
AS Beri Suaka, Ramaphosa Beri Bukti
Pada Mei, Amerika Serikat mengambil langkah kontroversial dengan memberikan suaka kepada 59 warga kulit putih Afrika Selatan. Langkah ini diambil dengan dalih untuk melindungi warga kulit putih dari diskriminasi rasial yang mereka klaim terjadi.
Masih di bulan yang sama, Trump bertemu dengan Presiden Cyril Ramaphosa di Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut, Trump kembali mengeklaim bahwa genosida sedang terjadi terhadap Afrikaner kulit putih di Afrika Selatan. Ia tampak gigih mempertahankan narasinya.
Namun, Ramaphosa dengan tenang membantah tuduhan tersebut dan bahkan memberikan bukti tak langsung yang cukup cerdas. Ia menunjuk tiga orang kulit putih Afrika Selatan yang ikut hadir di Gedung Putih bersamanya.
"Jika terjadi genosida petani Afrikaner, saya berani bertaruh, ketiga laki-laki ini tak akan hadir di sini," kata Ramaphosa. Ketiga orang itu adalah pemain golf profesional Ernie Els dan Retief Goosen, serta orang terkaya di Afrika Selatan, Johann Rupert. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa klaim Trump tidak berdasar.
Data Pembunuhan di Pertanian: Membongkar Mitos Genosida
Untuk lebih membantah klaim genosida, Menteri Kepolisian Senzo Mchunu pada Mei lalu merilis rincian data pembunuhan di pertanian. Data ini secara langsung menyoroti fakta di lapangan dan membongkar narasi yang menyesatkan.
Mchunu mengakui bahwa memang ada beberapa petani kulit putih yang terbunuh. Namun, ia juga menekankan bahwa banyak informasi yang menyesatkan beredar luas di media sosial dan seringkali dimanfaatkan oleh kelompok sayap kanan untuk memicu ketegangan.
Menurut data yang disampaikan Mchunu, pada periode Januari hingga Maret, tercatat enam orang dibunuh di pertanian. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya adalah orang kulit hitam, dan hanya satu orang kulit putih.
Di tahun sebelumnya, pada periode Oktober hingga Desember, tercatat 12 pembunuhan di peternakan. Dari kasus-kasus tersebut, hanya satu di antaranya adalah warga kulit putih yang juga merupakan pemilik peternakan. Data ini jelas menunjukkan bahwa pembunuhan di pertanian tidak secara eksklusif menargetkan warga kulit putih, dan jumlah korban kulit hitam justru lebih banyak.
Dengan berbagai bantahan dari pejabat Afrika Selatan, para ahli, dan data konkret dari kepolisian, klaim "genosida kulit putih" yang dilontarkan Donald Trump terbukti tidak memiliki dasar yang kuat. Ini lebih merupakan narasi politik yang bertujuan untuk propaganda, daripada refleksi fakta di lapangan.
