Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada Senin (10/11) telah menggemparkan jagat media. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, penganugerahan ini resmi dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025. Namun, di balik seremoni tersebut, sejumlah media internasional justru menyoroti kontroversi dan riak protes yang menyertainya.
Sorotan Dunia: Mengapa Pemberian Gelar Soeharto Jadi Perbincangan Panas?
Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan tanpa alasan. Selama 32 tahun memimpin, ia dikenal sebagai arsitek pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia di era Orde Baru. Namun, warisannya juga diwarnai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif, yang pada akhirnya memicu gelombang reformasi dan kejatuhannya pada tahun 1998.
Malay Mail: Protes, HAM, dan Korupsi yang Tak Terlupakan
Media Malaysia, Malay Mail, menjadi salah satu yang paling vokal dalam pemberitaannya. Dalam artikel berjudul "Indonesia names Suharto a national hero despite protests over his legacy," mereka menyoroti bahwa penganugerahan gelar ini diberikan di tengah gelombang protes dari para aktivis pro-demokrasi dan keluarga korban yang terdampak kebijakan rezim Soeharto. Ini menunjukkan bahwa luka sejarah masih belum sepenuhnya sembuh.
Malay Mail secara gamblang menyebut Soeharto sebagai pemimpin yang dipaksa turun dari jabatannya karena berbagai tuduhan serius. Pelanggaran HAM, korupsi, dan nepotisme menjadi poin utama yang mereka garis bawahi sebagai alasan di balik kejatuhan pemerintahan tiga dekadenya. Laporan ini juga menyoroti fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto, yang menganugerahkan gelar tersebut, adalah mantan menantu Soeharto.
Koneksi personal antara Prabowo dan Soeharto ini menambah dimensi politik yang kompleks pada keputusan tersebut. Malay Mail bahkan mengutip komentar seorang warga Indonesia di Timor Leste yang memprotes keras pemberian gelar ini. Timor Leste, yang pernah menjadi wilayah Indonesia, mengalami invasi militer di bawah komando Soeharto, dan Prabowo sendiri pernah menjabat sebagai pemimpin Kopassus yang terlibat dalam operasi di sana.
Channel News Asia: Ironi di Balik Nama Marsinah
Media Singapura, Channel News Asia (CNA), juga tak ketinggalan mengabarkan penganugerahan ini melalui artikel "Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto." CNA menyoroti sebuah ironi yang mencolok: Soeharto diberi gelar pahlawan nasional bersamaan dengan sejumlah tokoh lain, termasuk aktivis buruh Marsinah.
Marsinah adalah sosok simbol perlawanan buruh yang diculik dan tewas dibunuh secara misterius selama rezim Soeharto. Penempatan potret Soeharto yang mengenakan seragam militer di barisan depan, bersebelahan dengan potret Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, menciptakan kontras yang tajam. Ini seolah menyiratkan bahwa sejarah sedang mencoba mendamaikan dua kutub yang sangat berbeda.
Nikkei Asia dan SCMP: Label ‘Diktator’ yang Melekat
Media Jepang, Nikkei Asia, dalam laporannya berjudul "Indonesia names late dictator Suharto a national hero," secara eksplisit menggunakan label "diktator" untuk Soeharto. Mereka menggarisbawahi bahwa penganugerahan ini dilakukan oleh Prabowo, meskipun ada riak protes dari para aktivis HAM dan antirasuah. Penggunaan istilah "diktator" ini mencerminkan pandangan kritis internasional terhadap warisan kepemimpinan Soeharto.
Senada dengan itu, South China Morning Post (SCMP) dari China juga menyoroti prosesi tersebut. SCMP mencatat bahwa pemberian gelar ini dilakukan di tengah protes masyarakat, terutama dari kalangan aktivis HAM. Mereka menegaskan bahwa gelar tersebut diberikan dalam prosesi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto, meskipun ada keberatan dari aktivis pro-demokrasi dan keluarga yang terdampak kebijakan "tangan besinya."
Jejak Kontroversial Soeharto: Antara Pembangunan dan Pelanggaran HAM
Warisan Soeharto memang kompleks dan penuh dualisme. Di satu sisi, ia diakui berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia selama periode Orde Baru. Program-program pembangunan seperti swasembada pangan dan industrialisasi menjadi tonggak penting yang mengubah wajah Indonesia. Namun, di sisi lain, capaian ini harus dibayar mahal.
Era Orde Baru: Stabilitas Versus Tangan Besi
Era Orde Baru dikenal dengan stabilitas politiknya yang kokoh, namun juga diiringi dengan pembatasan kebebasan sipil dan politik yang ketat. Kritik terhadap pemerintah dibungkam, media diawasi ketat, dan oposisi politik nyaris tidak diberi ruang. Kebijakan "tangan besi" ini, meskipun menciptakan ketertiban, juga melahirkan banyak korban dan pelanggaran HAM.
Kasus-kasus seperti Tragedi 1965, invasi Timor Leste, penembakan misterius (petrus), hingga kasus Marsinah dan Semanggi, menjadi noda hitam dalam sejarah Orde Baru. Tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan keluarga serta kroni Soeharto juga menjadi sorotan tajam, terutama menjelang kejatuhannya pada tahun 1998.
Warisan yang Terus Diperdebatkan
Hingga kini, warisan Soeharto terus menjadi bahan perdebatan sengit di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, ia adalah pahlawan pembangunan yang menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Namun, bagi korban dan aktivis HAM, ia adalah simbol otoritarianisme dan pelanggar HAM berat yang seharusnya tidak dihormati dengan gelar pahlawan.
Pemberian gelar pahlawan nasional ini secara tidak langsung membuka kembali luka lama dan memicu diskusi tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya menempatkan sejarahnya. Apakah pembangunan ekonomi bisa mengesampingkan pelanggaran HAM? Pertanyaan ini terus menghantui dan menjadi tantangan bagi narasi sejarah nasional.
Implikasi Politik Keputusan Prabowo: Menantu dan Sejarah
Keputusan Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tentu memiliki implikasi politik yang signifikan. Sebagai mantan menantu Soeharto, langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk merehabilitasi nama baik mertuanya dan mungkin juga sebagai bagian dari strategi politik untuk merangkul basis pendukung Orde Baru.
Langkah ini juga menunjukkan keberanian Prabowo untuk mengambil keputusan kontroversial yang mungkin akan menuai pro dan kontra di dalam negeri. Bagi media internasional, keputusan ini menjadi cerminan bagaimana Indonesia saat ini meninjau kembali masa lalunya, terutama di bawah kepemimpinan presiden yang memiliki ikatan personal dengan era Orde Baru.
Secara keseluruhan, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu gelombang perhatian dari media internasional. Sorotan tajam mereka terhadap kontroversi HAM, korupsi, dan nepotisme yang menyertai warisan Soeharto menunjukkan bahwa keputusan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pernyataan politik dan sejarah yang akan terus diperdebatkan, baik di dalam maupun luar negeri.
