Seorang hakim federal di Amerika Serikat baru-baru ini membuat keputusan yang menggemparkan, memblokir rencana kontroversial pemerintahan Donald Trump untuk mengerahkan sekitar 200 pasukan Garda Nasional California ke Portland, Oregon. Keputusan ini menambah daftar panjang drama hukum yang mewarnai masa jabatan Trump, terutama terkait penanganan protes sipil. Ini bukan sekadar keputusan hukum biasa, melainkan pertarungan sengit antara kekuasaan federal dan otonomi negara bagian.
Drama Hukum di Portland: Ketika Kekuasaan Federal Ditantang
Hakim Karin Immergut, yang memimpin persidangan, secara tegas memutuskan untuk memblokir sementara pengerahan pasukan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa aksi protes yang sedang berlangsung di Portland memerlukan kehadiran pasukan Garda Nasional dari luar negara bagian. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Gedung Putih yang berulang kali mencoba menggunakan kekuatan federal untuk menertibkan demonstrasi.
"Bagaimana mungkin mendatangkan Garda Nasional federal dari California tidak secara langsung melanggar (keputusan) yang saya keluarkan kemarin?" tanya Immergut kepada pengacara pemerintahan Trump saat sidang pada Minggu (5/10/2025). Pertanyaan retoris ini menyoroti keraguan hakim terhadap dasar hukum pengerahan pasukan tersebut. Dengan putusan ini, pengiriman pasukan California ke Portland akan tertunda selama gugatan hukum masih berjalan.
Sehari sebelumnya, Hakim Immergut juga telah mengeluarkan putusan serupa yang memblokir rencana Trump untuk mengerahkan 200 pasukan Garda Nasional Oregon ke Portland. Ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menolak intervensi federal yang dianggap tidak beralasan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar langsung dari Gedung Putih atau Kementerian Pertahanan AS mengenai putusan terbaru ini.
Mengapa Portland Menjadi Titik Panas?
Portland, Oregon, telah menjadi episentrum protes dan demonstrasi selama berbulan-bulan, terutama setelah gelombang gerakan Black Lives Matter. Protes-protes ini seringkali berpusat di sekitar fasilitas imigrasi federal dan gedung-gedung pemerintah lainnya, memicu ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan. Pemerintah federal, di bawah kepemimpinan Trump, melihat situasi ini sebagai ancaman terhadap properti dan ketertiban umum.
Pemerintahan Trump berulang kali mengklaim bahwa pengerahan pasukan federal, termasuk Garda Nasional, diperlukan untuk melindungi properti federal dan memulihkan "hukum dan ketertiban" di kota-kota yang dilanda protes. Mereka berargumen bahwa otoritas lokal dan negara bagian gagal mengendalikan situasi, sehingga intervensi federal menjadi satu-satunya solusi. Namun, argumen ini justru memicu kritik keras dari para pemimpin negara bagian dan aktivis hak sipil.
Garda Nasional: Antara Loyalitas Negara Bagian dan Perintah Federal
Penting untuk memahami bahwa Garda Nasional memiliki struktur yang unik di Amerika Serikat. Mereka adalah pasukan berbasis negara bagian yang secara umum bertanggung jawab kepada gubernur masing-masing. Namun, dalam keadaan tertentu, mereka dapat diperintahkan untuk tugas federal oleh Presiden. Inilah yang menjadi inti dari konflik hukum ini.
Kementerian Pertahanan AS sebelumnya menyatakan akan mengirim 200 pasukan Garda Nasional California ke Oregon "untuk mendukung Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS dan personel federal lainnya yang menjalankan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal, dan untuk melindungi properti federal." Pernyataan ini menunjukkan niat pemerintah federal untuk menggunakan Garda Nasional sebagai perpanjangan tangan penegakan hukum federal, meskipun ada keberatan dari pemerintah negara bagian.
Gubernur Newsom dan Perlawanan Negara Bagian
Rencana pengerahan pasukan ini secara terang-terangan ditentang oleh Gubernur California, Gavin Newsom. Newsom, seorang Demokrat, menganggap langkah Trump sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang serius dan pelanggaran terhadap supremasi hukum. Ia berpendapat bahwa pemerintah federal tidak memiliki hak untuk mengerahkan pasukan negara bagian tanpa persetujuan gubernur, terutama jika alasannya tidak kuat.
"Ini adalah penyalahgunaan hukum dan kekuasaan yang sangat keji. Pemerintahan Trump tanpa ampun menyerang supremasi hukum itu sendiri," kata Newsom. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran banyak gubernur negara bagian yang merasa bahwa pemerintah federal melangkahi batas-batas konstitusional mereka. Konflik ini menyoroti ketegangan yang terus-menerus antara pemerintah federal dan negara bagian, terutama dalam isu-isu sensitif seperti penegakan hukum dan kebebasan sipil.
Implikasi Jangka Panjang dan Pertarungan Kekuasaan
Keputusan Hakim Immergut ini memiliki implikasi yang signifikan. Ini menegaskan kembali prinsip bahwa pemerintah federal tidak dapat sembarangan mengerahkan pasukan militer atau paramiliter ke negara bagian tanpa dasar hukum yang kuat dan persetujuan yang memadai. Ini juga menjadi kemenangan bagi para aktivis hak sipil dan mereka yang khawatir akan militerisasi respons terhadap protes.
Pertarungan hukum ini bukan hanya tentang Garda Nasional atau Portland. Ini adalah pertarungan yang lebih besar tentang batas-batas kekuasaan presiden, peran pemerintah federal dalam urusan negara bagian, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan semakin dekatnya pemilihan umum, isu-isu seperti ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan dan memicu perdebatan sengit di seluruh negeri.
Meskipun keputusan ini bersifat sementara, ia mengirimkan pesan yang jelas: kekuasaan presiden tidak absolut, dan sistem peradilan independen masih berfungsi sebagai penyeimbang. Masa depan pengerahan pasukan federal di Portland, dan di tempat lain, akan sangat bergantung pada hasil gugatan hukum yang sedang berlangsung dan bagaimana pemerintah federal memilih untuk merespons putusan ini. Satu hal yang pasti, drama hukum di Amerika Serikat masih jauh dari kata usai.
