Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia kembali memanas, kali ini berpusat pada masa depan perjanjian pengendalian senjata nuklir vital, New Strategic Arms Reduction Treaty (New START). Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, baru-baru ini mengungkapkan bahwa AS sedang meninjau usulan Presiden Vladimir Putin untuk mempertahankan pembatasan senjata nuklir, meski perjanjian itu dijadwalkan berakhir pada Februari 2026. Ini menjadi sinyal campur aduk di tengah retorika nuklir yang semakin agresif dari kedua belah pihak.
"Sejauh ini belum ada tanggapan substantif dari Washington," kata Lavrov dalam wawancara dengan kantor berita RIA Novosti, seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa Moskow hanya diberitahu melalui jalur diplomatik bahwa "isu ini sedang dipertimbangkan." Pernyataan ini menunjukkan adanya komunikasi, namun belum ada kepastian yang jelas mengenai langkah selanjutnya.
Latar Belakang Perjanjian New START: Penjaga Perdamaian yang Terancam?
New START, yang ditandatangani pada tahun 2010, merupakan salah satu dari sedikit perjanjian pengendalian senjata nuklir yang masih tersisa antara AS dan Rusia. Perjanjian ini menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas strategis global. Bayangkan saja, tanpa perjanjian ini, perlombaan senjata nuklir bisa kembali tak terkendali.
Inti dari New START adalah membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan masing-masing pihak hingga 1.550 unit. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan batasan pada peluncur dan pembom strategis. Tujuannya jelas: mencegah kedua kekuatan nuklir terbesar dunia dari menumpuk senjata yang bisa memicu bencana global.
Sebelumnya, Presiden Putin telah menyatakan kesiapan Rusia untuk tetap mematuhi batasan dalam perjanjian New START selama satu tahun setelah masa berlakunya habis. Syaratnya, tentu saja, Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Ini adalah tawaran yang menunjukkan keinginan Rusia untuk menjaga stabilitas, setidaknya untuk sementara.
Usulan Putin dan Respon "Menggantung" dari AS
Usulan Putin ini datang di tengah kekhawatiran global akan perlombaan senjata nuklir baru. Dengan berakhirnya perjanjian pada 2026, dunia menanti-nanti apakah kedua negara adidaya ini akan menemukan titik temu. Respon "sedang dipertimbangkan" dari AS, meskipun belum substantif, setidaknya menunjukkan bahwa saluran diplomatik masih terbuka.
Namun, di balik layar diplomatik, ketegangan antara Moskow dan Washington soal isu nuklir justru semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ini bukan sekadar negosiasi biasa, melainkan pertarungan kekuatan dan retorika yang bisa memiliki konsekuensi serius.
Eskalasi Retorika Nuklir: Dari Uji Coba hingga Ancaman Balasan
Situasi semakin rumit dengan serangkaian pernyataan dan tindakan provokatif dari kedua belah pihak. Ini dimulai dengan pamer kekuatan dari Rusia, diikuti dengan respons keras dari AS, menciptakan siklus ketegangan yang mengkhawatirkan.
Rudal Burevestnik dan Drone Poseidon: Pamer Kekuatan Rusia
Pada akhir Oktober, Putin mengumumkan keberhasilan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik. Ia dengan bangga menyebutnya sebagai "senjata unik yang tidak dimiliki negara mana pun." Ini adalah pesan jelas bahwa Rusia terus mengembangkan kemampuan nuklirnya.
Beberapa hari kemudian, Putin kembali mengumumkan keberhasilan uji coba drone bawah laut bertenaga nuklir Poseidon. Drone ini diklaimnya "tak tertandingi dalam kecepatan dan kedalaman" serta "mustahil untuk dicegat." Dua pengumuman ini secara efektif menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan arsenal nuklirnya.
Reaksi Keras Trump: Kapal Selam hingga Uji Coba Nuklir
Pernyataan Putin segera memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Trump menegaskan, "Saya tahu kami memiliki kapal selam nuklir, yang terbaik di dunia, tepat di dekat wilayah mereka." Ini adalah balasan langsung yang menunjukkan bahwa AS tidak akan tinggal diam.
Tidak berhenti di situ, Trump kemudian menginstruksikan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir di Amerika Serikat "dengan dasar yang setara" dengan Rusia dan China. Perintah ini sontak menimbulkan kehebohan, mengingat uji coba nuklir berskala penuh telah lama dihindari oleh sebagian besar negara.
Polemik Uji Coba Nuklir: Antara "Ledakan Penuh" dan "Non-Kritis"
Pernyataan Trump itu segera menimbulkan kehebohan di media dan kalangan politik di kedua negara. Banyak yang khawatir akan dimulainya kembali era uji coba nuklir yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu perlombaan senjata yang lebih berbahaya.
Beberapa pejabat pemerintahan AS kemudian berupaya menenangkan situasi. Mereka menyatakan bahwa tidak akan ada ledakan nuklir berskala penuh, melainkan hanya uji non-kritis. Uji non-kritis biasanya melibatkan simulasi tanpa peledakan nuklir sebenarnya, bertujuan untuk menguji komponen atau sistem senjata.
Tuduhan Uji Coba Rahasia dan Rapat Dewan Keamanan Rusia
Namun, dalam wawancara dengan program 60 Minutes pada 31 Oktober, Trump menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat akan melakukan pengujian seperti "negara-negara lain." Ia bahkan menuduh Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah secara rahasia.
"Negara-negara itu melakukan uji bawah tanah yang tidak diketahui publik. Kami akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan," kata Trump ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan mulai meledakkan senjata nuklir untuk pengujian. Tuduhan ini menambah lapisan ketidakpercayaan antara ketiga kekuatan nuklir tersebut.
Meski begitu, retorika nuklir antara kedua pemimpin terus berlanjut. Pada awal November, Putin memimpin rapat Dewan Keamanan Rusia untuk membahas kemungkinan pelaksanaan uji coba nuklir di negaranya. Ini menunjukkan bahwa isu uji coba nuklir bukan hanya retorika, tetapi juga menjadi pertimbangan serius di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan Andrey Belousov mengusulkan agar uji coba segera dilakukan. Namun, Direktur Dinas Keamanan Federal (FSB) Alexander Bortnikov menyarankan agar Rusia terlebih dahulu menunggu langkah nyata dari Amerika Serikat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas keputusan terkait senjata nuklir.
Masa Depan Pengendalian Senjata Nuklir: Di Ambang Ketidakpastian
Situasi ini menempatkan dunia di ambang ketidakpastian. Perjanjian New START adalah benteng terakhir yang menjaga batas-batas dalam perlombaan senjata nuklir. Jika perjanjian ini runtuh tanpa pengganti yang memadai, risiko konflik dan eskalasi akan meningkat secara drastis.
Meskipun AS sedang "meninjau" usulan Putin, retorika dan tindakan agresif dari kedua belah pihak menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk negosiasi damai. Pertanyaannya sekarang, apakah kedua negara adidaya ini mampu menahan diri dan menemukan jalan keluar, ataukah kita akan menyaksikan babak baru dalam perlombaan senjata nuklir yang mengerikan? Masa depan pengendalian senjata nuklir, dan mungkin juga perdamaian dunia, kini berada di ujung tanduk.
