Panggung praperadilan Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini mendadak menjadi sorotan utama. Bukan hanya karena nama besar Nadiem, tetapi juga karena kehadiran tak terduga dari 12 tokoh antikorupsi. Mereka secara resmi mengajukan diri sebagai "sahabat pengadilan" atau amicus curiae, sebuah langkah yang jarang terjadi dan memiliki bobot signifikan.
Langkah berani ini diambil untuk menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penetapan tersangka. Para tokoh ini ingin memastikan bahwa praperadilan berjalan sesuai koridor hukum yang seharusnya, demi tegaknya keadilan dan transparansi. Kehadiran mereka memberikan dimensi baru pada kasus ini, menunjukkan betapa seriusnya isu yang diangkat.
Apa Itu ‘Sahabat Pengadilan’ dan Mengapa Mereka Hadir?
Istilah amicus curiae mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun perannya sangat krusial dalam sistem hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amicus curiae adalah pihak yang tidak memihak, bertugas memberikan pendapat untuk suatu perkara hukum. Mereka bukan sekadar penonton, melainkan pihak yang memiliki hak untuk memberikan pandangan hukum independen.
Dalam konteks kasus Nadiem Makarim, kehadiran 12 tokoh ini bukan untuk membela Nadiem secara pribadi. Sebaliknya, mereka hadir untuk memberikan pandangan objektif dan independen. Tujuannya adalah membantu majelis hakim dalam membuat keputusan yang adil dan benar, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Kritik Tajam Terhadap Beban Pembuktian Tersangka
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh para amicus curiae adalah masalah beban pembuktian dalam praperadilan. Menurut pegiat antikorupsi Natalia Soebardjo, beban pembuktian seharusnya ada pada penyidik sebagai termohon, bukan pada pemohon atau tersangka. Ini adalah prinsip dasar yang mereka yakini harus diterapkan.
Para tokoh antikorupsi ini mendesak penyidik untuk menjelaskan secara gamblang alasan penetapan tersangka. Mereka menilai bahwa dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap pemohon tidak cukup kuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas penetapan status tersangka tersebut.
Mereka berpendapat, tindakan menetapkan status tersangka harus berlandaskan pada konsep "kecurigaan yang beralasan" (reasonable suspicion). Artinya, penyidik harus mampu menunjukkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Jika tidak, penetapan tersangka bisa dianggap tidak sah.
Para amici juga menyoroti proses praperadilan yang selama ini seringkali menyerupai hukum acara perdata. Dalam hukum perdata, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Padahal, prinsip ini tidak tepat untuk pemeriksaan praperadilan yang hanya ada dalam ranah hukum pidana, yang seharusnya mengedepankan hak-hak tersangka.
Transparansi dan Akuntabilitas Kunci Kepercayaan Publik
Natalia Soebardjo menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses hukum. Publik memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai hal yang diperkarakan. Ini termasuk penjelasan detail tentang tindak pidana yang diduga terjadi dan alasan menduga seseorang sebagai pelaku.
Jika proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika proses hukum tertutup atau tidak jelas, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa terkikis. Ini adalah fondasi penting bagi negara hukum yang sehat dan berkeadilan.
Mereka menilai, dalam sidang praperadilan, hal pertama yang harus dilakukan oleh termohon adalah menjelaskan tindak pidana yang diduga terjadi. Kemudian, termohon harus memaparkan alasan kuat mengapa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Ini adalah langkah awal menuju keadilan yang transparan.
Mendorong Praperadilan yang Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Pengajuan amicus curiae ini memiliki tujuan mulia, yaitu mendorong agar praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat berjalan lebih efektif, efisien, sederhana, namun tetap tepat sasaran. Mereka berharap, melalui intervensi ini, praperadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi warga negara yang merasa penetapan tersangkanya tidak sah.
Hal itu karena mereka melihat proses pemeriksaan praperadilan yang berjalan selama ini, menuruti mekanisme yang menyerupai hukum acara perdata. Padahal, prinsip ini tidak tepat untuk pemeriksaan praperadilan yang hanya ada dalam hukum pidana. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif.
Para tokoh ini ingin memastikan bahwa praperadilan tidak hanya menjadi formalitas. Mereka ingin proses ini benar-benar berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyidik. Tujuannya agar setiap penetapan tersangka dilakukan secara cermat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Siapa Saja 12 Tokoh Antikorupsi yang ‘Turun Gunung’?
Daftar nama-nama yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ini bukanlah sembarangan. Mereka adalah figur-figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan antikorupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya isu yang diangkat dalam praperadilan Nadiem Makarim.
Di antara mereka ada mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pegiat antikorupsi senior, akademisi terkemuka, hingga mantan Jaksa Agung. Kehadiran kolektif mereka mengirimkan pesan kuat kepada publik dan institusi penegak hukum. Mereka menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum.
Berikut adalah 12 tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae:
- Pimpinan KPK Periode 2003-2007, Amiien Sunaryadi
- Pegiat Antikorupsi dan Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Arief T Surowidjojo
- Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Arsil
- Pegiat Antikorupsi dan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award, Betti Alisjahbana
- Pimpinan KPK 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas
- Penulis dan Pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad
- Aktivis dan Akademisi, Hilmar Farid
- Jaksa Agung Periode 1999-2001, Marzuki Darusman
- Direktur Utama PLN 2011-2014, Nur Pamudji
- Pegiat Antikorupsi dan Anggota International Council of Transparency International, Natalia Soebagjo
- Advokat, Rahayu Ningsih Hoed
- Pegiat Antikorupsi dan Pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Todung Mulya Lubis
Langkah berani 12 tokoh antikorupsi ini bukan hanya tentang satu kasus. Ini adalah seruan keras untuk perbaikan sistem hukum secara menyeluruh. Mereka berharap, melalui intervensi ini, setiap penetapan tersangka di masa depan dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, demi keadilan bagi semua pihak dan peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia.
