Pembentukan tim transformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disambut positif oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Langkah ini dinilai sebagai otokritik penting dan upaya perbaikan kebijakan internal yang krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat tergerus. PBHI berharap, ini bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari perubahan fundamental.
"Polri tidak hanya harus menjadi aparat negara semata, melainkan juga garda terdepan dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik," kata Ketua PBHI, Julius Ibrani, dalam keterangannya di Jakarta. Pernyataan ini menegaskan visi PBHI tentang peran ideal kepolisian di tengah masyarakat yang demokratis. Ini adalah kesempatan emas bagi Polri untuk menunjukkan komitmennya.
Mengapa Tim Transformasi Polri Penting?
Tim transformasi ini menjadi cermin kesadaran Polri akan perlunya evaluasi diri. Dalam konteks negara demokrasi, institusi penegak hukum seperti Polri memegang peranan vital. Kepercayaan publik adalah modal utama mereka untuk menjalankan tugas secara efektif dan legitimate. Tanpa kepercayaan, fungsi kepolisian akan sulit berjalan optimal.
Pembentukan tim ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dari internal hingga eksternal, setiap aspek kinerja Polri akan ditinjau ulang. Ini adalah langkah proaktif yang sangat dibutuhkan untuk memastikan Polri tetap relevan dan akuntabel di mata masyarakat.
Desakan PBHI: Dari Represif Menuju Protektif
PBHI, bersama koalisi masyarakat sipil, secara tegas mendorong Polri untuk segera melakukan reformasi paradigma pengamanan. Mereka mendesak agar pendekatan yang selama ini cenderung represif diubah menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini bukan hanya tentang metode, tetapi juga tentang filosofi dasar.
Julius Ibrani berharap pandangan dari organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat peran kepolisian sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Jika Polri menempatkan diri secara benar, maka tidak ada lagi alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi dengan dalih keamanan. Justru, pengamanan yang dilakukan harus berbasis pada HAM, dengan pendekatan persuasif dan dialogis yang mengedepankan komunikasi.
Polri Harus Berdiri Bersama Rakyat
Julius menegaskan bahwa Polri harus mengambil posisi strategis sebagai penjaga perdamaian yang berdiri di barisan rakyat. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Polri memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan hak-hak dasar warga, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi, terlindungi sepenuhnya. Ini adalah esensi dari demokrasi yang sehat.
"Maka, posisi Polri harus berdiri bersama untuk memastikan penyampaian itu tetap dalam koridor hak asasi yang kita sebut sebagai ‘the right to peaceful assembly’," ujar Julius. Ini berarti Polri harus memfasilitasi, bukan menghalangi, warga negara dalam menyuarakan aspirasinya, selama dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum.
Mitos Represif dan Realita Perlindungan
PBHI menilai masih ada kesalahpahaman dalam praktik Kepolisian di lapangan. Pengamanan aksi masyarakat kerap dipersepsikan represif, bahkan intimidatif. Padahal, peran sejati Polri adalah menjamin agar setiap aksi berjalan aman, tertib, dan damai, tanpa harus menimbulkan ketakutan di kalangan peserta aksi.
"Kehadiran polisi jangan sampai dipandang sebagai ancaman atau intimidasi, melainkan harus dirasakan sebagai mitra yang melindungi warga negara dalam menyuarakan hak-haknya," katanya. Pergeseran persepsi ini adalah kunci untuk membangun jembatan kepercayaan antara Polri dan masyarakat, mengubah citra dari pengawas menjadi pelindung.
Tim Transformasi Polri: Siapa Saja dan Apa Rencananya?
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini menunjukkan keseriusan institusi dalam berbenah. Salah satu agenda utamanya adalah meminta masukan dari koalisi masyarakat sipil terkait transformasi Kepolisian. Ini adalah sinyal positif bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif.
"Beberapa hari ke depan, kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk juga ikut berbicara, memberikan masukan kepada kami sehingga kemudian itu menjadi satu rangkuman besar," kata Kapolri di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta. Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan reformasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan dan harapan publik.
Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025. [Catatan: Tanggal 2025 kemungkinan typo dari sumber asli, diasumsikan ini adalah berita terkini.] Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim reformasi ini, menunjukkan skala dan keseriusan inisiatif tersebut.
Kapolri sendiri bertindak sebagai pelindung tim, menunjukkan komitmen penuh dari pucuk pimpinan. Sementara itu, Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo dipercaya sebagai penasihat, memberikan arahan strategis. Perwira tinggi (Pati) yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Polisi Chryshnanda Dwilaksana, seorang figur yang dikenal memiliki pemikiran progresif dalam pendidikan kepolisian.
Harapan Besar untuk Masa Depan Polri
Pembentukan tim transformasi ini adalah langkah awal yang menjanjikan. Namun, keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada implementasi nyata dari rekomendasi yang dihasilkan. Masyarakat, khususnya organisasi sipil seperti PBHI, akan terus mengawal dan memastikan bahwa perubahan yang dijanjikan benar-benar terwujud.
Harapannya, Polri dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel. Sebuah institusi yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pergeseran paradigma dari represif menjadi protektif, Polri dapat mengukuhkan posisinya sebagai penjaga hak asasi manusia dan pilar demokrasi yang kokoh di Indonesia. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi institusi Bhayangkara.
