Dunia perfilman Israel tengah bergejolak. Pemerintah Israel secara mengejutkan memutuskan untuk membekukan pendanaan bagi Ophir Awards, ajang penghargaan film paling prestisius di negara tersebut yang sering disebut sebagai "Piala Oscar-nya Israel". Keputusan drastis ini dipicu oleh dugaan bahwa acara tersebut kini cenderung "pro-Palestina", sebuah tudingan yang langsung memicu kontroversi.
Kontroversi "HaYam": Ketika Film Meruntuhkan Dana Negara
Menteri Kebudayaan Israel, Miki Zohar, mengonfirmasi pembekuan anggaran ini. Keputusan tersebut diambil setelah Ophir Awards menganugerahkan penghargaan tertinggi, Film Terbaik, kepada sebuah film berjudul "HaYam" atau "The Sea". Film ini diyakini oleh pemerintah Israel sebagai karya yang membela Palestina di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel.
"Film pro-Palestina HaYam, yang mendiskreditkan tentara heroik saat mereka berjuang untuk melindungi kami, memenangkan penghargaan Film Terbaik pada upacara Ophir 2025 memalukan," tegas Zohar seperti dikutip AFP pada Kamis (18/9). Ia menambahkan bahwa pendanaan akan dihentikan mulai tahun depan, menggunakan uang warga negara Israel.
Zohar tidak menahan diri dalam kritiknya. Ia menyebut bahwa film pemenang penghargaan ini "menggambarkan para prajurit heroik dengan fitnah dan keliru saat mereka berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kita tidak lagi mengejutkan siapa pun." Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang narasi yang dibawa oleh film tersebut.
Apa Itu Ophir Awards? Lebih dari Sekadar Penghargaan Film
Bagi yang belum tahu, Ophir Awards adalah penghargaan film paling bergengsi di Israel, setara dengan Academy Awards (Oscar) di Amerika Serikat. Memenangkan kategori Film Terbaik di Ophir secara otomatis menjadikan film tersebut sebagai perwakilan resmi Israel untuk diajukan ke Piala Oscar dalam kategori Best International Feature Film. Ini menunjukkan betapa pentingnya ajang ini bagi industri film Israel di kancah global.
Pendanaan pemerintah adalah tulang punggung bagi keberlangsungan acara sebesar Ophir Awards. Pembekuan dana ini bukan hanya sekadar penarikan dukungan finansial, tetapi juga sebuah pesan politik yang kuat dari pemerintah kepada komunitas perfilman Israel. Ini adalah indikasi bahwa ada batas-batas tertentu dalam kebebasan berekspresi yang tidak bisa dilanggar, setidaknya menurut pandangan pemerintah.
Kisah "HaYam": Bocah Palestina dan Lautan Impian
Lantas, apa sebenarnya yang membuat film "HaYam" begitu kontroversial? Film yang disutradarai oleh Shai Carmeli-Pollak ini menceritakan kisah seorang bocah Palestina berusia 12 tahun dari Tepi Barat yang diduduki. Impian terbesarnya adalah pergi ke Tel Aviv untuk melihat laut untuk pertama kalinya.
Narasi sederhana ini, di tengah konflik Israel-Palestina, menjadi sangat sensitif. Keinginan seorang anak Palestina untuk melihat laut, yang mungkin terhalang oleh batasan geografis dan politik, bisa diinterpretasikan sebagai kritik terhadap situasi di wilayah tersebut. Selain Film Terbaik, "HaYam" juga membawa pulang penghargaan Aktor Terbaik untuk Mohammad Ghazaoui, pemeran utama, menjadikannya pemenang termuda sepanjang sejarah Ophir.
Reaksi dan Pembelaan Kebebasan Artistik
Akademi Film dan Televisi Israel, selaku penyelenggara Ophir Awards, tidak tinggal diam. Mereka menanggapi keputusan pemerintah dengan menegaskan "komitmennya terhadap keunggulan sinematik, kebebasan artistik, dan kebebasan berekspresi." Pernyataan ini jelas menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang fundamental antara lembaga seni dan pemerintah.
Bagi Akademi, nilai-nilai seni dan kebebasan berekspresi adalah yang utama, tanpa memandang apakah sebuah karya sejalan dengan narasi politik pemerintah atau tidak. Konflik ini menyoroti dilema klasik antara peran seni sebagai cermin masyarakat dan upaya pemerintah untuk mengontrol narasi nasional, terutama di negara yang sedang berkonflik.
Bukan Kali Pertama: Bayang-bayang "No Other Land" di Oscar
Insiden "HaYam" ini ternyata bukan yang pertama kalinya pemerintah Israel bereaksi keras terhadap film yang dianggap "pro-Palestina". Pada Maret 2025, Menteri Kebudayaan Miki Zohar juga menggambarkan penganugerahan Oscar untuk film dokumenter Israel-Palestina "No Other Land" sebagai "momen menyedihkan bagi dunia perfilman."
Film dokumenter tersebut mengisahkan pemindahan paksa warga Palestina oleh pasukan dan pemukim Israel di Masafer Yatta, sebuah wilayah yang ditetapkan Israel sebagai zona militer terbatas pada 1980-an. "No Other Land" disutradarai bersama oleh Basel Adra dari Palestina dan Yuval Abraham dari Israel. Ironisnya, Basel Adra sempat ditangkap Israel pada Maret 2025, tak lama setelah filmnya memenangkan Piala Oscar. Ini menunjukkan pola yang konsisten dalam respons pemerintah terhadap karya seni yang menyentuh isu sensitif ini.
Implikasi Jangka Panjang: Masa Depan Sinema Israel di Kancah Global
Pembekuan dana Ophir Awards ini berpotensi memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri film Israel. Tanpa dukungan finansial pemerintah, keberlangsungan acara penghargaan sebesar ini bisa terancam. Lebih dari itu, keputusan ini bisa mengirimkan sinyal negatif kepada para pembuat film Israel.
Para sineas mungkin akan merasa tertekan untuk membuat karya yang sesuai dengan narasi pemerintah, atau sebaliknya, mereka mungkin akan mencari pendanaan dan dukungan di luar negeri. Hal ini bisa membatasi kebebasan artistik dan keragaman tema dalam sinema Israel. Di kancah internasional, insiden ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi di Israel, yang berpotensi memengaruhi citra dan penerimaan film-film Israel di festival-festival global.
Polemik ini sekali lagi menegaskan betapa rumitnya hubungan antara seni, politik, dan identitas nasional, terutama di wilayah yang sarat konflik. Ketika sebuah film mampu memicu respons sekeras pembekuan dana, itu menunjukkan bahwa seni memiliki kekuatan luar biasa untuk menantang status quo dan memicu perdebatan yang mendalam.
