Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Ferry Noor, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup berani dan berpotensi mengubah arah kebijakan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia. Ia secara tegas menyatakan kesiapannya untuk memangkas ratusan regulasi yang selama ini dianggap memberatkan sektor padat karya tersebut. Namun, ada satu syarat mutlak yang menjadi kunci: arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini bukan sekadar wacana belaka, melainkan sebuah sinyal kuat dari pemerintah untuk meninjau ulang tumpukan kebijakan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Afriansyah menyoroti bagaimana kompleksitas dan tumpang tindih aturan justru menciptakan kebingungan di kalangan pelaku industri, memperlambat inovasi, dan pada akhirnya, menghambat laju sektor yang vital ini.
Wamenaker Soroti Tumpang Tindih Regulasi
Afriansyah Ferry Noor tidak ragu menyebut bahwa banyaknya regulasi justru "bikin pusing" semua pihak yang terlibat. Menurutnya, penyederhanaan aturan adalah langkah krusial agar industri rokok, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional, dapat terus bertahan dan berkembang. Ini sejalan dengan semangat deregulasi yang sering digaungkan oleh pemerintah, khususnya dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Ia menekankan bahwa sebagai "anak buah," kementerian harus peka terhadap arahan presiden. Jika ada aturan yang tidak lagi relevan, tidak efektif, atau justru menghambat produktivitas, maka tidak ada alasan kuat untuk mempertahankannya. "Kalau memang enggak sesuai, coretlah," tegasnya dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/10). Pernyataan ini mengindikasikan urgensi untuk bertindak cepat.
Ancaman Nyata bagi Jutaan Pekerja
Isu pemangkasan regulasi ini bukan hanya tentang keuntungan bisnis semata, melainkan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Industri rokok legal menjadi penopang penting penerimaan negara, dengan kontribusi fantastis lebih dari Rp200 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi kas negara, yang kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari itu, industri ini adalah salah satu sektor padat karya terbesar, menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja. Angka ini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari petani tembakau di hulu, pekerja pabrik pengolahan, hingga distributor dan pedagang di hilir. Afriansyah memperingatkan, jika industri padat karya ini terus tertekan oleh regulasi yang berlebihan, potensi kehilangan pekerjaan bagi jutaan orang adalah ancaman nyata yang harus dihindari. Dampak domino dari PHK massal tentu akan sangat luas, memicu gejolak sosial dan ekonomi di berbagai daerah.
Daftar Regulasi yang Dianggap Menekan Industri
Para pelaku usaha di sektor industri hasil tembakau (IHT) telah lama menyuarakan keluhannya terkait banyaknya aturan yang membelenggu. Mereka mengidentifikasi setidaknya 448 regulasi yang dinilai menekan, baik yang bersifat fiskal maupun non-fiskal. Jumlah ini tentu bukan angka yang sedikit dan dapat memicu inefisiensi operasional serta membatasi ruang gerak inovasi.
Beberapa contoh regulasi yang kerap menjadi sorotan adalah kenaikan cukai tembakau rata-rata 10 persen setiap tahun. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk pengendalian konsumsi, seringkali dianggap memberatkan tanpa diimbangi penurunan konsumsi yang signifikan. Kenaikan cukai yang konsisten ini membuat harga rokok legal terus merangkak naik, menekan daya beli konsumen dan profitabilitas produsen.
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 juga menjadi batu sandungan utama. Aturan ini memuat berbagai pembatasan ketat, mulai dari larangan penjualan rokok di area publik, larangan total iklan, hingga rencana penerapan kemasan polos atau plain packaging. Kebijakan-kebijakan ini, menurut industri, justru mempersempit ruang gerak usaha secara drastis tanpa mencapai tujuan utama pengendalian tembakau secara efektif.
Peredaran Rokok Ilegal sebagai Efek Samping
Alih-alih menurunkan tingkat konsumsi, berbagai aturan ketat tersebut justru dikhawatirkan memicu peredaran produk rokok ilegal. Ketika harga rokok legal terus naik dan aksesnya dibatasi, konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih murah dan mudah didapat, meskipun tidak terdaftar secara resmi. Fenomena ini tentu merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, karena produk ilegal tidak membayar cukai. Lebih jauh, peredaran rokok ilegal juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak adanya standar kontrol kualitas dan keamanan produk.
Afriansyah menilai, kebijakan pengendalian tembakau seharusnya tidak hanya fokus pada isu kesehatan semata. Pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif lintas kementerian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap regulasi mempertimbangkan dampak luasnya terhadap lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Kementerian
Wamenaker menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan sebesar ini. Demikian pula Kementerian Kesehatan yang fokus pada aspek kesehatan masyarakat, atau Kementerian Perindustrian yang melihat dari sisi produksi dan daya saing. Semua pihak harus duduk bersama, menyatukan pandangan, dan mencari solusi terbaik yang berimbang.
Pendekatan silo antar kementerian, di mana setiap kementerian bergerak sesuai domainnya sendiri tanpa koordinasi yang kuat, seringkali menjadi penyebab tumpang tindih dan inefisiensi regulasi. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat dan visi yang sama menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang kesehatan atau ekonomi, tetapi tentang menemukan titik temu yang harmonis dari berbagai kepentingan demi kemajuan bangsa.
Menanti Arahan Langsung dari Presiden Prabowo
Kunci utama untuk memangkas ratusan regulasi ini, menurut Afriansyah, ada pada arahan langsung dari pucuk pimpinan negara. "Kuncinya satu, kita lapor presiden saja. Kalau presiden sudah perintahkan, ya selesai itu semua," imbuhnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa sentralnya peran presiden dalam menggerakkan roda birokrasi dan membuat keputusan strategis yang melibatkan banyak kementerian.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dikenal memiliki pandangan yang cukup pragmatis terhadap birokrasi. Ia kerap menyuarakan pentingnya efisiensi, pemangkasan aturan yang tidak perlu, dan percepatan proses perizinan demi menarik investasi dan mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, sinyal dari Wamenaker ini bisa jadi merupakan respons terhadap semangat deregulasi yang kuat dari calon presiden terpilih tersebut, yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi dunia usaha.
Afriansyah menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu menunggu proses panjang di legislatif untuk memangkas aturan yang tidak efektif. "Menteri punya kewenangan kok," katanya, mengisyaratkan bahwa banyak regulasi bisa direvisi atau dicabut melalui kebijakan eksekutif jika memang ada kemauan politik yang kuat dan landasan hukum yang memadai. Ini menunjukkan bahwa ada jalur cepat yang bisa ditempuh jika memang ada konsensus di tingkat eksekutif.
Kemnaker: Jembatan Keseimbangan Industri
Sebagai Kementerian Ketenagakerjaan, Afriansyah menegaskan posisinya sebagai jembatan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Mereka tidak berpihak pada salah satu, melainkan berupaya menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar stabilitas hubungan industrial tetap terjaga, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Setiap langkah pemerintah, termasuk kebijakan deregulasi, harus berpijak pada kepentingan rakyat secara luas. Jika kebijakan pemangkasan aturan dinilai benar dan membawa manfaat bagi pekerja, pengusaha, serta perekonomian secara keseluruhan, maka langkah itu patut dijalankan tanpa keraguan. Ini adalah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Kemnaker dalam setiap pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak positif bagi semua pihak.
Pernyataan Wamenaker Afriansyah Ferry Noor ini membuka babak baru dalam diskusi mengenai masa depan industri hasil tembakau di Indonesia. Dengan potensi pemangkasan ratusan regulasi, diharapkan industri ini dapat bernapas lega, terus berkontribusi pada ekonomi, dan yang terpenting, menjaga jutaan lapangan kerja tetap aman. Semua mata kini tertuju pada Istana, menanti sinyal dan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk langkah selanjutnya.
