Proyek Kereta Cepat Whoosh, yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia, kini kembali jadi sorotan publik. Bukan karena kecepatan atau kenyamanannya, melainkan karena masalah utang yang tak kunjung usai dan memicu polemik. Situasi makin memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak jika utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penolakan ini sontak memicu reaksi dari Istana Kepresidenan, yang turut angkat bicara mengenai nasib proyek ambisius ini. Lalu, bagaimana respons pemerintah pusat terhadap polemik utang Whoosh? Siapa sebenarnya yang harus menanggung beban finansial proyek ini? Mari kita bedah lebih dalam.
Mengapa Utang Whoosh Jadi Sorotan?
Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang lebih dikenal dengan Whoosh, adalah proyek infrastruktur megah yang menghubungkan dua kota besar di Jawa. Sejak awal, proyek ini memang penuh tantangan, mulai dari pembengkakan biaya hingga masalah pembiayaan yang kompleks. Kini, utang proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini kembali menjadi isu krusial yang mengundang perhatian.
Banyak pihak khawatir, jika utang ini tidak dikelola dengan baik, bisa membebani keuangan negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. APBN memiliki prioritas tinggi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan, bukan menanggung beban utang korporasi. Inilah yang membuat sikap Menteri Keuangan menjadi sangat penting dan ditunggu-tunggu.
Sikap Tegas Menteri Keuangan: APBN Bukan Solusi!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak main-main dengan pernyataannya. Ia secara gamblang menolak keras usulan pembayaran utang Whoosh menggunakan dana APBN. Baginya, tanggung jawab pembayaran utang seharusnya diemban oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang memang menaungi proyek ini.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Ini menunjukkan bahwa Kemenkeu belum melihat urgensi atau dasar yang kuat untuk melibatkan APBN.
Danantara Dianggap Mampu Menanggung Beban
Purbaya memiliki alasan kuat di balik penolakannya yang tegas. Menurutnya, Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah utang Whoosh. "Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," tegasnya.
Angka Rp80 triliun per tahun tentu bukan jumlah yang kecil dan bisa menjadi sumber dana signifikan. Dengan potensi pendapatan sebesar itu, Purbaya meyakini Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Ini adalah bentuk penekanan agar entitas korporasi bertanggung jawab penuh atas operasional dan keuangannya.
Prinsip Pemisahan Swasta dan Pemerintah
Lebih lanjut, Purbaya juga mengingatkan pentingnya pemisahan yang jelas antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah. Ia tidak ingin ada tumpang tindih tanggung jawab yang bisa merusak tata kelola keuangan negara. "Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya," ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan prinsip bahwa jika sebuah proyek dikelola secara korporasi dan bertujuan komersial, maka risiko dan keuntungannya juga harus ditanggung oleh entitas korporasi tersebut. "Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," pungkas Purbaya, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban dari proyek yang seharusnya mandiri.
Istana Buka Suara: Mencari Skema Alternatif
Merespons penolakan Menteri Keuangan, Istana akhirnya buka suara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah memang tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Kemenkeu, menunjukkan adanya keselarasan pandangan di tingkat pemerintah.
Menurut Prasetyo, pemerintah telah aktif mendiskusikan berbagai langkah alternatif. Tujuannya adalah mencari solusi pembiayaan yang tidak akan membebani APBN. "Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," katanya usai rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam lalu.
Whoosh Tetap Prioritas, Tapi Tanpa Bebani APBN
Meski masalah utang menjadi sorotan, Istana tetap melihat proyek Whoosh sebagai aset berharga bagi bangsa. Prasetyo menilai proyek ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan transportasi nasional yang patut dipertahankan.
Namun, ia juga mengklarifikasi bahwa masalah utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda ratas malam itu. "Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," ujarnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun penting, ada prioritas lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Visi Jangka Panjang: Jakarta-Surabaya?
Lebih jauh, pemerintah bahkan melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat ini di masa depan. Prasetyo menyebut bahwa Whoosh adalah bagian dari visi pembangunan transportasi nasional yang lebih besar dan ambisius. "Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," pungkasnya.
Visi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ambisi besar untuk kereta cepat di Indonesia. Namun, ambisi ini harus diiringi dengan skema pembiayaan yang matang dan berkelanjutan, tanpa terus-menerus bergantung pada APBN yang terbatas.
Kilas Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh
Untuk memahami lebih jauh polemik ini, penting untuk mengingat kembali struktur proyek Whoosh. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, sebuah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China.
Sebagian besar pendanaan proyek, sekitar 75 persen, berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya merupakan modal dari para pemegang saham. Pemegang saham ini termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Sebelumnya, BPI Danantara sendiri telah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek ini yang membebani neraca keuangan KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Namun, opsi-opsi ini tampaknya masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
Apa Selanjutnya untuk Utang Whoosh?
Dengan sikap tegas dari Menteri Keuangan dan dukungan dari Istana untuk mencari skema alternatif, bola panas utang Whoosh kini berada di tangan BPI Danantara dan PT KCIC. Mereka dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari solusi pembiayaan yang mandiri dan tidak membebani keuangan negara.
Pemerintah jelas ingin memastikan bahwa proyek strategis ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal tanpa menjadi beban fiskal. Kita tunggu saja, skema seperti apa yang akan disepakati dan bagaimana nasib utang Whoosh ini akan berakhir. Yang jelas, masyarakat berharap proyek ini bisa terus beroperasi dengan baik, tanpa harus menguras kantong rakyat melalui APBN.
