Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) kini secara legal mengatur konsep Umrah Mandiri. Aturan baru ini sontak memicu kegelisahan serius di kalangan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri). Mereka menyoroti potensi dampak negatif yang bisa merugikan jamaah, ekosistem keumatan, hingga kedaulatan ekonomi bangsa.
Sekretaris Jenderal Amphuri, Zaky Zakariya, mengungkapkan bahwa legalisasi Umrah Mandiri tanpa pembatasan jelas akan menimbulkan efek domino. Hal ini berpotensi menciptakan risiko besar bagi jutaan calon jamaah serta mengancam keberlangsungan usaha haji-umrah di seluruh Indonesia. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan, mengingat kompleksitas ibadah umrah yang berbeda dari perjalanan wisata biasa.
Ancaman Ekonomi Umat yang Nyata
Secara konsep, Umrah Mandiri adalah perjalanan ibadah yang dilakukan jamaah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi. Zaky khawatir bahwa legalisasi ini membuka pintu lebar bagi korporasi dan platform global, seperti Online Travel Agent (OTA) internasional, untuk langsung menjual paket umrah ke masyarakat Indonesia. Ini berarti PPIU lokal akan terpinggirkan dari pasar mereka sendiri.
Jika skenario ini benar-benar terjadi, kedaulatan ekonomi umat akan tergerus secara signifikan. Dana masyarakat yang seharusnya berputar di dalam negeri akan mengalir deras ke luar negeri, memperkaya entitas asing. Kondisi ini tentu saja akan melemahkan ekonomi nasional dan membuat kita semakin bergantung pada pihak luar.
Jutaan Pekerja Terancam Kehilangan Mata Pencarian
Sektor umrah dan haji di Indonesia bukanlah sektor kecil; ia merupakan tulang punggung bagi jutaan keluarga. Zaky menjelaskan bahwa industri ini menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja, mulai dari pemandu ibadah (mutawwif), penyedia perlengkapan haji dan umrah, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Mereka adalah katering, transportasi, penginapan, toko oleh-oleh, dan banyak lagi yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem ini.
Dengan bergesernya transaksi ke platform global, jutaan pekerja domestik ini berpotensi kehilangan penghasilan mereka. Dampak sosial dan ekonomi dari PHK massal tentu akan sangat besar, menciptakan gelombang pengangguran baru dan menurunkan daya beli masyarakat. Ini adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia.
Selain itu, legalisasi Umrah Mandiri juga berpotensi menurunkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh pelaku usaha dan pekerja lokal akan bergeser ke luar negeri, mengurangi penerimaan pajak negara. Ini berarti pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Bukan Sekadar Wisata, Ini Ibadah Mahdhah
Zaky menegaskan bahwa Umrah Mandiri tidak bisa disamakan dengan perjalanan wisata biasa. Ibadah umrah adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan syariat dan membutuhkan bimbingan serta nilai spiritual yang mendalam. Peran lembaga keagamaan seperti pesantren, ormas Islam, dan PPIU sangat vital dalam memberikan bimbingan manasik dan pendampingan rohani.
Jika peran penting ini diabaikan, nilai-nilai rohani yang selama ini menyertai perjalanan ibadah umrah akan hilang. Umrah berisiko berubah menjadi sekadar transaksi digital tanpa makna spiritual yang mendalam. Ini akan mengurangi esensi ibadah itu sendiri dan menjadikannya hanya sebuah perjalanan fisik tanpa pengayaan jiwa.
Risiko Besar Mengintai Jamaah Umrah Mandiri
Konsep Umrah Mandiri memang tampak memberikan kebebasan, namun di baliknya terkandung risiko besar bagi jamaah. Bimbingan manasik yang minim, perlindungan hukum yang tidak jelas, dan ketiadaan pendampingan di Tanah Suci menjadi masalah krusial. Jika terjadi gagal berangkat, penipuan, atau musibah seperti kehilangan bagasi, keterlambatan visa, atau masalah kesehatan, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
Jamaah juga bisa terjerat pelanggaran aturan di Arab Saudi karena minimnya pemahaman terhadap regulasi setempat. Contohnya adalah batas waktu visa (overstay), larangan berpakaian atribut politik, atau aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran ini bisa berujung pada denda, deportasi, bahkan larangan masuk ke Arab Saudi di kemudian hari, yang tentu saja merugikan jamaah.
Waspada Penipuan dan Pelanggaran Hukum
Sejarah mencatat banyaknya kasus penipuan umrah dan haji di Indonesia, termasuk tragedi besar pada tahun 2016 ketika lebih dari 120 ribu orang gagal berangkat. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan dengan pengawasan ketat dari pemerintah, penipuan masih bisa terjadi. Bayangkan jika praktik Umrah Mandiri dilegalkan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai, potensi penipuan akan semakin merajalela.
Amphuri sangat mendorong Kementerian Agama RI dan DPR RI melalui Komisi VIII untuk segera memberikan batasan teknis yang jelas terkait Umrah Mandiri. Pembatasan ini krusial agar legalisasi Umrah Mandiri tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Perlindungan jamaah dan keberlangsungan ekonomi umat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang segala aspek, mulai dari perlindungan hukum, bimbingan spiritual, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan. Jangan sampai niat baik untuk memberikan kebebasan beribadah justru berujung pada masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan bangsa.
